21 November 2017

Majikan Erwiana Dipenjara, Vonis Atas Perbudakan Modern Pekerja Rumah Tangga Migran

Siaran Pers JBMI - Hong Kong dan Macau
Wan Chai-Hong Kong,
27 Februari 2015

Law Wan Tung, majikan yang menganiaya Erwiana Sulistyaningsih dan Tutik Lestari, dan dijerat 19 dakwaan kriminal akhirnya divonis hukuman penjara 6 tahun dan denda HK$15.000 pagi ini di pengadilan Distrik di Wan Chai. Hukuman penjara tersebut mencakup dakwaan berupa kekerasan fisik, intimidasi dan kegagalan membayar gaji. Sedangkan denda mencakup dakwaan berupa kegagalan memberi libur mingguan, libur nasional dan tidak membeli asuransi pekerja.

Setelah membacakan vonis, Hakim Amanda Woodcock terlebih dulu memberi kesempatakan kepada pembela untuk mengajukan alasan-alasan peringanan hukuman bagi Law Wan Tung. Namun menurut keterangan psikiater, Law Wan Tung tidak menderita gangguan jiwa dan hanya menjadi posesif dengan kebersihan sejak anak laki-lakinya menderita alergi debu.

Setelah istirahat 1.5 jam, hakim mulai membacakan dasar-dasar vonisnya antara lain:

· Hakim percaya Erwiana menderita fisik dan mental setiap hari akibat penyiksaan, penggunaan zat pembersih yang menyebabkan kaki dan tangan terluka dan makanan dan tidur sedikit sehingga fisiknya melemah. Kondisi ini menunjukan buruknya perlakuan Law Wan Tung kepada pekerjanya. Ancaman akan membunuh keluarga efektif membuat korban tidak berani melapor sampai Erwiana dipulangkan dan bertemu dengan sesama pekerja Indonesia.

· Law Wan Tung percaya tindakannya tidak akan dilaporkan namun dia baru merasa khawatir ketika harus memulangkan Erwiana. Kenapa itu dia sendiri yang memakaikan baju yang banyak dan make-up untuk menutupi luka-luka Erwiana dan mengantarnya ke bandara.

· Menyikapi surat dukungan dari keluarga dan rekan-rekan yang menggambarkan Law Wan Tung sebagai wanita dan ibu yang baik, hakim menjelaskan Law Wan Tung hanya baik kepada sesama orang yang setara dengannya sedangkan sikap buruk hanya diperuntukkan kepada mereka yang lebih rendah darinya.

· Hakim juga menyatakan tindakan tidak normal (majikan) tersebut bisa dicegah jika PRT tidak dipaksa live-in (serumah) dengan majikan dan PRT akan punya pilihan lebih baik

· Hakim juga mengakui bahwa PRT Indonesia dikenakan biaya agen (agency fee) yang sangat mahal dan terorganisir yang dibayarkan ke lembaga keuangan, sedangkan majikan dan agen telah menyepakati system pembayaran melalui potongan gaji. Hakim menegaskan Erwiana telah menyampaikan bahwa dia tahu gajinya akan dipotong untuk agen dan tahu kalau majikan yang akan memotong tetapi Erwiana tidak berdaya karena semua sudah diputuskan antara agen dan majikan. Kondisi ini berdampak pada PRT tidak bahagia tetapi tidak bisa keluar dari majikan karena harus melunasi hutang.

Hakim Amanda Woodcock menyerukan agar aturan live-in dan agency fee secara ditinjau ulang dan diinvestigasi secara komprehensif.

Sementara itu, diluar pengadilan, sekitar 50 buruh migran dan pendukungnya anggota Justice Committee for Erwiana and All Migrant Domestic Workers menggelar aksi dukungan dengan memakai kaos hitam dengan tulisan Justice for Erwiana dan End Slavery.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi keputusan hakim yang tidak hanya menegakkan keadilan bagi Erwiana tetapi juga bagi seluruh PRT migran. Hakim bukan hanya memenjarakan majikan tetapi juga memvonis praktek perbudakan modern yang diterapkan melalui aturan live-in dan agency fee" jelas Sringatin, Koordinator JBMI Hong Kong dan Macau sekaligus juru bicara Komite Keadilan untuk Erwiana dan Seluruh PRT Migran.

Terkait penjara 6 tahun, menurut Sringatin, ini termasuk berat mengingat hukuman maksimum yang bisa ditetapkan di pengadilan distrik hanya 7 tahun. Hong Kong belum mempunyai undang-undang anti perdagangan manusia dan kerja paksa sehingga perlakuan-perlakuan buruk majikan seperti penyekapan di rumah, makanan dan tempat tidur tidak layak dan jam kerja panjang, penahanan dokumen tidak bisa dimasukan ke dalam dakwaan resmi.

"Kini saatnya pemerintah Hong Kong dan Indonesia menegakkan keadilan bagi seluruh PRT migran. Pemerintah Hong Kong harus mencabut pemaksaan live-in, merubah aturan diskriminasi visa dan aturan-aturan lain yang menjebak kami dalam kondisi kekerasan, terisolasi dan tidak berdaya. Juga sudah saatnya mengesahkan undang-undang anti perdagangan manusia dan kerja paksa” lanjut Sringatin.

Sringatin menyayangkan sampai sekarang, PT. Graha Ayu Karsa dan Chan Asia Recruitment Centre yang memberangkatkan Erwiana serta PPTKIS dan agen lain yang melanggar hak PRT migran tetap bebas menjalankan bisnis dan kebal hukum.

“PPTKIS dan agen bukan tempat yang tepat bagi PRT migran mendapat perlindungan. Pemerintah Indonesia harus mengakui system pengiriman TKI gagal melindungi buruh migrant diluar negeri” tambah Sringatin.

Menyikapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan TKW merendahkan martabat bangsa dan berencana menghentikan pengiriman PRT, Sringatin menegaskan itu merupakan penghinaan kepada para perempuan migran yang selama ini disebut pahlawan devisa. Pemerintah sebenarnya menolak untuk merubah sistem perlindungan buruh migrant dan terus menerus menyalahkan korban dan menawarkan solusi yang tidak menyelesaikan.

“PRT migran tidak butuh jargon, kami butuh payung hukum perlindungan di dalam dan luar negeri. Cabut UUPPTKILN No.39/2004 sekarang juga agar kami tahu pemerintah memang berniat memberantas perbudakan modern” jelas Sringatin

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mendesak pemerintah untuk menciptakan UU perlindungan sejati yang mengadopsi isi dari konvensi PBB 1990 dan ratifikasi konvensi ILO C 189. Hak PRT migran harus dijamin melalui MoA dengan negara penempatan dan menciptakan kontrak kerja. Agar PJTKI/Agen jera maka harus ada sanksi kriminal jika melanggar dan korban harus punya hak hukum untuk menuntut ganti rugi. Diatas itu semua, hak memilih antara mengurus kontrak kerja sendiri atau melalui agen juga harus dijamin.

“Segera ciptakan dan sahkan Undang-Undang perlindungan PRT di dalam negeri, beri kami pengakuan hukum sebagai pekerja yang bermartabat dan bukan budak seperti hari ini. Pemerintah harus menjadi tauladan pertama bagi masyarakat Indonesia untuk menghormati dan menghargai PRT” tegas Sringatin.

Namun Sringatin menekankan solusi jangka panjang buruh migran adalah penyelesaian kemiskinan dan lapangan kerja layak di dalam negeri. Ini akar yang membuat buruh migran semakin rentan terhadap pelanggaran. Pembangunan bangsa tidak bisa diwujudkan melalui ekspor tenaga kerja dan remitansi. Tetapi melalui pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kerakyatan, jaminan tanah bagi rakyat dan lapangan kerja layak. Untuk ini, pemerintah harus punya itikad baik dan political will dan menolak campur tangan pengusaha asing yang merampasi kehidupan dan martabat rakyat.

Saat ini, Erwiana sedang menunggu pencairan hak gaji sebesar HK$28,800 dari pengadilan distrik. Untuk hak kompensasi penganiayaan dan ganti rugi atas cacat fisik yang diderita sedang diproses oleh Mission for Migrant Workers (MFMW) bersama pengacara Mr. Melville Boase. Sementara denda HK$15,000 yang dikenakan kepada Law Wan Tung akan diserahkan kepada pemerintah Hong Kong.

Selamat kepada Erwiana dan seluruh PRT migran! Kemenangan kasus ini berkat kegigihan Erwiana sebagai korban yang berani menuntut keadilan dan dukungan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) dan Justice Committee For Erwiana and All Migrant Domestic Workers, serta lembaga pendamping yaitu Mission for Migrant Workers (MFMW) dan LBH Yogyakarta yang mendampingi kasus sejak awal. Mari terus perkuat persatuan PRT migran dan terus lawan perbudakan modern dalam segala bentuknya.

Contact Person:
Sringatin – Koordinator JBMI Hong Kong - Macau
Phone (+852-69920878)

_______________________________________________________________

Hanna Yohana, Seorang aktifis buruh migran di Hongkong

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...