26 June 2019

Fuad Bawazier Ingatkan Indonesia Bisa Alami Musibah Keuangan Jika Model Pembiayaan Infrastruktur Tak Dibenahi

KONFRONTASI-Dr. Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan RI/pengamat ekonomi senior, mengingatkan dan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan DPR RI untuk perlu segera mencari solusi mengatasi beban biaya berbagai proyek infrastruktur sebelum terjadi musibah keuangan nasional.

Mencermati pernyataan presiden Joko Widodo bahwa proyek infrastruktur yang dibangun BUMN dengan biaya sebesar Rp10 Trilyun, kemudian akan di jual dengan harga Rp30 Trilyun. Uang hasil dari penjualan ini akan digunakan untuk membangun kembali proyek yang lain dan seterusnya.

Presiden Jokowi tidak seharusnya asal bicara, harusnya lebih berhati-hati memberikan pernyataan pada publik, kini rakyat Indonesia menagih dan mempertanyakan buktinya mana, pak Presiden?

Menurut Fuad, jangan sembarangan bicara karena tidak mudah untuk menjualnya, oleh karena itu ia mempertanyakan.

“Memangnya bisa laku apabila dijual dengan harga Rp30 Trilyun, sebab menurutnya, bila proyek itu laku dijual Rp10 Trilyun plus bunga utangnya saja sudah syukur Alhamdulillah,” kata Fuad, Ahad (9/6) di Jakarta.

Sayangnya, semua yang disampaikan presiden Joko Widodo tersebut hanyalah pepesan kosong, tidak terbukti karena bagaimana mungkin bisa laku dijual 30 Trilyun, karena diduga biaya pembangunan proyeknya mahal dengan kualitas rendah. Pemasukannya tidak sesuai dengan feasibility studinya.

“Dia mengatakan kini proyek-proyek tersebut selain sulit dijual, juga pemasukannya tidak cukup untuk menutupi biaya operasional seperti proyek LRT di Palembang. Apalagi untuk membayar bunga utang dan angsuran pokoknya. Justru sangat merugikan pemerintah karena hampir sebagian besar projeknya disubsidi oleh pemerintah melalui APBN atau APBD,” terangnya.

Oleh karena itu, Ia meminta agar BPK dan DPR segera panggil pemerintah terkait pembelian saham Freeport oleh PT. Inalum dengan dana talangan hutang yang katanya akan dibayar kembali dari Devidend PT. Freeport. Ternyata hingga sekarang tidak ada Devidend yang diterima oleh BUMN, malahan PT. Inalum kini mengalami kesulitan dalam membayar bunga hutang dan pokok pinjaman. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo/pemerintah dianggap telah melakukan pembohongan publik

Oleh karena itu, Saya ingatkan DPR dan BPK segera melakukan pengawasan khusus sebisa mungkin mencarikan jalan solusinya terbaik sebelum Indonesia mengalami musibah keuangan nasional,” tutup Fuad Bawazier selaku pengamat ekonomi senior tersebut.(mr/inspirator)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...