12 December 2019

PM Malaysia Terseret Kasus Korupsi Kelas Kakap

Konfrontasi - Ajakan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk memerangi korupsi seolah hanya lips service. Najib kini terseret dalam kasus penggelapan uang di Malaysia.

Najib menyerukan agar seluruh elemen masyarakat aktif memerangi korupsi. Negeri Jiran itu menurut indeks persepsi korupsi dari Transparancy International berada di posisi 50 dari 175 negara. Di Asia Tenggara, peringkat itu terbaik kedua selepas Singapura.

Supaya peringkat tersebut membaik, Najib mendesak semua pihak mendukung pemberantasan rasuah. Dia pun mengklaim pemerintahannya berkomitmen melawan korupsi, dengan membentuk Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), Satgas Khusus Anti Korupsi di Kepolisian, serta Unit Pengawasan Pengelolaan Pemerintah (Pemandu).

"Target kita berada di posisi 30 pada 2020," ujarnya seperti dilansir the Malay Mail Online.

Apa lacur, berbarengan dengan seruan itu, Najib terseret dalam tudingan korupsi paling parah dalam sejarah Federasi Malaysia. Skandal ini diungkap politikus Partai Aksi Demokratik Rakyat (DAP) Tony Pua. Tokoh oposisi lain seperti Rafizi Ramli pun turut mengkritik pemerintah terkait dugaan korupsi ini.

Pangkal masalahnya adalah pidato Pua saat berkampanye di Petaling Jaya, akhir bulan lalu. Dia mengungkapkan 1 Malaysia Development Berhard (1MDB), sebagai badan pengawas keuangan pemerintah, lalai dalam kasus penggelapan dana kas Negara Bagian Trengganu.

Pengusaha bernama Jho Low Taek diduga mendapat kemudahan pinjaman senilai USD 2,87 miliar, tanpa kejelasan pada 2008. Najib, yang saat itu merupakan Kepala 1MDB, menurut Pua wajib bertanggung jawab.

Low diduga memainkan banyak proyek yang dananya berasal dari investasi 1MDB, misalnya pembangunan lapangan udara dekat Kuala Lumpur, pembangkit listrik tenaga uap, serta beberapa proyek properti. Pada 2012, uang yang diputar 1MDB dituding kubu oposisi lenyap tak berbekas. Sebagian investasi termasuk di dalamnya ke sektor migas, gagal total seperti dilansir laporan Asia Sentinel dua hari lalu.

Akibat tudingan itu Najib, melalui pengacaranya, dalam sebuah surat, meminta Pua meminta maaf terhadap dirinya.

"Pernyataan di dalam video itu memberi dampak negatif terhadap perdana menteri," kata juru bicara kantor pengacara Najib.

Utusan Najib menuntut Pua menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 14 hari di dua koran nasional atau menghadapi jalur hukum. Kasus ini menjadi sorotan di sejumlah media Malaysia dalam sebulan terakhir.

Kasus tudingan buruk terhadap pemerintah, apalagi perdana menteri di Malaysia, termasuk barang langka. Partai UMNO selaku penguasa sejak Malaysia merdeka selama ini menerapkan sensor ketat dan membungkam suara-suara kritis dari rakyatnya.

Jika Najib sukses dengan gugatannya, hampir dipastikan Pua akan dikenai denda amat besar dan karir politiknya tamat. Kekalahan Pua juga sinyal tekanan lebih besar akan dilakukan pemerintah pada kelompok oposisi.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...