21 July 2019

Seluruh Toko Modern di Tanjungpinang Wajib Jual 80% Produk Lokal

Konfrontasi - Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 seluruh toko modern di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau wajib menjual 80 persen produk dalam negeri, kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang Teguh Susanto.

"Yang dimaksud dengan toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, atau 'department store'," tambahnya di Tanjungpinang, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan itu juga pemerintah mengatur tata kelola pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Saat ini, lanjutnya tidak semua toko memiliki izin usaha toko modern. Pemilik toko harus segera mengurusnya agar tidak dikenakan sanksi.

"Kami mengimbau kepada seluruh pemilik usaha toko modern yang belum mengantongi izin usaha toko modern agar segera melengkapi perizinan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, toko modern di Tanjungpinang cukup banyak menjual barang kebutuhan masyarakat yang diimpor dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura dan Tiongkok. Produk asing itu masih boleh dijual namun jumlahnya hanya 20 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Produk asing itu banyak diperdagangkan di Tanjungpinang lantaran kota itu bertetangga dengan Malaysia dan Singapura.

"Dalam penerapan peraturan tersebut, pemilik usaha toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Peraturan itu dibuat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produk dalam negeri," katanya.

Selain itu, kata dia pusat perbelanjaan dan toko modern juga diharuskan menjalankan pola kemitraan dengan pelaku UMKM. Bentuk kemitraan itu dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran produk UMKM, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan.

"Dengan adanya ketentuan bahwa pusat perbelanjaan atau toko modern harus menjalin kerja sama kemitraan dengan UMKM, diharapkan ekonomi kerakyatan di Tanjungpinang semakin berkembang. Hal ini juga sesuai dengan salah satu misi pemerintahan Kota Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Lis Darmansyah yakni meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan," katanya.(ant/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...