24 October 2019

Keuangan Syariah Jadi Solusi Utama Pembiayaan Pembangunan RI

Konfrontasi - Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar mengatakan untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran, maka diperlukan sebuah sistem ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, kehadiran sistem keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang tepat. Pasalnya, sistem tersebut berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan keseimbangan dalam menggerakkan roda perekonomian.

“Jika industri keuangan syariah betul-betul didorong, diperkuat dan terus dikembangkan, maka keuangan syariah akan dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara Indonesia, baik untuk pembangunan ekonomi umat, infrastruktur maupun dalam pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial,” kata Muhaimin Iskandar selaku Keynote Speech Diskusi Publik dengan tema “Prospek Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Global” di Jakarta, Minggu (5/11/2017).

Diskusi yang digelar Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini mengadirkan narasumber yakni Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau DK OJK), Perry Warjiyo (Deputi Gubernur Bank Indonesia), Asrorun Ni’am Sholeh,(Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia), Hendri Saparini (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics/CORE) dengan moderator diskusi yakni H. Fathan Subchi (Kapoksi XI Fraksi PKB DPR RI).

Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap perkembangan, permasalahan, potensi, peluang, tantangan dan hambatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui peranan Otoitas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator dan stakeholder terkait seperti Majelis Ulama Indonesia dan masyarakat lainnya dalam mendukung menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

Menurut Muhaimin, dalam tataran ekonomi global, kinerja ekonomi dan keuangan syariah dunia memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Pada 2015, volume industri halal global mencapai US$ 3,84 triiun dan diperkirakan mencapai US$ 6,38 triliun pada 2021.

Sementara itu di Indonesia, meskipun pertumbuhan keuangan syariah tercatat tinggi, posisi Indonesia dalam Global Islamic Economic Indicator 2017 masih berada pada urutan ke-10. Jika dilihat asetnya, masih sangat kecil, misalnya pasar perbankan syariah pada 2016 baru mencapai 5,3 persen, masih kecil sekali bila dibandingkan seluruh aset industri perbankan nasional di Indonesia.

“Capaian ini masih berada jauh dibawah negara-negara lain seperti Arab Saudi 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan selama 2016, industri keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,84 persen. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp 1.048,8 triiun, yang terdiri aset Perbankan Syariah Rp 389,74 triiun, IKNB Syariah Rp 99,15 triiun, dan Pasar Modal Syariah Rp 559,59 triliun. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp 13.092 triliun, maka market share industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01persen.

Menurutnya, Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa Indonesia seharusnya bisa memimpin dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan dan perbankan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi pemain inti keuangan dan perbankan syariah sangat besar.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...