13 November 2019

Dituding Langgar Perintah Jokowi, Menteri Rinso: Nanti Saja Lihat Seperti Apa

KONFRONTASI-Setelah dinanti sekian lama, Menteri BUMN Rini Soemarno akhirnya buka suara terkait dengan rencana merobak jajaran pengurus lima BUMN pada akhir bulan ini yang dinilai melanggar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rini sebelumnya bertolak ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji sehingga belum sempat memberikan pernyataan. Ditemui Selasa siang ini (20/8/2019), Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.

"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di Jakarta.

Ketika ditanya apakah rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lima BUMN untuk merombak direksi dan komisaris, Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.

"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.

Rini sebelumnya meminta lima BUMN untuk menggelar RUPSLB dengan agenda sama yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris.

Kelima BUMN yang akan menggelar RUPSLB itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.

Lainnya yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

"Mata acara ini merupakan usulan Menteri BUMN [Rini Soemarno] sebagai pemegang saham, berdasarkan surat nomor S-726/MBU/S/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal permintaan penyelenggaraan RUPSLB," tulis pengumuman RUPSLB Bank Mandiri.

Hanya saja, langkah ini bertolakbelakang dengan instruksi Presiden Jokowi yang sebelumnya mengeluarkan instruksi khusus kepada menteri Kabinet Kerja dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/8/2019).

Instruksi Jokowi ini menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan tak etis dilakukan perubahan dalam manajemen BUMN yang sudah ada saat ini di masa transisi yang tinggal 2 bulan ke depan berlakunya periode kedua Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin.

"Misal di [direksi] BUMN diganti, sedangkan Oktober ada yang baru [menteri BUMN yang baru] kalau Bu Rini tidak melanjutkan. Berarti kalau diganti menteri BUMN nanti akan sulit mengganti sesuai visi misi dia makanya dinilai membebani, makanya kalau transisi tidak boleh ada kebijakan strategis," kata Piter.(mr/cnbc)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...