14 October 2019

Guna Melindungi Kedaulatan Ekonomi, Kepala Daerah Diminta Persulit Perizinan Investasi Asing

KONFRONTASI - Front Rakyat Lawan Jokowi mengingakan Presiden Jokowi soal janji kampanye. Pasalnya Jokowi dianggap amnesis ketika debat Capres yang akan mempersulit investasi asing yang masuk ke Indonesia dengan mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk  dalam menghadapi MEA. Kenapa sekarang Jokowi selalu menjanjikan kemudahan kemudahan perizinan dengan mudah di forum APEC dan G20.

"Tentu saja seluruh komponen masyarakat harus menyikapi dengan kritis dan harus mengambil tindakan tindakan untuk menghalangi investasi asing yang menganggu kedaulatan ekonomi Indonesia," jelas Rahadian dari Front Rakyat Lawan Jokowi, Senin (17/11)

Menurutnya, pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya penguasaan sektor ekonomi yang berhubungan dengan hidup orang banyak dan harus dikuasai negara. Seperti, pelabuhan, airport adalah infrastruktur yang harus dikuasai oleh negara karena sebagai garis depan pertahanan negara dari serbuan serbuan barang selundupan, jaringan narkoba internasional dan penyeludupan sejata yang mengancam keamanan dan disintegrasi bangsa .

"Karena itu dihimbau kepada seluruh kepala daerah bersama rakyat untuk ikut berpartisipasi melindungi kedaulatan ekonomi nasional dengan mengunakan hak otonomi daerah dengan mempersulit dan menolak investasi asing yang akan mengeruk kekayaan rakyat Indonesia," katanya

"Dan bukan tidak tertutup kemungkinan para investor asing itu akan coba coba menyuap kroni kroni penguasa dipusat untuk mendapat izin investasi dan ini hanya bisa dilawan dengan kekuasaan kepala daerah untuk menolak izin investasi asing dengan syarat yang berat dan lebih menguntungkan masyarakat," tambahnya

Begitu juga dengan kenaikan BBM,  semua komponen masyarakat harus menyatukan kekuatan untuk menolak mentah kenaikan harga BBM
dan Kepala daerah diminta ikut  menolak kenaikan BBM yang akan memiskinkan masyarakat dan menambah pengangguran.

"TNI harus ikut untuk menolak dan mengawasi Investasi asing yang akan menghancurkan kedulatan negara RI dengan dalih investasi  sektor  Maritim, TNI harus setia pada rakyat bukan Jokowi", kata Rahadian.[]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...