26 May 2018

Indonesia Berupaya Kembalikan Kejayaan Rempah-rempah di Mata Dunia

KONFRONTASI - Kementerian Pertanian dan Dewan Rempah Indonesia memprioritaskan pala, lada, dan panili sebagai komoditas unggulan dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah Indonesia di mata dunia. Pengembangan tiga komoditas tersebut akan dilakukan dengan strategi peningkatan skala ekonomi budidaya, penerapan teknologi, standar mutu, dan penguatan industri pengolahan.

Direktur Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengatakan, sejak masa perang dunia Indonesia telah dikenal sebagai surganya rempah-rempah. “Bahkan negara penjajah memperbutkan Indonesia karena kekayaan rempahnya yang ketika itu lebih berharga daripada emas sekalipun,” katanya seusai membuka Pertemuan Rempah Nasional 2014 di Hotel Horizon Kota Bandung, Kamis (27/11/2014) petang.

Meskipun demikian, kata Gamal, produksi rempah Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus menurun. Sampai 2013 mencapai 943.720 hektare dengan produksi total 310.609 ton. Jumlah itu meliputi komoditas cengkeh, lada, pala, kayu manis dan panili yang dibudidayakan oleh 1,78 juta KK petani.

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan bibit unggul, sarana produksi dan teknologi yang belum memadai, tata niaga yang belum efisien dan beberapa kendala lain. Hal itu membuat kualitas dan kuantitas produksi rempah Indonesia menurun hingga 40-60 persen dari kualitas standar yang diakui pasar dunia.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Dewan Rempah Indonesia Adi Sasono. Ia menegaskan bahwa era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 mendatang bisa membuat seluruh stakeholder rempah dalam negeri terpuruk, jika tidak melakukan langkah perbaikan dari sekarang.

Menurut Adi, produsen rempah yang menjadi pesaing terkuat di ASEAN adalah Vietnam. “Ada empat hal yang harus dikejar dari Vietnam dalam sistem produksi rempah kita yaitu skala ekonomi, penerapan teknologi, standar mutu dan pengolahan,” katanya.

Dari skala ekonomi, kata Adi, produksi rempah Indonesia saat ini masih didominasi petani rakyat berskala kecil. Hal itu membuat hasil penelitian dan teknologi sulit masuk ke sasaran. Pembentukan klaster dan penguatan lembaga petani menjadi kunci untuk mengatasi masalah tersebut.

Dari segi mutu, rempah Indonesia juga saat ini masih belum bisa menerapkan standar internasional yang berlaku di pasar dunia. Soalnya, standardisasi internasional membutuhkan biaya cukup mahal dan sulit dijangkau petani kecil. “Pemerintah harus segera membuat standar nasional yang kriterianya tak jauh dari standar internasional, tetapi biaya sertifikasinya terjangkau,” ujar Adi.

Seperti komoditas pertanian lain, Adi juga mengakui bahwa rempah Indonesia sebagian besar masih dijual dalam kondisi mentah. Padahal jika diolah menjadi produk tertentu bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap kerusakan selama transportasi.

Dewan Rempah Indonesia, saat ini sudah mulai membina dan melatih petani di berbagai daerah untuk menerapakan standar mutu dan pengolahan hasil panen. “DI Maluku sudah ribuan petani kami latih dan terus dilakukan di daerah lain. Kami tinggal menunggu dukungan pemerintah soal standar mutu dan penguatan sektor hilir dengan memperbanyak industri pengolahan rempah,” ujar Adi.(Juft/PR)

Category: 
Loading...