22 May 2018

Inilah Kubu Neoliberal Boediono-Sri Mulyani yang Memarginalisasi Ekonomi Konstitusi

KONFRONTASI- Siapakah para teknokrat yang mengendalikan rezim neoliberal dewasa ini, yang membuat ekonomi rakyat makin sulit? ''Yang pasti tentunya Boediono, mastermind skandal Bank Century. Berikutnya adalah Sri Mulyani, juga terlibat skandal Century sebagai Ketua KSSK, selain itu juga diduga terlibat dalam skandal pajak Paulus Tumewu (Bos Grup ramayana). Berikutnya adalah darmin Nasution, yang juga merupakan anggota KSSK di saat skandal Century terjadi dan Dirjen Pajak di saat skandal Paulus Tumewu terjadi. Yang terakhir, yang juga paling muda adalah Chatib Basri. Kabarnya Sri Mulyani belakangan merekomendasikan nama Chatib sebagai penggantinya untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. Padahal ekonomi kerakyatan (konstitusi) sudah jelas dilemahkan dan dimarginalisasikan oleh mereka,'' tutur Ir Gede Sandra, dosen FE Universitas Bung Karno dan mantan aktivis ITB..

Menurutnya, salah satu 'prestasi' Sri Mulyani adalah kemurahan hatinya memberikan bunga yield yang tinggi kepada para pemain pasar keuangan dunia. Misalnya pada 2008, Indonesia menerbitkan global bound dengan yield sebesar 6,95%, lebih tinggi dari Malaysia 3,86%, Thailand 4,8%, dan bahkan Filipina (yang dijuluki The Sick Man in Asia) sebesar 6,5%.

''Padahal logikanya, mestinya yield Indonesia maksimal 5,5%, sedikit di atas Thailand tapi di bawah Filipina. Modus ini diulang lagi pada 2009, saat itu Sri Mulyani kembali menerbitkan global bond dengan yield 11,75% jauh di atas Filipina 8,75% dan hanya sedikit kalah dari negara yang kesehariannya diguncang teror bom seperti Pakistan (12,5%). Kebodohan dalam menetapkan yield ini jugalah yang menyebabkan Sri Mulyani diganjar berbagai penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik oleh majalah-majalah ekonomi terkemuka seperti Euromoney dan Emerging Markets saat sidang tahunan IMF dan Bank Dunia,'' katanya dalam diskusi di Founding Fathers House (FFH) Jakarta 6/7/15)..

Di dalam negeri sendiri,  kata Gede, penerbitan obligasi negara yang dilakukan Sri Mulyani di pasar domestik lewat Surat Utang Negara (SUN) kelewat tinggi sehingga merugikan, dalam perspektif tidak mendukung upaya penurunan suku bunga perbankan. Sebagai contoh, ketika bank-bank papan atas seperti Mandiri dan BCA menawarkan suku bunga berkisar 5,25%-6,5%, pemerintah malah memberikan tawaran bungan tetap 9,5%.

''Selain itu, program reformasi perpajakan yang selalu digadang-gadang sebagai keberhasilan Sri Mulyani, yang didanai APBN (sebesar Rp3,3 triliun di 2004 menjadi Rp13,4 triliun di 2010) dan pinjaman Bank Dunia (sebesar Rp1,38 trilun selama 2010-2015) pun, ternya ta juga menemui kegagalan,'' katanya (k)

Category: 
Loading...