14 December 2018

75 Koperasi di Kediri "Mati Suri"

Konfrontasi - Sebanyak 75 unit usaha dari 475 koperasi di Kota Kediri, Jawa Timur, kondisinya telah "mati suri", sehingga tidak ada aktivitas untuk menyejahterakan anggota.

"Kami belum bekukan, tapi baru didata saja. Di koperasi itu tidak ada rapat anggota dan tidak ada aktivitas," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri Kristianto di Kediri, Selasa (28/4).

Ia mengatakan, koperasi yang tidak aktif itu lokasinya tersebar di Kota Kediri, baik koperasi wanita ataupun koperasi umum. Penyebab koperasi-koperasi tersebut "mati suri" juga beragam, terutama masalah kredit macet atau piutang.

Pihaknya selalu mendorong koperasi yang ada di Kota Kediri untuk berkembang, termasuk yang kondisinya "mati suri". Pemerintah memberikan pendampingan berupa sosialisasi, bahkan dukungan modal.

Hal itu penting, sebab tujuan dari koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota. Dengan adanya koperasi, anggota bisa mendapatkan berbagai macam kemudahan, baik itu lewat program simpan ataupun pinjam, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat juga berjalan.

Kristianto mengatakan, pemerintah juga membuat berbagai macam terobosan untuk lebih memudahkan koperasi berkembang, di antaranya kredit dengan bunga lunak. Pengelola koperasi bisa mengajukan kredit ke bank dengan mendapatkan rekomendasi. Mereka bahkan bisa mengajukan sampai Rp500 juta, tergantung dengan aset yang dimiliki koperasi tersebut.

Menurut dia, untuk pengajuan itu dimudahkan dengan tenggat waktu pelunasan yang lebih panjang, sampai tiga tahun dengan bunga juga relatif lebih murah, hanya 4 persen per tahun. Padahal, sebelumnya tenggat pelunasan adalah dua tahun, dengan bunga sampai 6 persen.

"Ini adalah bantuan modal untuk koperasi, dengan kredit lunak. Koperasi bisa mengajukan ke bank baik di Bank Jatim ataupun bank daerah, dengan mengajukan ke dinas koperasi," ujarnya.

Ia juga mengatakan, untuk koperasi umum tidak mendapaktan suntikan modal dari pemerintah. Yang mendapatkan suntikan modal itu hanya koperasi wanita yang berada di setiap kelurahan.

Untuk koperasi wanita, ia mengatakan ada bantuan modal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi dengan nilai Rp25 juta per koperasi. Mayoritas, setiap koperasi wanita yang didirikan sudah mendapatkan dua kali kucuran dana tersebut, sehingga untuk saat ini tidak mendapatkan kucuran dana lagi. (akl/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...