9 December 2019

Dibalik Kisruh KPK-Polri, Pemerintahan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport

KONFRONTASI - Dibalik perseteruan KPK-Polri, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia untuk enam bulan kedepan. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan izin ekspor Freeport berakhir 25 Januari nanti. Untuk memperoleh perpanjangan ekspor maka persyaratan yang harus dipenuhi adanya kemajuan pembangunan smelter. Kepastian lokasi smelter menjadi pemenuhan persyaratan perpanjangan kali ini.

"Lokasi lahan sudah ada di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Dengan begitu rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) segera kami kirim ke Kementerian Perdagangan," kata Sukhyar usai melakukan pertemuan dengan Freeport di Jakarta, Jumat (23/01).

Sukhyar menuturkan Freeport akan menyewa lahan seluas 80 hektare milik Petrokimia. Sebagai bentuk kesungguhan perjanjian sewa lahan itu maka Freeport akan menempatkan dana kesungguhan di bank nasional sebesar US$ 130 ribu. "Untuk memperkuat transaksi (sewa) itu ada dana kesungguhan US$ 130 ribu atau sekitar dua persen dari (harga) leasing per tahun. Jadi per meternya seharga US$ 8," ujarnya.

Lebih lanjut Sukhyar mengungkapkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mendapatkan kuota ekspor yang sama seperti enam bulan sebelumnya. Kuota ekspor itu mencapai 756.300 ton konsentrat tembaga dengan senilai kurang lebih US$ 1,56 miliar.

Sedangkan untuk bea keluar yang dikenakan, lanjut Sukhyar masih ditetapkan sebesar 7,5 persen. Hal ini mengacu pada ketentuan bea keluar bagi perusahaan yang berkomitmen membangun smelter yang berkisar antara 0-7,5 persen dan berlaku hingga 2017.

Pengenaan bea keluar tergantung dari kemajuan pembangunan smelter maupun serapan dananya. Apabila kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi antara 0-7,5 persen maka membayar bea keluar yang dibayarkan sebesar 7,5 persen. Apabila realisasi progressmelter antara 7,5-30 persen maka bayar bea keluar 5 persen. Sedangkan progres lebih dari 30 persen maka bea keluar yang dibayar 0 persen. "Untuk BK masih sama seperti enam bulan lalu," ujarnya.[ian/bst]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...