23 October 2018

Fungsi Koperasi Rawan Diselewengkan

KONFRONTASI - Koperasi sebagai badan usaha yang berdiri pada dua fungsi sekaligus sosial dan ekonomi banyak disadari rawan penyelewengan. Penggalangan dana melalui program investasi bodong oleh koperasi tak bertanggung jawab yang marak beberapa waktu lalu, menjadi salah satu cermin betapa pentingnya upaya penertiban bagi koperasi-koperasi di Tanah Air.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (A.A.G.N.) Puspayoga menerbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) sebagai salah satu upaya untuk menertibkan koperasi-koperasi di Indonesia. Menteri A.A.G.N. Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya memberikan sertifikat NIK hanya kepada koperasi yang aktif saja secara kelembagaan maupun usahanya. "Selanjutnya, bagi koperasi tidak aktif yang jumlahnya mencapai 62.234 unit akan dikeluarkan dari database kami," katanya.

Dari jumlah koperasi yang ada saat ini, kata dia, kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM ke depan difokuskan hanya pada koperasi yang aktif saja, yaitu sebanyak 147.249 unit. Perinciannya yang melaksanakan RAT sebanyak 80.008 unit (54,34 persen), sedangkan yang belum melaksanakan RAT sebanyak 67.241 unit (45,66 persen).

Pihaknya mencatat koperasi aktif yang melaksanakan RAT sebanyak 80.008 unit tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 70 persen terbanyak berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sisanya, 30 persen berada di Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, dan Maluku.

Koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 67.241 unit. Sebanyak 70 persennya berada di Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Riau. Sebanyak 30 persen berada di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah.

Menurut Puspayoga, koperasi aktif akan diprioritaskan sebagai target sasaran di dalam pelaksanaan program-program kementerian, seperti program peningkatan daya saing dan program penguatan kelembagaan koperasi sesuai dengan kapasitas koperasi yang bersangkutan.

Di samping itu, akan didorong bermitra dengan Lembaga lain seperti BUMN, BUMD, maupun swasta dengan prinsip saling menguntungkan, dan juga akan dijadikan contoh bagi koperasi lainnya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.(Juft/Mrdk) - Bersambung

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...