22 July 2019

Baja China Bebas Bea Masuk, Pemerintah 'Bunuh' Krakatau Steel

Derasnya impor baja selama ini membuat kinerja PT Krakatau Steel Tbk lunglai, kalah dengan produk-produk asing yang menjejali Indonesia.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan, pengendalian impor yang tidak ketat membuat serbuan baja asal China mendominasi pangsa pasar baja di Indonesia.

"Jadi ini yang membuat mereka (Krakatau Steel) kalah saing dengan produk impor, karena produk impor baja asal China sudah masuk banyak ke Indonesia," kata Faisal dilandir SINDOnews, Rabu (10/7/2019)

Faisal mengatakan, produk baja impor dari China harganya lebih murah dan lebih berkualitas. Berbeda dengan harga baja yang diproduksi Krakatau Steel.

"Di samping permasalahan mahalnya produk baja kita adalah produk baja asal China itu dibebaskan bea masuknya sehingga harganya menjadi lebih murah," kata dia.

Faisal menjelaskan, tarif bebas masuk baja impor ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. "Dengan kondisi ini, Krakatau Steel semakin sulit untuk bersaing," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (Persero) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi juga pernah mengeluhkan, peraturan Menteri Perdagangan tersebut lantaran dapat mengancam eksistensi industri baja.

Mas Wigrantoro mengatakan, permendag ini memiliki dua poin inti, yakni menghapus persyaratan impor yang semula ada di Permendag Nomor 82 Tahun 2016 serta pemeriksaan melalui post border.

"Di Permendag lama, jika mau impor harus dengan pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, di Permendag baru, pertimbangan teknis dari Kemenperin tidak diperlukan lagi. Selain itu, di Permendag 82 pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu, namun Permendag 22 di mana barang lewat baru diperiksa," kata Mas Wigrantoro di kantor pusat KS Cilegon, Senin (12/2/2018).

Oleh sebab itu, lanjut Mas Wigrantoro, melalui Permendang Nomor 22 impor dengan mudah dapat dilakukan. Di lain sisi, barang yang diimpor belum mampu diproduksi di dalam negeri.

"Selanjutnya ada post-border di mana praktek yang terjadi sebelumnya adalah adanya unfair trade dengan mengalihkan nomor HS (harmonisation system). Jadi, kalau dia masukkan barang dengan HS tertentu yang merujuk ke KS, maka dia dikenakan bea masuk. Tapi karena dia ingin bebas bea masuk, dia pakai HS yang lain yang merujuk ke aloy. Jadi spesifikasinya tidak sepenuhnya lagi KS," katanya.

Menurut dia, praktek ini sudah terjadi sejak 2011. Al hasil, pihak yang dirugikan adalah produsen dalam negeri serta pemerintah harus menanggung rugi karena ketiadaan bea masuk.

"Kami prihatin, karena barang impor dari China pasti harganya lebih murah, meskipun kualitasnya jauh lebih bagus produk Indonesia. Namun, karakter market Indonesia pada umumnya, referensinya cuma harga," kata dia.

Ia menggarisbawahi tantangan KS ke depan tidak hanya impor barang jadi, melainkan penggunaan teknologi pabrikan baja China yang berpindah ke Indonesia dan tidak menghasilkan besi beton dengan kualitas tinggi.

(mr/sindo/industry)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...