16 June 2019

Dongkrak Perekonomian, Indonesia Harus Belajar dari India

KONFRONTASI - Presiden Joko Widodo telah secara resmi melakukan reshuffle terhadap Kabinet Kerjanya, enam menteri baru resmi dilantik di Istana Negara. Reshuffle dilakukan pemerintah agar memberi angin segar kepada pasar yang cenderung terus tertekan hingga hari ini. Dari 6 Menteri yang baru dilantik ini, 4 di antaranya adalah di bidang perekonomian yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. ''Berkali-kali saya katakan, belajar dari India dan Brasil adalah sangat baik dan relevan bagi Indonesia,' kata Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Pelemahan ekonomi dalam negeri yang perlu dipompa dengan adanya reshuffle ini sering kali disebutkan sebagai akibat pengaruh dari pelemahan ekonomi global. IMF pada bulan lalu telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini menjadi 3,3% dari perkiraan sebelumnya yang 3,5%. Sementara perekonomian China sedang tidak dapat diharapkan lagi menjadi motor pertumbuhan ekonomi global, dengan rilis terakhir pertumbuhan ekonominya sekitar 7% dan kemungkinan tahun depan akan merosot lebih rendah lagi.

Di antara banyak negara yang tertekan perekonomiannya, India malah unjuk gigi sebagai negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan bahkan menjadi yang tercepat di dunia mengalahkan Tiongkok. Data terakhir yang dirilis Mei yang lalu menunjukkan India telah mencapai pertumbuhan ekonomi 7,3%, walaupun angka itu mengandung kontroversi. Kementerian Keuangan India juga menargetkan untuk tahun ini India bahkan akan mencapai pertumbuhan 8,5%.

Usia pemerintahan India terhitung masih baru, seperti di Indonesia. PM Narendra Modi baru naik memimpin negeri besar ini pada Mei 2014. Lalu, transformasi apa yang terjadi di India dalam waktu relative singkat yang bisa melecut pertumbuhan ekonominya demikian rupa? Ini yang mungkin menarik untuk dipelajari dalam rangka mengupayakan suatu lompatan baru keluar dari pelambatan pertumbuhan ekonomi yang sedang dialami negeri kita.

Reformasi Birokrasi

Perdana Menteri India Narendra Modi menjabat di posisinya sekitar 15 bulan lalu dengan janjinya untuk memperkuat perekonomian. Walaupun kemudian sejumlah pihak masih merasa kecewa dengan kinerjanya, namun yang jelas perekonomian India terus menanjak. ”Efek Narendra Modi” telah membawa penguatan yang berarti pada fundamental ekonomi, lebih baik dari pada pendahulunya, Manmohan Singh.

Di awal pemerintahannya Modi berusaha untuk mempercepat efisiensi perekonomian India dan menjadikannya lebih pro bisnis. Birokrasi yang selama ini menghambat pergerakan ekonomi berusaha direformasikan, di antaranya dengan memangkas sejumlah persyaratan birokrasi atas usaha seperti perijinan yang kompleks, aturan peninjauan, dan aneka aturan lainnya, sehingga bisa melonggarkan beban dunia usaha. Praktek-praktek birokrasi yang dipandang selama ini kurang popular karena menghambat dunia usaha berusaha diefisienkan di sejumlah lembaga pemerintah.

Kebijakan yang terkait penanaman modal langsung juga tidak luput dari liberalisasi pemerintahan Modi, di antaranya dengan membuka keran ijin PMA di sejumlah industri. Hasilnya seperti yang dilaporkan   pada Mei 2015 bahwa angka investasi PMA di India telah melejit sebesar 61% dibandingkan angka setahun sebelumnya. Pada September tahun lalu, Modi memperkenalkan “Make in India” yang mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk membangun pabrik-pabrik produk mereka di India, dengan sasaran menjadikan India sebagai produsen manufaktur kelas dunia.

Selain itu, pemerintah Modi telah meningkatkan anggaran belanja pembangunan infrastruktur yaitu untuk mengembangkan infrastruktur transportasi di India secara masif. Proyek-proyek pembangunan dan pengembangan jalan dan rel kereta api digencarkan. Untuk jaringan rel kereta api kali ini lebih diprioritaskan, ditambah dengan sarana tranportasi penghubung ke daerah-daerah terpencil mereka. Transportasi lewat air juga digarap dengan pendayagunaan meliputi 101 sungai di seluruh negeri. Tambahannya, sedang dibangun juga pelabuhan-pelabuhan laut dan sungai yang baru, serta mengembangkan bis air dan hovercraft.

Modi pada Juni lalu juga meluncurkan program membangun 100 kota pintar (smart cities). Lalu, sebagai tambahannya akan diupayakan juga pengembangan desa pintar (smart villages) di mana pembangunan daerah desa akan dilengkapi akses internet, air bersih, sanitasi, serta carbon energy yang rendah. Targetnya 2.500 smart villages akan dapat terbangun pada 2019.

Juga pada bulan Juni 2015, Modi meluncurkan proyek besar “Rumah untuk Semua 2022 (“Housing for All By 2022“) project, dengan sasaran menghapuskan kawasan kumuh di India dengan membangun sekitar 20 juta rumah murah bagi masyarakat miskin. Program ini juga melibatkan sektor swasta dan untuk itu serangkaian reformasi kebijakan dikeluarkan untuk mempermudah pembangunan rumah murah.

Melihat akan sejumlah reformasi ekonomi yang dimulai dengan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintahan Modi, kira-kira apa saja yang dapat dipelajari dan diikuti sekiranya itu relevan dan berpeluang memperkuat perekonomian Indonesia?

Strategi yang Hampir Sama

Menyimak akan langkah Modi dan team-nya, maka kita melihat ada sejumlah kesamaan action pada Pemerintah Presiden Jokowi dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur, termasuk transportasi di seluruh negeri. Hal ini antara lain disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama DPR dan DPD RI di gedung parlemen (14/8) di mana disebutkan bahwa pemerintah telah berusaha menyambungkan Pulau Sumatera, Jawa, kalimantan, hingga Papua dalam kerangka percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera,” kata Presiden Jokowi. Disampaikannya juga, “Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua, kita bangun lebih banyak waduk dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.”

Selain itu terkait dengan infrastruktur bidang energi, sejak 10 bulan memimpin Indonesia, pemerintahan Jokowi sudah memulai membangun pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Presiden meyakini, dengan langkah cepat membangun infrastruktur energi, dalam lima tahun ke depan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi, demikian disampaikan dalam pidatonya di gedung parlemen (14/8).

Hal lain yang barangkali perlu diperkuat oleh pemerintah kita adalah mengupayakan supaya birokrasi dan regulasi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri harus direformasi lebih baik lagi. Sekarang sudah ada kebijakan satu pintu untuk pengembangan usaha yang disebut dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kebijakan yang diterapkan juga secara aktif beberapa provinsi kabarnya telah berhasil menaikkan angka persetujuan penanaman modal setempat secara cukup signifikan belakangan ini. Suatu progress yang baik, yang harus dikembangkan lagi agar berbisnis di Indonesia, di seantero negeri, akan dinilai para pengusaha lokal dan asing sebagai semakin “user friendly”.

Bila demikian, nampaknya kebijakan strategi ekonomi Pemerintah Jokowi sudah pada jalur yang benar dan tepat. Kalau ini diteruskan, digencarkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu, maka pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat bisa jadi segera akan terealisasi mulai dari semester kedua tahun 2015 ini. Di India terbukti strategi pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi telah memberi dampak yang berhasil mendongkrak perekonomian negerinya. Harapan kita di Indonesia akan lebih berhasil lagi. Kita pun teringat, belum lama ini, Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester II-2015 ini.

Kita memang harus optimis terhadap perekonomian Indonesia di hari esok. Dirgahayu RI ke-70. “Ayo Kerja!”.(Juft/Vibinews)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...