16 October 2019

Kemenkeu Harus Menjelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang Di APBN.

Oleh Gede Sandra.
Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP).

Dalam rilis APBN 2019 (31 Oktober 2018), saya melihat pemerintah dlm hal ini Kemenkeu tlh melakukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti alias perampok berdasi di tubuh rezim semua Megah  Proyek harus di audit

Saya sebut penggelapan krn secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tdk dicantumkan dlm Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33). Yg dicantumkan Kemenkeu hanya item  
(a) pembayaran bunga utang,  (b) cadangan penanggulangan subsidi energi  
(c) bencana NTB dan Sulteng
(d) cadangan pooling fund bencana.

Buktinya terjadi ketidak sesuaian aljabar penjumlahan antara poin (2) Belanja non-KL dengan item-itemnya a), b), c), dan d) pada semua kolom (Outlook 2018, RAPBN 2019, dan APBN 2019).

Ambil contoh dikolom Outlook 2018. Di sana disebut Belanja non-KL sebesar Rp 640,2 T. Pembayaran bunga utang Rp 249,4 T*, subsidi energi Rp 163,5 T, cadangan penanggulangan bencana NTB Sulteng dan cadangan poling bencana Rp 0.

Seharusnya penjumlahan item a + b + c + d = Rp 640,2 T. Tapi ternyata penjumlahan item2 tsb = Rp 249,4 T + Rp 163,5 T + Rp 0 + Rp 0 = Rp 412,9 T. Terdpt kekurangan sebsr Rp 227,3 T.

Jadi nilai Rp 227,3 triliun ini seharusnya item apa di Belanja non-KL? Kemenkeu harus menjelaskan. Kalau tdk ingin kami tuduh tlh menggelapkan angka. Jgn menghina intelektualitas kami, publik yg berada di luar pemerintahan, jgn kira kami tidak mampu lakukan perhitungan aljabar sederhana ini!

Kalau menurut  saya, seharusnya diperjelas saja bhw Rp 227,3 triliun itu adalah item Pembayaran Cicilan Pokok Utang. Walaupun jumlah itu sptnya terlampau kecil krn berdasarkan Struktur Jatuh Tempo Utang di website DJPPR disebutkan utang SBN yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 278 T dan pinjaman jatuh tempo Rp 76 T, yg bila dijumlahkan adalah Rp 355 T. Tolong diperjelas lagi kpd publik.

Apakah Kemenkeu takut nanti bila diketahui publik, ternyata belanja APBN utk utang, meliputi pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang, menjadi yg terbesar di APBN? Krn bila dijumlahkan keduanya sbg kewajiban utang (debt service), pembayaran bunga utang sebesar Rp 249,4 T dan cicilan pokok Rp 355 T, nilainya menjadi Rp 604,4 T utk APBN 2018. Atau anggaplah kita gunakan angka cicilan pokok utang yang “digelapkan” saja, sebsr Rp 227,3 T, sehingga total kewajiban utang menjadi Rp 476,7 T.

Jumlah keduanya tetap jauh melebihi anggaran infrastruktur (Rp 410,4 triliun) yg menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya prioritas APBN pemerintahan ini sebnrnya adalah pembayaran kewajiban utang, bukan infrastruktur.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...