22 August 2019

Wapres JK Harap Pengemplang Pajak Tobat

KONFRONTASI - Pemerintah merasa tak perlu memberikan contoh pengusaha atau pejabat yang ikut dalam pengampunan pajak ke masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, data pengampunan pajak bersifat rahasia, bukan konsumsi publik.

Kalla menjelaskan, pengampunan pajak adalah pemberian maaf dari pemerintah kepada pengemplang pajak. Pemerintah berharap, mereka yang memiliki kesalahan bisa menebus tunggakan pajaknya. Untuk itu, pengusaha atau masayarakat tak perlu takut dengan kebijakan ini.

Kalla mengibaratkan kebijakan pengampunan pajak dengan taubat dan pengakuan dosa. Kalla pun memberi contoh pengampunan yang pernah diberlakukan pemerintah setelah konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka reda. Saat itu, pemerintah memberikan pengampunan kepada seluruh masyarakat Aceh yang terlibat dengan gerakan separatis.

"Hanya orang bersalah yang pernah memberontak saja, yang lain tidak. Itu hanya berlaku untuk mereka yang telah berbuat keliru," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).

Beberapa pejabat dan menteri diketahui memiliki perusahaan besar. Meski demikian, Kalla merasa tak perlu memamerkan mereka yang membayar pajak tepat waktu. "Kalau melapor dengan benar seperti menteri atau pejabat, ya tidak ada urusannya dengan pengampunan pajak," kata Kalla.

Kalla membantah pengampunan pajak berlaku untuk semua orang. Ia menegaskan bahwa pengampunan berlaku untuk mereka yang salah dan bersifat rahasia. "Datanya tidak boleh diketahui orang lain, kecuali dia sendiri yang mengumumkan silakan, tapi pemerintah sama sekali tidak boleh mengumumkan pajak itu," pungkas Kalla.[mtv/ian]

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...