18 September 2019

Mengerikan : Hutang Rusdi Kirana (Lion Air) Rp 614 Trilyun Dijamin Pemerintah Indonesia ?

JAKARTA-Rusdi Kirana membeli 234 pesawat jet penumpang dari Airbus seharga US$ 23,8 miliar pada tahun 2013. Sebelumnya tahun 2011, Lion Air juga membeli 230 pesawat Boeing 737 senilai US$ 22,4 miliar. “Publik tak tahu darimana sumber pendanaan pembelian ratusan pesawat itu,” kata Said Didu, Mantan Sekretaris Menteri BUMN.

Image result for rusdi kirana

Rusdi kirana

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Didik J Rachbini sebelumnya mengaku tengah menggali perihal tersebut.

Didik mengaku, masih menggali perihal pemerintah memberi garansi atas transaksi pesawat itu. “Itu digaransi oleh negara, nanti saya dalami masalahnya,” kata dia dilansir Aktual.com di Jakarta, Sabtu (5/8).

Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Pengamat ekonomi politik, Salamuddin Daeng, dia mengatakan bahwa perusahaan Lion Air Group bagaikan vacuum cleaner, yang menyedot ekonomi rakyat Indonesia untuk dikirimkan ke Singapura, Amerika dan Eropa. Pasalnya utang perusahaan itu membebankan keuangan negara.

“Perusahaan yang dibangun dengan utang segunung telah digaransi oleh pemerintah melalui skema export credit agencies (ECA). Berapa utang perusahaan yang dijamin oleh pemerintah ini? ‎Yakni seluruh utang yang digunakan untuk pembelian pesawat Boeing dan Airbus,” kata Salamuddin.

Dia memaparkan, Linon Air mendapat utang dalam bentuk 230 pesawat dari Boeing Co Amerika Serikat senilai USD 22.4 ‎miliar dan 234 Airbus jet dari Eropa senilai USD 24 miliar dolar. Utang tesebut diperkirakan tidak akan mampu dilunasi oleh perusahaan sehingga akan beresiko buruk bagi keuangan negara.

“Suatu hari jika terjadi provokasi yang berlanjut pada sengketa antara Lion Air dengan Pemerintah Indonesia, yang kemudian membawa resiko bagi operasi Lion Air, maka itu akan menjadi kesempatan emas bagi Lion untuk mengubah utang mereka menjadi utang pemerintah Indonesia, sebagaimana perjanjian export credit agencies (ECA)‎ dengan alasan pemerintah tidak menjalankan prinsip investment protection,” kata Salamuddin.(mr/akt/nu)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...