20 November 2018

Ada yang Janggal di Balik Rencana Utang untuk Beli Pesawat Garuda, Wajar Menko Rizal Ramli Bersikap Kritis

KONFRONTASI-Terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 dan/atau Boeing B787, Direktur Penelitian Freedom Foundation Mohammad Nabil mempertanyakan deal bernilai milyaran dolar dengan Boeing dan Airbus dilakukan oleh seorang direktur utama yang belum sampai setahun diangkat.

“Apa tidak aneh? Luar biasa nekatnya, padahal tahun 2014 Garuda rugi USD375 juta (sekitar Rp4 triliun lebih). Suatu tindakan yang sangat tidak masuk akal. Deal Garuda seharusnya melibatkan Presiden RI dan Presiden Eropa/USA, serta dilakukan secara terhormat bukan seperti curi-curi kesempatan,” ungkapnya.

Disisi lain, Nabil juga menilai Menteri BUMN Rini Soemarno misleading.  Seharusnya, kata Nabil, dia tidak menyatakan bahwa yang boleh intervensi hanya menko ekuin dan dirinya.

Menurutnya, meskipun BUMN dan ekuin adalah pemegang saham atas nama negara, menteri teknis dalam hal ini tetap di bawah Menko Rizal Ramli yaitu menteri perhubungan. Karenanya suatu hal wajar mempertanyakan gejala aneh di balik rencana belanja pesawat terbang yang bisa membuat Garuda selaku flag carrier Republik Indonesia akan terganggu dan berpotensi merugi sehingga mempengaruhi sistem transportasi nasional.

“Suatu hal yang wajar Menko Rizal mempertanyakan hal ini. Apalagi logika bisnisnya tidak masuk akal membeli 30 unit B787 atau A350," lanjut analis CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Nabil juga menilai, tidak ada kebutuhan rakyat Indonesia untuk Garuda memiliki 30 pesawat B787 atau A350.

"Berapa banyak sih rakyat kita yang mau naik Garuda ke Eropa atau Amerika? Rakyat lebih  membutuhkan pesawat untuk ke kota-kota di seluruh Indonesia dan maksimum Asia yang saat ini berkembang,” tuturnya.

Rizal Ramli, menurutnya, telah melakukan tindakan yang tepat karena ada indikasi akan merugikan Negara.

“Kenapa hal ini kita biarkan, dan malah berpolemik itu adalah wilayah menko perekonomian, padahal itu kan keputusan korporate Garuda yang harusnya ditegur atau juga dipertanyakan menteri terkait," jelasnya.

Garuda, kata dia, seharusnya bias mengambil pelajaran dari Qantas dan JAL. Kedua perusahaan tersebut akhirnya mengalami kesulitan keuangan karena ekspansif dalam mengikuti tren pembelian pesawat baru terutama pesawat jarak jauh. Penerbangan jarak jauh saat ini dikuasai Airline timur tengah yang mendapatkan dukungan kapital negaranya.

Garuda dengan manajemen baru yang belum setahun dan belum memperlihatkan kestabilan bisnis paska kerugian tahun lalu kenapa bisa nekat melakukan pembelian pesawat dalam skala besar?. Pertanyaan ini sangat logis, dan Rizal wajar sebagai pemimpin yang dikenal kritis mempertanyakan hal tersebut.

“Sangat aneh bila seorang menteri BUMN memberikan jawaban atas pembatalan rencana pembelian pesawat tersebut. Seharusnya yang menjawab adalah Dirut Garuda? Ada apa di balik ini? Perburuan rente, kickback?,” pungkasnya.(k)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...