25 March 2019

Surat Terbuka Untuk Rocky Gerung, Budiman Sudjatmiko dan Partai Solidaritas Indonesia

Oleh : Danang Pamungkas

***

Sebelum Rocky Gerung (RG) terkenal seperti sekarang ini, saya sudah mengikuti perjalanan karirnya di beberapa jurnal akademik maupun video kuliah umumnya yang bisa kita dapatkan dengan mudah di akun youtube. Tepatnya pada 2014 semasa menjadi mahasiswa, saya gandrung sekali membaca esai-esai politiknya yang segar dan kritis terhadap situasi politik Indonesia. Pada waktu itu RG aktif berpolitik di Partai SRI, partai yang mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden. RG tidak hanya banyak bicara di televisi, ia juga aktif turun ke desa-desa dan kabupaten untuk mensosialisasikan program partainya, namun ternyata realitas politik berbicara lain. Perjuangan politiknya itu harus kandas karena partai SRI tidak lolos dalam verifikasi peserta pemilu 2014.

Sebagai seorang dosen yang mengajar di kampus Indonesia, RG membuat jalan baru; ia tak segan-segan mengkritik segala sesuatu yang menutupi kebenaran dan menghabisi siapa saja lawan diskusinya yang hanya membeo penguasa. Saya heran padanya, apakah ia tidak takut dipecat sebagai dosen? Apakah dia tidak takut dipolisikan oleh lawan-lawannya? Saya kira RG tidak peduli pada itu semua. Sebagai seorang akademisi kampus ia telah menempuh jalan samurai seorang diri. Sejujurnya saya sangat jenuh dengan lingkungan diskusi kampus yang semakin lama semakin konservatif, minimnya dikursus akademis dalam hal apapun membuat kampus saat ini seperti peternakan hewan ketimbang peternakan pikiran. RG memiliki pikiran liberal dan progresif, kehadirannya saat ini menjadi budaya tanding bagi kampus dan ruang publik yang mandul untuk berdiskursus membahas penyingkiran wacana terhadap hak kaum marjinal. Kalau Ariel Haryanto dan Vedi Hadiz bisa menelanjangi praktik kekuasaan di Indonesia dengan leluasa karena hidup dengan kultur liberal  di kampus luar negeri. Berbeda dengan RG yang hidup di Indonesia yang apa saja perkataan dan tulisannya, apabila membahayakan kekuasaan akan berakhir pada jeruji penjara. Resistensi dan dominasi kultur konservatif sukses dilawan oleh RG setiap ia berbicara di kampus maupun di televisi.

RG datang pada momentum dan situasi yang tepat, disaat situasi politik kian panas diisi dengan perdebatan politik yang dangkal ia datang dengan seperangkat ilmu filsafat dan ilmu sosial humaniora yang mumpuni. Herannya, netizen dan masyarakat Indonesia bisa menerima pendapatnya bahkan menjadi pengagumnnya. RG merupakan anomali yang mungkin hanya bisa ditemukan pada periode tertentu, ia bukan sosok yang religius. Ia dengan terang-terangan berbicara bahwa dia seorang sekuler, mengkritisi nasionalisme Indonesia, mengkritisi penguasa dengan bahasa yang kasar yang banyak orang menyebut hal itu berlainan dengan etika budaya Indonesia. Ia membuka perdebatan baru yang jarang dijamah oleh masyarakat Indonesia yaitu masalah etika politik, environmentalisme, dan analisa politik kelas di media mainstream, yang kita tahu tidak ramah terhadap wacana seperti ini. Namun benar yang dikatakan oleh Hegel, bahwa sejarah digerakkan oleh pikiran, dan datanglah RG sebagai juru bicaranya. Ia seperti Fredy Mercury sang vokalis grup Band Queen. Fredy bukanlah pria tampan ditambah mukanya yang tonggos ia malah menjadi primadona baru dibelantika musik rock. Freddy mengaku sebagai seorang gay dan pecandu obat-obatan. Dari latar belakangnya itu sudah seharusnya ia tidak dikagumi banyak orang. Namun apa yang terjadi, Freddy Mercury begitu dicintai karena karyanya, semua kekurangannya ditutupi oleh kecerdasannya menulis dan menyanyi. Bagi saya, kisah Fredy Mercury dan RG hampir mirip. Keduanya lahir di situasi dan momentum yang pas.

Beberapa hari lalu saya melihat video youtube bagaimana RG dirubung oleh ribuan mahasiswa hanya untuk berfoto dan berbicara dengannya. Ia sekarang sudah menjelma sebagai akademisi plus selebritis tanah air. Bagaimana bisa kita bayangkan dunia filsafat yang hanya berbicara tentang pikiran-pikiran abstrak dunia yang dianggap tidak populer sekarang mendadak populer hanya karena RG berani melawan arus yang ada. Popularitasnya sekarang ini mungkin sudah setara  dengan Jokowi, Prabowo, Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Maka jika RG masih memeiliki visi untuk membangun partai politik, saya yakin ia akan dengan mudah menggaet massa terutama generasi muda yang haus akan politik radikal akan merapat ke garis politiknya. Saya harap RG tidak lupa pada pikirannya sendiri, bahwa untuk merubah struktur politik negara membutuhkan partai politik untuk bertarung dalam pembuatan kebijakan. Momen politik yang pas ini harusnya dimanfaatkan oleh RG dan para sahabat dekatnya untuk membangun organisasi politik yang siap untuk bertarung dalam kontestasi elektoral pemilu 2024. Saya kira kesempatan ini sangat terbuka, tergantung RG dan teman-temannya bisa memanfaatkan hal ini atau tidak. Tidak bisa dipungkiri pada saat ini popularitas dan ketokohan adalah modal yang kuat untuk membangun parpol. Gagalnya Partai SRI dalam mengikuti kontestasi pemliu 2014 adalah kurangnya popularitas para aktor partai dan apatisme masyarakat terhadap parpol. Apatisme politik masyarakat Indonesia terhadap gerakan dan mobilisasi politik merupakan konseskuensi dari penghancuran terhadap lanskap politik mobilisasi massa pada era Sukarno. Politik massa mengambang buatan Ali Murtopo yang diadopsi oleh pemerintahan Suharto telah menghancurkan bangunan dan imajinasi politik tentang gerakan massa yang politis. Sialnya setelah reformasi, sistem ini terus diadopsi dalam kehidupan politik maupun mekanisme pemilihan elektoral.

Lalu apa bukti bahwa politik massa mengambang ini masih berlaku meskipun di era reformasi? Bayangkan saja masa kampanye hanya 3 bulan bagi para anggota dewan, jika mereka ketahuan berkampanye sebelum masa kampanye, siap-siap saja di denda dan diberi sanksi. Itu contoh paling kecil. Contoh selanjutnya adalah partai politik dilarang keras turun ke masyarakat sebelum masa pemilu, hal ini dilakukan agar tidak ada kegaduhan politik di desa-desa. Sementara itu kaderisasi parpol macet total, lihatlah para anggota legistlatif yang mencalonkan diri menjadi dewan, sebagian besar mereka tidak pernah mengikuti kaderasisasi dari bawah. Rata-rata hanya mengadalkan sumber daya uang dan modal kultural saja. Akhirnya pemilu adalah sarana bagi-bagi duit ketimbang sarana perlawanan rakyat terhadap kebijakan negara.

Kembali membahas RG dan kemungkinan pendirian parpol alternatif. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana waktu berjalan dengan cepat dan figur seperti RG diterima oleh sebagian besar masyarakat Indoensia. Saya optimis jika ia punya keberanian dan visi untuk merubah struktur kekuasaan, partai politik yang ia dirikan akan mudah sekali mendapatkan massa, dan kemungkinan untuk lolos verifikasi pemilu 2024 terbuka lebar. Kita lihat apakah RG masih punya nyali atau tidak untuk membangun parpol atau ia sudah puas dengan cap selebritis yang ia dapatkan dari ketenarannya saat ini.

Hal yang menarik pada satu bulan lalu dijagat dunia maya adalah perdebatan anatara RG dengan Budiman Sudjatmiko di CNN Indonesia. Budiman yang kita tahu adalah aktivis 98 dan pendiri PRD (Partai Rakyat Demokratik), sekarang ini berada di gerbong kekuasaan. Sesuatu yang tak mungkin ia dapatkan kalau ia tidak berkompromi dengan elit lama. Dalam perdebatan itu saya melihat adanya erosi intelektual yang dialami oleh Budiman Sudjatmiko, bahwa ia sudah tidak seganas jaman mahasiswa. Bukankah dulu Budiman adalah orang yang dekat dengan Pramoedya Ananta Toer, dan Pram juga ikut mendukung PRD guna melawan kekuasaan Suharto. Sekarang ini mungkin Budiman sedang amnesia karena  sudah menikmati posisinya sebagai pemenang meskipun berkolaborasi dengan orang-orang yang sangat dibencinya sekaligus  dibenci oleh Pram pada masa perjuangan menggulingkan Suharto. Ia telah kehilangan kreatifitas berpikir dan semangat untuk membuat perubahan seperti masa mudanya yang berapi-api. Mungkin Budiman Sudjatmiko sadar bahwa posisinya sekarang hanyalah aktor politik pingggiran, dan sialnya ia tak mendapatkan poisisi strategis di struktur PDIP. Di istana pun ia tak memiliki akses seperti Luhut dan Wiranto untuk mempengaruhi keputusan Jokowi, dua orang yang ia lawan semasa mahasiswa dan anehnya sekarang menjadi teman akrab meskipun masih malu-malu kucing. Realitas politik saat ini nyatanya membuat Budiman hanya menjadi pembeo kekuasaan tanpa mengkritik partainya dan metode kekuasaan Jokowi yang sangat orbais. Budiman mencap kubu lawan sebagai kubu yang orbais, padahal didalam kubunya sendiri lebih banyak dedengkot Orba. Mungkin Budiman suka bercanda, namun bercandanya ini sungguh tidak lucu.

Budiman Sudjatmiko adalah bunga yang sudah layu. Ia tak lagi punya panggung untuk bersuara lantang. Meskipun kerja kerasnya dalam membuat UU Desa dan menginisiasi komunitas Revolusi 4.0  diapresiasi oleh banyak orang. Saya angkat topi terhadap kegigihan Budiman dalam memperjuangkan otonomi desa sehingga dana desa yang jumlahnya triliunan rupiah itu dapat dinikmati oleh pemerintah desa untuk membangun desanya. Namun dibalik pujian—pujian itu ada banyak persoalan pelik dalam penggunaan dana desa. Desa adalah entitas sosial politis, di dalamnya juga ada kelompok-kelompok elite yang menguasai sumber daya ekonomi maupun kekuasaan. Dana desa yang diperuntukkan untuk memberdayakan masyarakat marjinal dan mengatasi kemiskinan, nyatanya tidak bisa mengubah relasi yang timpang ini. Posisi Oligarki lokal di desa semakin menguat dengan adanya dana desa, masyarakat yang awam akan politik anggaran sekarang ini hanya sebagai penonton pasif dalam kebijakan pembangunan desa. Elit-elit desa nyatanya yang berkuasa penuh terhadap sumber uang, tidak ada musyawarah mufakat yang ada hanyalah kongkalikong kroni. Di desa  tempat tinggal saya, hampir seluruh anak muda dan perempuan merantau selama puluhan tahun ke kota. Ini adalah hukum alam, jika kamu tidak mendapatkan makanan di satu tempat, kamu harus mencari makanan di tempat lain. Ini bukan soal warga desa sudah tidak cinta pada desanya, tetapi elit desa yang sengaja menyingkirkan orang-orang lemah dengan kebijakan yang tidak berpihak pada warga marjinal. Dengan adanya dana desa pun warga marjinal tetap tidak mendapatkan lapangan pekerjaan di desa. Padahal anggaran dana desa bisa sampai 1 miliar per-tahun, apa yang  sebenarnya dilakukan oleh pemerintah desa ini? Ternyata Mereka meniru cara pemerintah pusat, yaitu sibuk membuat program pembangunan jalan dan infrastruktur yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh warga. Lengkap sudah budaya peniru yang buruk ini dikembangbiakkan. Tiada lembaga ekonomi dan maupun koperasi yang dibuat oleh elit desa kepada masyarakat. Nyatanya politik desa juga mencerminkan politik nasional. Semua sumber keuangan dikuasai oleh elit-elit, sehingga orang-orang yang tidak memiliki modal sosial-ekonomi akan mudah tersingkir dan tidak dianggap suaranya. Sudah 4 tahun ini dana desa digelontorkan oleh pemerintah, lalu pernahkah Budiman dan kawan-kawan di partainya membuat evaluasi besar-besaran terhadap peyelewengan ini? Sampai sekarang saya tidak melihat ada perubahan yang nyata dari uang sebesar itu.

Meskipun ada banyak kebobrokan dalam penggunaan dana desa, saya tetap mengagumi Budiman sebagai seoarang individu. Dibandingkan politis PDIP yang lain, Saya rasa Budiman jauh lebih baik dalam hal komitmen untuk merubah keadaan. Namun hal itu tidak cukup menjadi modal yang kuat untuk ia bisa merangkak naik menjadi pengurus penting dalam struktur PDIP. Sebagai politisi ia termasuk orang yang memiliki daya intelektual yang memikat. Wawasan pengetahuannya luas, namun hal itu tak akan memberinya modal untuk bertarung melawan elit lama di partainya. Di pemilihan gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta, seharusnya bila saya menjadi Ketum PDIP pasti sudah saya berikan tiket gubernur kepada Budiman untuk maju dalam pertarungan. Namun apa boleh dikata, Budiman bukanlah pengusaha kaya raya, ia cukup pintar namun tidak dalam pertarungan elektoral yang membutuhkan modal uang yang besar. Jika ia masih mengingat perjuangannya semasa membangun PRD melawan Suharto, seharusnya ia punya beban moral yang harus diselesaikan. Teman-teman seperjuangannya banyak yang hilang dan mati di tembak oleh militer, termasuk partainya PDIP juga mendapatkan perlakuan buruk dari pemerintah Orba. Namun ia dan partainya sepertinya sudah memaafkan perilaku buruk rezim orba dan sudah melaksanakan rekonsiliasi secara damai. Sehingga sekarang ini mereka bisa  duduk manis sambil makan malam bersama Hendropriyono, Luhut, dan Wiranto di istana negara. Saya punya harapan yang lebih kepada Budiman Sudjatmiko, masihkah anda punya cita-cita untuk membuat partai baru?  Masihkah anda punya nyali seperti dimasa muda yang tak takut dipopor senjata? Ataukah anda akan menkmati masa tua untuk bertahan di  PDIP dan hanya menjadi politisi pinggiran di partai yang sebenarnya sangat tidak cocok untuk saudara huni. Dan lama-kelamaan nasib anda akan sama seperti Kwik Kian Gie atau Effendi Simbolon yang ditendang keluar dari struktur partai. Saya merindukan anda berbicara panjang lebar tentang marhaenisme, marxisme, dan Tri Sakti diberbagai forum, namun sepertinya anda mulai menyadari bahwa jargon-jargon itu sungguh memalukan apabila dibicarakan di banyak forum, karena pada kenyataannya partai yang anda huni bahkan tidak mempraktekkan satupun dari jargon itu. Mungkin pemikiran Sukarno sudah usang untuk jadi rujukan, karena yang paling utama menjadi rujukan adalah berpikir pragmatis dan membagi kue kepada para teman sejawat yang sudah lapar.

Membuat partai politik alternatif untuk berkontestasi dalam politik elektoral adalah jalan yang harus dilakukan oleh siapapun orang yang mau dan punya niat untuk merubah struktur politik negara. Kekuasaan lama setelah Suharto tumbang masih eksis sampai saat ini, penting sekali adanya partai politik yang berani menggempur kekuatan lama ini. Partai politik yang idealnya adalah sarana invdidu dan kelompok untuk memperjuangkan keadilan sosial dan keadilan publik berubah menjadi sarana mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Tak heran jika sekarang semua jajaran elit parpol adalah pengusaha kaya raya, dan indvidu yang memiliki kemapanan finasial diatas rata-rata, sebut saja Surya Paloh, Prabowo, Jokowi, Sandiaga Uno, Wiranto, Airlangga Hatarto, Hendropriyono, Zulkifli Hasan, Megawati, Oesman Sapta Odang dan masih banyak lagi.

Sebagai generasi milennial yang cemas oleh keadaan ekonomi dan situasi politik yang semakin memburuk ini saya tak yakin akan ada perubahan dalam kehidupan bangsa ini selama 10 tahun ke depan, jika masa depan negeri ini masih dipimpin oleh para politisi seperti mereka. Saya berpikir bahwa seharusnya para aktor lama ini sudah dimasukkan ke dalam Museum Sangiran, agar generasi milenial belajar atas kesalahan-kesalahan dan kedunguan mereka. Memasukkan mereka ke Museum Sangiran lebih baik ketimbang mereka menjadi penghias kekuasaan di acara  televisi. Saya sangat mendukung wacana pembentukan parpol alternatif yang diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk bersaing di kancah elektoral guna bertanding melawan partai lama yang hanya memeiliki pandangan kekuasaan predatoris.

Ada partai milennial, namanya Partai Solidaritas Indonesia. Partai baru yang diluar dugaaan lolos verifikasi peserta pemilu 2019. Partai ini mendaulat dirinya sebagai partai progresif namun ternyata hanya bermental tempe. Awalnya saya sangat kagum terhadap partai ini, banyak kadernya berusia muda belia dan berada diluar jaringan kekuasaan lama, namun setelah mereka ikut bergabung ke dalam kubu Jokowi-Maaruf Amin, saya rasa partai ini sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi suara milennial. PSI nyatanya hanya memanfaatkan pemilih milennial untuk mendongkark suara di pemilu 2019 tanpa secara konkret memperjuangkan keresahan generasi milennial seputar situasi politik kenegaraan yang semakin compang-camping. Kebijakan partai ini sangat absurd, waktu pilkada DKI Jakarta mendukung Ahok dengan dalih membela keberagamanan dan toleransi serta melawan perilaku intoleran, nyatanya ketika dihadapkan realitas politik pilpres 2019 memilih berkompromi dengan apa yang mereka lawan sebelumnya. Tidak bisa saya bayangkan bagaimaan mereka duduk satu meja untuk berdiskusi dengan tokoh intoleran guna membahas kebijakan negara. Politisi milennial yang katanya progresif dan memebawa perubahan duduk satu meja dengan Wiranto, Hendropriyono, Maaruf Amin, Ali Mochtar Ngabalin, dan Luhut Binsar Panjaitan? Hal ini seperti bocah mahasiswa baru yang sangat suka sekali berdiskusi politik dan diberi petuah oleh kakek-kakek yang lebih berpengalamn dalam politik.

Sebenarnya kemunculan PSI sebagai partai alternatif yang berbeda dengan partai lainnya sejak awal sudah saya ragukan kualitasnya. Figur seperti Tsamara Amany yang digadang-gadang merupakan generasi milennial yang melek politik nyatanya seperti bocah kemarin sore yang mengoceh pada acara OSPEK di kampus ketimbang berbicara tentang problem kekuasaan, ketidakdilan, dan ketimpangan sosial-ekonomi di forum yang lebih serius. Isu-isu paling mendasar ini nyatanya tidak disuarakan oleh PSI maupun Tsamara Amany. PSI menggunakaan simbolisasi milennial dengan hanya meniru gaya hidup milennial yang gaul dan kekinian, namun nihil dalam diskursus politik negara. Dukungannya terhadap Jokowi-Maaruf Amin memang tidak bisa disalahkan, namun sebagai partai yang berplatform progresif, seharusnya PSI mengimbanginya dengan tindakan dan praksis politik yang memihak generasi milenial yang tersingkir dan tersisih dari arena politik saat ini.

Hal yang menarik untuk dilihat adalah siapa sebenarnya yang menggelontorkan dana dan logistik untuk PSI sehingga bisa lolos verifikasi pemilu 2019. Tidak bisa dipungkiri mesin partai untuk menggalang dukungan masyarakat membutuhkan sumberdaya finansial yang tidak sedikit. Untuk diakui sebagai parpol yang boleh bertarung dalam pemilu, parpol minimal harus memeiliki kantor cabang di 60 persen wilayah di Indonesia, dari level Provinsi, Kabupaten/kota, sampai kecamatan. Dengan 17 ribu lebih pulau di wilayah maritim dengan jumlah 32 provinsi dari ratusan kabupaten/kota, tentunya butuh sumber dana yang luar biasa besar. PSI mampu melakukan itu semua, dan membangun perwakilan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Belakangan saya tahu bahwa dibalik pendirian PSI ada raja Sawit di belakangnya. Jadi jangan harapkan PSI untuk berjuang melawan eksploitasi tambang dan sawit di Kalimantan dan Papua, mereka tak akan peduli soal kerusakan lingkungan dan penyingkiran kemanusiaan terhadap masyarakat adat.  Mereka dengan polosnya mendukung Presiden Jokowi untuk membangun fakultas dan jurusan kelapa sawit, karena sumber pendapatan negara berasal dari sektor ini.

Mungkin Tsamara dan teman-teman milenialnya tidak pernah berkunjung ke Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak tahu tingkat bengisnya perngusaha dan penguasa sawit yang membabati hutan tanpa ampun. Jika Tsamara dan teman-temannya mampir ke Samarinda atau Kutai Kartanegara, ia akan takjub melihat pemandangan hutan gundul dan lubang-lubang besar bekas tambang yang banyak memakan korban jiwa. Mungkin mereka kurang punya waktu untuk mampir ke lahan sawit, karena merasa Jakarta adalah tempat paling nyaman untuk memikirkan bangsa dan negara. Bagi saya sederhana saja, jika semua hutan dijadikan lahan sawit,  tunggu saja penggusuran dan penyingkiran hak hidup masyarakat hutan, dan lihatlah akan ada bencana besar di negeri ini. Dengan isu-isu semacam ini saya yakin PSI tidak akan tertarik, lebih baik mereka mengurusi pemenangan pemilu ketimbang nantinya tidak mendapatkan gerbong kekuasaan.  Maka dari itu saya tidak heran bahwa wacana politik mereka begitu dangkal dan membahas hal yang remeh temeh dalam isu-isu politiknya.

 

Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Sekarang bekerja sebagai pengajar di  SMA Kartini Rembang dan bekerja serabutan menjadi jurnalis lepas di beberapa media online. Alamat di Desa Cabean Kidul, Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Info,Sharing, dll bisa kontak lewat email: danangpamungkas637@gmail.com, atau wa/telp di 085212534771. FB: Danang Pamungkas. Twitter: @danangpnp. IG: @danangpnp.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...