24 August 2019

Jokowi dan Isu Jual Aset Negara Dibungkus Holdingisasi BUMN

KONFRONTASI- Cekaknya keuangan negara bikin repot Presiden Joko Widodo. Muncul ide neoliberal dari Menteri BUMN Rini Soemarno tentang holdingisasi. Tahap awal, status perseroan tiga BUMN bakal dipreteli.

Ketiga BUMN yang status perseroan-nya bakal dicopot adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit AsamTbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS), melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Kalau embel-embel perseroan terlepas, maka ketiganya bukanlagi menjadi perusahaan negara. Dengan kata lain, ketiganya bukan lagi industri pelat merah. sejak saat itupula. profit oriented menjadi segala-segalanya.

Selanjutnya, akan terjadi perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan saham mayoritas ke tangan PT Inalum (Persero) sebagai induk holding tambang.

Beredar kabar bahwa Antam, Bukit Asam dan PT Timah bakal dijual Menteri Rini, seperti halnya Indosat di era Laksamana Sukardi sebagai Menteri BUMN.

Isunya, BUMN-BUMN itu bakal diobral, Nawa Cita-pun dirusak. Isu ini sempat menyulut kemarahan kalangan DPR, ekonom, dan aktivis.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada PT Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, implementasi holding BUMN bertentangan dengan UU No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno bilang, perubahan itu akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) tiga perusahaan anggota holding yang digelar 29 November 2017.

"Jadi, RUPSLB nanti agenda utamanya untuk permintaan persetujuan pemegang saham terhadap adanya perubahan pemegang saham ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen dimiliki negara," katan Harry.

Meski berubah status, Harry menjelaskan, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN, untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Sehingga, negara tetap memiliki kendali, baik secara langsung melalui saham dwiwarna, maupun tidak langsung melalui Inalum.

Hal itu diatur pada Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Benarkah ini? Harry menuturkan pembentukan holding BUMN pertambangan diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan terciptanya BUMN industri pertambangan dengan skala usaha yang lebih besar sehingga mampu bersaing dalam skala regional.

Benarkah ini pula? Dalam hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengungkapkan, perubahan status tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi non-persero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik negara.

Berangkat dari hal tersebut, Agus mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN tadi. "Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan Judicial Review ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus.

Terlebih ketika PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero/Inalum) akan ditunjuk sebagai induk usaha tiga perusahaan tambang plat merah tadi. "Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda," ujar Agus.

Ia pun mengingatkan agar DPR segera bereaksi terhadap rencana yang dianggapnya akan berujung kepada hilangnya campur tangan DPR ketika ada aset negara yang dijual.

Bahwa penjualan atau holding atau privatisasi BUMN, ujung-ujungnya melego aset negara. Langkah ini dinilai tidak perlu pesetujuan DPR. Ketua Komisi VI harus tegas. Jangan sampai 'manggut-manggut' kena lobi," ujar Agus

Sejauh ini, pro-kontra dibalik pembentukkan induk usaha (holding) perusahaan pelat merah di sektor pertambangan kian memanas.

Hal ini terjadi setelah pemerintah akan mengelar Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Luar Biasa yang sedianya bakal menghapus status persero di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk pada 29 November 2017.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan berpotensi memunculkan sedikitnya tiga masalah krusial.
Pertama, dengan dihapusnya status perseroan pada tiga BUMN tadi maka upaya intervensi pemerintah dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berkurang. Di mana ketentuan ini sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Walaupun dalam keterangannya pemerintah mengklaim negara masih memiliki peran dalam pengawasan, tapi jelas upaya tadi tidak akan bisa secara langsung atau bakal bertingkat. Ini karena kepemilikan saham Antam, Timah dan Bukit Asam akan berada di bawah Inalum lantaran status persero mereka telah dihapus," kata Redi.

Tegangan meluas di dalam pembentukkan BUMN pertambangan yakni masuknya sejumlah kepentingan seiring dengan perubahan status tiga BUMN tadi.
Dengan tidak lagi menjadi BUMN, kata dia, tiga BUMN tadi manajemen Antam, Timah dan Bukit Asam tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang langsung terhadap pemerintah dan DPR.

"Ini akan menjadi lahan baru dan memunculkan praktik mafia pertambangan baru. Padahal saat ini pengawasan dan kinerja tiga BUMN tadi terbilang ketat karena diawasi pemerintah, DPR dan investor karena ketiganya adalah emiten," tegas Redi.

Adapun masalah ketiga yang juga berpotensi timbul akibat pelaksanaan konsep BUMN pertambangan berangkat dari menurunnya kontrol rakyat terhadap kinerja dan posisi keuangan tiga BUMN tersebut.

Di mana penurunan kontrol tadi merupakan dampak negatif dari berkurangnya fungsi pengawasan DPR.
"Contohnya pemberian PMN yang dulu bisa langsung diawasi oleh DPR dan rakyat karena ketiga BUMN tadi masih berstatus persero. Tapi kalau persero dihapus, kita tidak akan bisa mengawasi langsung. Bahkan kalau Inalum mau menjual saham Antam, Timah dan PTBA ke asing pun tidak harus mendapatkan izin dari DPR kalau persero mereka dihapus," katanya.

Oleh sebab itu, masuk akal kalau banyak desakan dan seruan agar Presiden Jokowi menghentikan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang ngotot menjual BUMN. Masih segar dalam ingatan ketika Mentri BUMN ini ingin menjual gedung kantor BUMN. Namun digagalkan gelombang protes. Lha kok sekarang malah berpikir untuk melego BUMN.

Presiden Jokowi harus membatalkan rencana ini. Jika APBN tidak sehat, silahkan mencari uang dengan cara yang kreatif, bukan menjual aset negara.
Kalau para menterinya sudah tidak mampu, kenapa tidak diganti saja? Langkah ini akan lebih baik ketimbang diam. Karena ada resiko hukum dan politik dibalik holdingisasi BUMN. [ipe]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...