22 October 2019

PM Malaysia Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi

KONFRONTASI - Badan anti korupsi Malaysia memastikan uang senilai ratusan miliar dolar yang ada di dalam rekening pribadi Perdana Menteri Najib Tun Razak bukan hasil korupsi, melainkan dari donasi. Dengan adanya pernyataan itu, secara otomatis membersihkan nama Najib untuk sementara dari tindakan skandal korupsi 1MDB.

BBC edisi Selasa, 4 Agustus 2015 melansir kendati dibebaskan dari tuduhan korupsi sementara waktu, tetapi tidak disebut oleh KPK Malaysia siapa yang menjadi donatur atau dalam bentuk apa donasinya. Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki tuduhan dana yang ditransfer ke Najib dari perusahaan investasi milik negara 1MDB.

Najib disebut menerima uang senilai US$700 juta yang masuk ke rekening pribadinya dan diduga terkait lembaga investasi negara. Kendati KPK telah mengatakan uang tersebut berasal dari para donor, tetapi koresponden BBC, Jennifer Pak di Kuala Lumpur mengatakan, pertanyaan dan kritik yang selama ini dialamatkan ke Najib belum sepenuhnya terungkap.

Kelompok oposisi dan aktivis tetap menuding Najib menggunakan posisinya untuk mempengaruhi berbagai penyelidikan ke 1MDB. Perusahaan yang dibentuk tahun 2009 itu menyambut baik temuan komisi dan menyatakan kembali mereka tak pernah memberikan uang ke Najib dan tuduhan tersebut tak berdasar.

Sementara, Najib telah berulang kali menjadi korban sabotase politik dan menuding mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamed sengaja melakukan kampanye hitam untuk menggulingkan dia. Kendati telah berulang kali membantah, namun tekanan agar Najib mundur dari posisinya kian bertambah.

Pada pekan lalu, dia mengganti Wakil PM, Muhyiddin Yassin yang mengkritik caranya menangani skandal tersebut. Selain Muhyiddin, Najib juga menggeser Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang memimpin proses penyidikan terhadap skandal itu. Tetapi, Najib berdalih, penggantian kedua pejabat itu karena alasan kesehatan.

Dia juga menyayangkan kritik yang disampaikan Muhyiddin di televisi. Menurut dia, seharusnya sebagai tim, mereka tak saling mengkritik di depan publik. Hal tersebut dinilainya bertentangan dengan konsep tanggung jawab bersama di dalam pemerintahan. [irb/viva]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...