24 October 2019

Kyai Maruf: Razia Boleh, Tapi Ambil Barangnya Itu Tidak Benar

KONFRONTASI-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengatakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah tepat diterapkan di Kota Serang, Banten, meski berbau kontroversi.

"Perda itu adalah aspirasi lokal, suara masyarakat. Kalau ada perda itulah yang diinginkan masyarakat, bukan sekadar dalam dimensi agama," kata Maruf di kantornya, Jakarta, Selasa.

Perda Kota Serang yang belakangan kontroversial karena dikaitkan dengan dagangan warung tegal milik Saeni (perempuan, 53 tahun) itu mengatur soal berjualan makanan di bulan puasa. 

Disebutkan, setiap pengusaha restoran, rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan. Jika melanggar, sanksi kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp50 juta.

Regulasi lokal tersebut, kata dia, tidak hanya diberlakukan di Serang tapi juga di kota-kota lain seperti di wilayah Papua. Di Papua terdapat perda soal larangan peredaran minuman keras karena masyarakat setempat mengetahui dampak negatif dari miras. Aturan lokal itu berasal dari dan untuk masyarakat Papua.

Maruf yang berasal dari Banten mengatakan norma sosial di provinsi terbarat Pulau Jawa itu memang tidak membolehkan masyarakat untuk berjualan makanan saat bulan puasa. 

Aturan sosial itu sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Banten. Untuk itu, Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tidak perlu ditinjau ulang karena sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

Terkait peraturan daerah yang membuat Saeni viral di media sosial, Maruf mengatakan persoalan utama bukan pada regulasi lokal terkait larangan berjualan makanan tetapi cara penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang cenderung kurang santun

Maruf mengatakan penyitaan dagangan makanan warteg milik Saeni (53) di kota Serang, Banten tidak dibenarkan karena sejatinya penindakan bisa dilakukan dengan cara lebih santun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.


"Kalau cara eksekusi ambil barangnya itu tidak benar. Cara mengambil barang milik Saeni itu tentu tidak bisa seperti barang lainnya," kata Maruf saat ditemui di kantornya Jakarta, Selasa.

Sebagai orang Banten, Maruf mengaku norma sosial masyarakat setempat memang tidak mengizinkan warung makan untuk menggelar dagangannya saat bulan puasa. Jadi peraturan daerah soal tidak diperbolehkannya berjualan makanan saat Ramadhan sudah tepat dan sesuai aspirasi masyarakat lokal.

Meski begitu, kembali ditegaskan Maruf apabila perbuatan menindak dagangan milik Saeni tidak dibenarkan secara etika.

Dia mengatakan MUI sudah menyampaikan tausiyah kepada masyarakat agar menghormati orang yang berpuasa dengan tidak menggelar dagangan makanan dan minuman secara terbuka. Hal ini menjadi upaya bertoleransi terhadap umat Islam agar dapat khidmat menjalankan ibadah puasa.

Belakangan, kata Maruf, terdapat pemahaman agar orang puasa menghormati mereka yang tidak puasa. Keadaan ini seolah terbalik dengan landasan toleransi.

"Logika kita itu yang tidak puasa menghormati orang puasa. Contoh lain, jangan berisik kalau ada orang lagi sholat. Logika tidak tepat jika orang sholat untuk menghormati yang berisik. Yang sedang menjalankan ibadah itu orang puasa, sehingga jangan makan minum secara demonstratif. Itu logikanya jangan terbalik," katanya.[mr/ant]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...