30 January 2020

DPR Dorong Pemerintah "Buyback" Saham PGN

Konfrontasi - Sinergi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dengan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan infrastruktur gas akan makin kuat jika pemerintah membeli kembali (buyback) saham PGN yang dikuasai publik.

"Sebaiknya memang di buyback saja saham PGN yang dikuasai publik jadi kembali sepenuhnya milik negara, 100 persen jadi BUMN," ujar Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Menurut Inas, buyback saham PGN oleh pemerintah yang bisa juga melalui Pertamina tujuannya untuk membangun PGN. Dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.

"Jadi jika sudah di-buyback diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik," katanya.

Pemerintah saat ini menguasai 56,96 persen saham PGN. Sisanya, 43,04 persen saham dikuasai publik. Pada perdagangan Kamis, harga saham PGN ditutup turun Rp 30 atau 1,15 persen ke level Rp2.570 dibanding penutupan perdagangan, Rabu (20/4).

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Satya W Yudha dari Fraksi Golkar, mengatakan dengan bersatunya PGN ke Pertamina otomatis kepemilikan saham asing menjadi berkurang. "Tinggal nanti dibuat aturan pada saat harga bagus baru bisa di buyback oleh Pertamina. Tapi jangan dipaksakan sekarang karena justru bisa rugi," tegasnya. 

Menurut Satya, PGN berpotensi berkembang menjadi lebih besar dengan digabungkan ke Pertamina. Untuk itu, karyawan PGN juga tidak perlu khawatir dengan masa depannya. "Nantinya PGN akan semakin besar karena ini business to business. Karyawannya juga tidak perlu khawatir karena bisnisnya akan semakin berkembang," tandas Satya.

Hal senada diungkapkan Hari Purnomo, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra.

Menurut Hari, salah satu cara mensinergi pembangunan infrastruktur gas adalah dengan membentuk holding BUMN energi yang menggabungkan PGN dengan Pertamina. "Jadi digabung berada dalam satu holding. Ke depan bisa saja saham swasta di PGN di buyback," katanya.

Menurut Hari, pemerintah bukan hanya mendukung pembentukan holding BUMN energi, namun harus segera melaksanakan. Itu menjadi tugas Menteri BUMN untuk merealisasikannya. Apalagi sinergi PGN dengan Pertamina adalah gagasan yang sudah sejak lama digulirkan.

"Sinergi utamanya dalam pembangunan infrastuktur gas. Makin cepat terwujud makin baik. Semua pihak pemasok maupun pengguna akan diuntungkan karena makin handal, efisien dan mencukupi," tegas Hari.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding BUMN energi akan terbentuk sebelum Juli 2016. Pertamina yang 100 persen sahamnya dikuasai negara akan menjadi induk usaha dan PGN menjadi salah satu anak usahanya di dalamnya. (ant/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...