16 December 2017

Meneg BUMN Rini Tanggapi Surat Sri Mulyani yang Ganjil soal PLN bangkrut

KONFRONTASi -Menteri Keuangan, Sri Mulyani secara ganjil, meresahkan dan aneh, menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Surat tersebut berisi peringatan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang terancam gagal bayar akibat membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

Menanggapi surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan surat yang dikirimkan Sri Mulyani ini merupakan hal lumrah. Surat ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN, salah satunya PLN.

"Jadi normal dong sebagai Menkeu mengingatkan kita. Hei, ini kamu (PLN) proyeknya banyak, tolong jagain rasionya, debt equity ratio," ujar Rini di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat.

"Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau enggak begini harus begitu, dan lain-lain. Jadi normal saja," jelas Rini.'

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo tetap memutuskan tak menaikkan tarif tenaga listrik hingga akhir tahun ini. Meskipun, kebijakan tersebut membuat PLN terancam bangkrut akibat gagal bayar utang guna membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

"Bapak Presiden (Jokowi) sudah memutuskan, sampai akhir tahun, yakni 1 Oktober sampai 31 Desember 2017, tarif listriknya tetap sama, tidak naik," ujar Jonan di Kantor Setneg, Jakarta, Rabu (27/9).

Jonan menjelaskan penundaan kenaikan tarif taenga listrik ini atas pertimbangan daya beli masyarakat. Kendati demikian, penundaan ini mengakibatkan PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti risiko keuangan PT PLN (persero). Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Atas hal ini, Sri Mulyani melayangkan surat ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu, ada beberapa poin yang disampaikan Sri Mulyani.

Surat yang berisikan Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan ini ditulis pada 19 September 2017. Surat yang ditandatangani Sri Mulyani tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN.

Berdasarkan salinan surat yang dilansir Okezone, berikut adalah 5 hal yang ditulis Sri Mulyani dalam surat: 

Berkenaan dengan pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari kondisi keuangan PT PLN (persero) dalam rangka pemenuhan target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (program 35 Gw), dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

 

1. Kinerja PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi. Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan waiver kepada pemberi pinjaman (lender) PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default utang PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah.

 

2. Terbatasnya internal fund (dana internal) PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PLN dari pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

 

3. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN.

 4. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PLN berasal dari TTL yang dibayarkan oleh pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Selain itu, kami mengharapkan saudara (Jonan dan Rini) dapat mendorong PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.

 5. Terkait dengan penugasan program 35 GW, kami berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya outlook debt maturity (profil utang jatuh tempo), serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN). Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.


"Kalau dari analisa kemungkinan kalau tarif listrik enggak naik sampai akhir tahun, mungkin PLN akan kehilangan pendapatan, jadi bukan rugi, pasti masih untung. Kehilangan pendapatan itu mungkin sekitar Rp 5 triliun. Jadi enggak apa-apa. Kan pendapatannya PLN Rp 300 triliun lebih setahun," jelas Jonan

Mantan Menteri Perhubungan ini juga meminta PLN melakukan efisiensi biaya perawatan pembangkit listrik dan transmisi. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur tarif tenaga listrik dari energi primer.

"Kalau gas kan sudah diatur. Kalau atur batubara, ya kita mesti rapat dengan asosiasi produsen batubara," kata Jonan.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...