21 November 2018

China Kemungkinan Tanyai Menlu Australia Terkait Pemblokiran Investasi

KONFRONTASI -  Australia telah memblokir kesepakatan investasi China senilai 13 miliar dolar dengan pertimbangan "keamanan nasional". Menlu Marise Payne yang berkunjung ke Beijing hari Kamis (8/11/2018) kemungkinan akan menghadapi pertanyaan mengenai hal itu.

Kedatangannya di ibukota China dilihat sebagai pertanda normalnya kembali kedua negara setelah mengalami ketegangan politik selama lebih dari setahun.

Tetapi para analis di China mengatakan Menlu Payne kemungkinan diminta untuk menjelaskan keputusan yang disampaikan Menteri Perbendaharaan Negara (Treasurer) Josh Frydenberg itu.

Frydenberg sebelumnya menyatakan akan memblokir upaya China mengambilalih bisnis pipa gas terbesar di Australia senilai 13 miliar dolar dari pihak AS.

Penilaian awal Frydenberg terhadap CK Asset Holding Limited yang berbasis di Hong Kong itu didasarkan atas kekhawatiran kepemilikan asing.

Sebelumnya perusahaan telekomunikasi China Huawei juga telah dilarang terlibat dalam pembangunan jaringan 5G di Australia karena pertimbangan keamanan nasional.

"Jika memiliki hubungan ekonomi yang menguntungkan, kita harus saling mempercayai satu sama lain," kata Prof Jia Qingguo dari Universitas Peking.

"Anda boleh mengambil langkah-langkah keamanan, namun memblokir transaksi komersial pada skala seperti ini sangat sulit dimengerti di sini," tambahnya.

Headshot of Josh Frydenberg smiling against a dark background with a glimpse of a flag.
Menteri Urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Josh Frydenberg memblokir investasi China senilai 13 miliar dolar karena pertimbangan "keamanan nasional". (ABC News: Jed Cooper)
 

Australia bukan satu-satunya negara yang menerapkan pendekatan hati-hati terhadap investasi China di sektor strategis.

Namun pengumuman yang disampaikan Frydenberg kemungkinan membayangi kunjungan Menlu Payne yang dipandang penting dalam memulihkan hubungan kedua negara.

Pekan ini kalangan pengusaha Australia menandatangani nota kesepahaman (MOU) senilai 15 miliar dolar selama pameran dagang di Shanghai.

Survei Kadin menyebutkan dua pertiga pengusaha Australia optimis berinvestasi dalam perekonomian China, meskipun hubungan diplomatik tegang.

Menurut Prof Chen Hong, spesialis Australia di East China Normal University di Shanghai, perubahan intonasi pemimpin politik Australia belakangan ini mendorong China mengakhiri keputusan untuk menolak kedatangan pejabat Australia.

"Bahkan sebelum Malcolm Turnbull berhenti sebagai Perdana Menteri, dia menyampaikan kesediaan untuk mengatur ulang hubungan bilateral," kata Profesor Chen.

"Bill Shorten berpidato di Lowy Institute juga menyatakan kesediaannya meningkatkan hubungan bilateral," katanya.

"Kemudian Scott Morrison berpidato di Asia Society. Sehingga semua pidato dan isyarat itu sangat produktif dan positif," ujarnya.

Uyghurs people demonstrate against China near the United Nations in Geneva. They are holding blue East Turkestan flags.
Tindakan China menahan massal penduduk Uyghur mendapat kecaman internasional. (Keystone via AP: Salvatore Di Nolfi)
 

Menlu Payne mungkin juga merusak situasi jika dia mengangkat kekhawatiran mengenai penahanan massal yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Muslim.

Kelompok-kelompok HAM memperkirakan ratusan ribu pria dan wanita terutama dari etnis Uyghur dan Kazakh telah ditahan tanpa proses hukum dalam kamp-kamp interniran di Provinsi Xinjiang untuk indoktrinasi politik.

Deplu Australia menyebutkan tiga warganya saat ini berada dalam tahanan tersebut.

China membela tindakannya ini sebagai "pencegahan" terorisme. Mereka berdalih "pusat pelatihan kejuruan" tersebut menyiapkan pekerjaan dan pendidikan bahasa secara gratis bagi mereka yang berisiko.

China juga berdalih bahwa kerabat para tahanan ini diizinkan untuk berkunjung.

"Saya rasa bisa dimengerti jika Anda mengangkat masalah ini secara tertutup karena ada mekanisme bilateral untuk itu," kata Prof Jia Qingguo.

"Namun jika menjadikannya masalah besar secara terbuka akan dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Tiongkok," katanya.

Kedua negara tampaknya ingin mengesampingkan perbedaan selama kunjungan dua hari Menlu Payne.

Kunjungan ini dilihat sebagai pendahuluan bagi pertemuan Perdana Menteri Scott Morrison dan Presiden Xi Jinping dalam forum APEC di Papua Nugini dua minggu mendatang.(Jft/Detik)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...