23 November 2017

Presiden Jokowi Tekankan Konektivitas Maritim di KTT APEC Vietnam

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan Vietnam hari ini. Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, ia akan menghadiri acara KTT ASEAN ke-31 di Filipina.

Sebelumnya, dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Vietnam, Presiden menggarisbawahi beberapa hal prinsip-prinsip. Seperti, globalisasi itu harus inklusif dan perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat juga disiapkan untuk menghadapi era digital.

Wakil Menteri luar Negeri AM Fachir yang mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan APEC menyampaikan, terkait dengan agenda APEC seperti dimaklumi bahwa Indonesia sebagai ketua pada waktu di Bogor 1994 dan berhasil menginisiasi Bogor Goals 2020.

“Dan karena itu menjadi komitmen kita juga agar yang belum selesai itu diselesaikan, antara lain mengenai kemudahan-kemudahan untuk perdagangan dan investasi,”ujarnya dalam keterangan tertulis di Sekretariat Kabinet, Minggu (12/11/2017).

Kemudian, lanjutnya, ada penekanan-penekanan untuk ke depan yang disampaikan oleh Presiden. Di antaranya mengenai infrastruktur dan konektivitas maritim, kelautan, kemudian fasilitasi perluasan akses pasar buat produk-produk pembangunan yang tentu saja berkontribusi pada kesejahteraan rakyat serta deregulasi.

“Terkait hasil-hasil KTT sendiri secara para leaders itu menyepakati sebuah dokumen yang disebut Deklarasi Da Nang dan seperti yang saya sebutkan tadi dokumen ini cukup solid mengapresiasi capaian-capaian APEC saat ini,”ujarnya.

Pada saat yang sama juga, lanjut Fachir, forward looking sifatnya melihat ke depan dan antara lain adalah tetap memegang teguh prinsip yang disebut free and open regionalism.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendorong tercapainya Bogor Goals 2020, tetap mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan WTO dan tahun ini menampilkan topik inklusif.

“Dan untuk ke depannya para pemimpin juga membentuk APEC Vision Group untuk membantu menyusun visi baru setelah 2020 atau pasca APEC pasca 2020. Nah ada beberapa yang secara khusus kita perjuangkan dan masuk di dalam dokumen ini antara lain adalah sebagai negara maritim tentu kita ingin agar dampak negatif dari IUU fishing itu ditangani dengan baik,” ujar Wamenlu.

Lebih lanjut, Ia sampaikan bahwa informasi juga pembangunan konektivitas di daerah-daerah terpencil, terus pemberdayaan petani dan nelayan untuk ketahanan pangan dan tidak kalah pentingnya adalah internasionalisasi UMKM.

“Artinya bagaimana UMKM dapat didukung, sehingga mempunyai kapasitas bisa juga mendapatkan katakanlah akses ke pasar internasional. Itu beberapa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini dan tentu saja tadi sudah disampaikan ada pertemuan bilateral tadi pagi sudah ada dengan Australia,” tambah Fachir. (oke/mg)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...