24 February 2020

Ombudsman Terima 74 Aduan di Industri Asuransi, Mirip Jawasraya

Konfrontasi - Ombudsman telah menerima 74 aduan mengenai kasus gagal bayar dari kalangan pemegang polis asuransi. Jenis kasus yang diadukan tersebut memiliki kesamaan dengan skandal keuangan yang sedang dialami Jiwasraya akhir-akhir ini.

"74 laporan masuk ke Ombudsman terkait asuransi ini. Tipe kasusnya sama ada gagal bayar karena suatu hal terkait," ucap Anggota Ombudsman Bidang Ekonomi Dadan Supardjo Suharmawijaya di Jakarta pada Sabtu (18/01/2020).

Sebagai informasi, masalah keuangan yang mendera Jiwasraya dimulai ketika perusahaan asuransi tersebut tidak mampu membayar klaim jatuh tempo kepada pemegang polis pada akhir tahun 2019 sebesar Rp12,4 triliun. Hal ini lantaran Jiwasraya mengalami krisis likuiditas yang cukup serius.

Dadan sendiri menekankan kasus keuangan Jiwasraya adalah puncak dari permasalahan gagal bayar polis yang sedang sering didiskusikan saat ini. Dadan memperkirakan masih ada kasus-kasus sejenis lainnya yang terjadi secara masif dan dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

"Ada semacam gunung es (dari) kasus asuransi yang gagal bayar, dan di baliknya ini ada apa? Bisa jadi ini kan massal, kalau ada satu orang jatuh tempo di waktu tertentu, berapa jumlah pemegang polis di (perusahaan) asuransi itu, ya berarti sejumlah itulah persoalan yang ada," ucap Dadan.

Dadan menuturkan, saat ini Ombudsman sudah membentuk Tim Pemeriksa Khusus untuk menganalisa lebih lanjut masalah yang sedang mendera industri asuransi saat ini. Sejauh ini, Dadan menemukan ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari asuransi-asuransi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengelola keuangan mereka.

"Ada indikasi-indikasi yang mengarah ke sana (ketidakpatuhan)," ujar Dadan.

Dadan menginfokan saat ini Ombudsman berencana untuk melaporkan temuan indikasi-indikasi tersebut ke otoritas terkait. Oleh sebab itu, Ombudsman menyerahkan semua langkah penindakan kepada otoritas terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kepolisian.

"Tentu Ombudsman berharap semua diperiksa. Kalau tidak ada apa-apa di balik itu, syukur. Berarti kan bisa saja ini masalah perorangan bukan korporasi," ujar Dadan. (inws/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...