23 October 2018

Bunga Pinjaman Koperasi Dibatasi Tahun Ini

Kemas Danial/ASEP BUDIMAN/PR
DIREKTUR Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, seusai jumpa pers penyampaian program 2017 di kantornya, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.*

KONFRONTASI  -   

KONFRONTASI - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan menurunkan tarif layanan/bunga kepada mitranya pada 2017. Selain penurunan tarif layanan, LPDB juga akan memberlakukan pembatasan suku bunga pinjaman untuk sektor simpan pinjam maksimal 18% per tahun.

Sektor simpan pinjam dari sebelumnya 8% per tahun turun menjadi 7% per tahun atau 0,30% per bulan flat. Sementara sektor riil 4,5% per tahun sliding atau 0,19% per bulan flat.

"Suku bunga pinjaman untuk sektor simpan pinjam pada tingkat end-user sebesar maksimal 18% per tahun sliding atau 9,19% per tahun flat atau 0,77 persen per bulan flat," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, dalam jumpa pers penyampaian program 2017 di kantornya, Jakarta, Senin 9 Januari 2017.

Kemas mengatakan, salah satu misi LPDB adalah mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir LPDB hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang.

"Dari data tersebut menunjukkan bahwa LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, dalam rangka menekan angka pengangguran," ujar Kemas.

Selain itu, Kemas menyatakan akan menambah jumlah Satuan Tugas Monitoring Daerah sebanyak tiga unit, yang rencananya akan dibuka di Bali, Balikpapan Kalimantan Timur, dan Medan Sumatera Utara. Sebelumnya, LPDB telah berinisiatif membentuk Satgas Monitoring Daerah di dua lokasi, yaitu Surakarta, untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

"Penambahan task force itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman," tuturnya.(Juft/PR)

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...