23 August 2019

Soal Holding BUMN, DPR Merasa Dilangkahi Menteri Rinso

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sebagai mitra kerja pemerintah merasa dilangkahi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (Rinso) terkait rencana pembentukan Holding BUMN yang dilakukan tanpa koordinasi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI yang membidangi BUMN, Azam Azman Natawijata, berpendapat seharusnya Menteri Rini tidak boleh melakukan itu sebelum ada pembicaraan dengan DPR.

“Harusnya ibu Rini tidak bisa melaksanakan itu (Holding) sebelum ada pembicaraan dengan Komisi VI,” tegas pria kelahiran Banyuwangi itu saat ditemui di ruang Komisi VI DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis (21/4).

Akan terapi dia juga menyadari bahwa Menteri Rini masih dalam kondisi boikot untuk rapat dengan DPR melalui surat pelarangan Raker oleh Ketua DPR-RI.

Surat itu dikeluarkan terkait kasus korupsi Pelindo II menjadi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) di DPR, hasilnya disepakati bahwa Direktur Utama Pelindo II dan Menteri Rini dinyatakan bersalah. Kemudia Ketua DPR-RI melarang atau menginstruksikan Konisi VI untuk melakukan pemboikotan rapat dengan Menteri Rini.

Dia berharap persoalan ini harus segera menemukan jalan keluar agar DPR lebih mampu berperan untuk melakukan fungsi pengawasan kepada eksekutif.[mr/akt]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...