21 August 2019

Kemhub Didemo, Diminta Buka Peluang Revisi Aturan Angkutan Daring

KONFRONTASI - Kementerian Perhubungan (Kemhub) diminta membuka peluang untuk merevisi kembali Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 26 Tahun 2017 yang diberlakukan bertahap mulai 1 April 2017 bagi angkutan umum untuk orang yang tidak bertrayek, termasuk yang menggunakan aplikasi dalam jaringan (daring, online). Revisi dinilai masih bisa kembali dilakukan guna mewujudkan regulasi yang baik, berkeadilan, dan mendukung efisiensi. 

Hal itu diungkapkan oleh pengamat ekonomi Enny Sri Hartati dan anggota Komisi V DPR Rendy M Affandy Lamadjido ketika dihubungi Investor Daily secara terpisah dari Jakarta, Senin (4/4). Mereka menanggapi keterangan tertulis yang dirilis Kemhub sebelumnya yang menyatakan bahwa Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 telah ditetapkan pada 1 April 2017, sebagai revisi Permenhub Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penerapan aturan baru tersebut tidak semuanya dimulai 1 April lalu.

Dari 11 poin revisi aturan yang dimuat dalam Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017, empat poin diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017. Keempat poin itu adalah pertama, penetapan angkutan daring sebagai angkutan sewa khusus. Kedua, persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 cc. Ketiga, persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan. Keempat, kepemilikan atau kerja sama dengan bengkel yang merawat kendaraan.

Sedangkan untuk pengujian berkala (kir) kendaraan, stiker, dan penyediaan akses digital dashboard, ada masa transisi dua bulan setelah 1 April 2017, atau hingga 1 Juni 2017. Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, serta penggunaan nama pada STNK, ada masa transisi tiga bulan sebelum diberlakukan.

“Jadi, kita lihat ke depan, kalau masyarakat kesulitan dengan perubahan aturan, sebaiknya pemerintah mengkaji lagi. Dilihat dululah riak-riak yang terjadi di masyarakat dan ingat, jangan tunggu masyarakat demo dulu. Untuk revisi, itu memang masih bisa dilakukan, apalagi cuma untuk peraturan setingkat permen (peraturan menteri, red). Undang-undang saja bisa diamendemen,” papar Rendy.

Rendy mengatakan, dari 11 poin yang diatur dalam Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017, ada tiga poin yang telah diminta dalam rapat dengan DPR pekan lalu untuk ditunda dan diperhatikan lagi, karena menyangkut hak masyarakat. Ketiga poin itu adalah penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota atau pembatasan jumlah kendaraan, dan penggunaan nama badan hukum pada STNK.

Rendy mengaku tidak sepakat dengan penetapan tarif batas bawah bagi angkutan daring, karena hal tersebut dapat menghilangkan semangat kompetisi yang menempatkan pihak yang paling efisien sebagai pemenang. Saat ini, manajemen modern terbukti telah membuat banyak efisiensi.

“Dahulu kan kita juga dikejutkan oleh maskapai penerbangan berbiaya murah (LCC). Semua orang terheran-heran harga tiket Makasar-Manado yang tadinya Rp 2 juta bisa turun sampai Rp 500.000. Itu artinya, kita harus mengakui bahwa teori manajemen baru yang dapat menghasilkan efisiensi telah ditemukan dan di situ teknologi informasi (TI) berperan,” katanya.

Pages

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...