24 February 2020

Omnibus Law Harus Diawasi dan Disangsikan Efektifitasnya

Pemerintah makin banyak membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law. Dalam hal ini, Hal-hal  yg perlu diawasi dalam omnibus law  adalah : 1. Melegalkan izin-izin  tambang, HGU, HPH, HTI yg sdh habis masa berlakunya dan harus kembali ke nagara tapi diteruskan oleh pemilik lama 2. Mempermudah investasi yg merugikan rakyat dan negara ke depan 3. Memperlonggar terjadinya korupsi-kolusi,'' ujar Said Didu, mantan Sekretaris Meneg BUMN.

Di sektor ekonomi, setidaknya ada Omnibus Law Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja yang dipastikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Selain itu, ada Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang segera menyusul.

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi sependapat, Omnibus Law belum berdampak besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, selain perizinan dan birokrasi, investor melihat kondisi permintaan terhadap produk mereka.

Sementara, "Daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih dan konsumsi rumah tangga pun cenderung stagnan. Ini mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi," kata Eric kepada KONTAN, Kamis (23/1).

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...