16 December 2017

Makna di balik Reuni Aksi Bela Islam 212: Demokrasi dan Protes Jutaan Umat Islam yang Beradab

KONFRONTASI- Cermati maknanya:  Lebih dari 7,5 juta umat Islam hadir dan beraksi dalam reuni 2/12 ini, menolak penjualan aset negara ini kepada asing dan aseng, dari isu reklamasi, Meikarta sampai penjualan aset bangsa ke asing dan aseng, jadi pembicaraan umum di kalangan jutaan perserta reuni Aksi Bela Islam ini.  Tokoh Muhammadiyah dan PAN Prof Amien Rais dan para ulama  lain memimpin aksi Islam lebih 7,5 juta umat  tersebut.

Acara bertajuk reuni 212 yang digelar Sabtu (2/12/2017) dalam beberapa hari terakhir banyak mendapat respons dari pejabat negara dan sejumlah aktivis. Arahanya, mengadili hajatan yang akan digelar di Monas Jakarta itu. Padahal, selagi acara tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah-sah saja dilakukan. Mari rayakan demokrasi dan keragaman aspirasi.

Respons miring muncul atas rencana reuni 212 bertepatan dengan peringatan setahun aksi yang menimbulkan pro dan kontra dalam merespons proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengomentari acara reuni tersebut yang dianggap tidak jauh dari agenda politik untuk pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. "Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," ujar Guru Besar PTIK Jakarta ini, Kamis (30/11/2017).

Hal senada juga disampaikan aktivis LSM Hendardi yang dengan sinis menilai hajatan reuni 212 tak lebih merupakan gambaran aksi yang dilakukan pada 2016 setahun lalu itu hanyalah gerakan politik. "Sebagai sebuah gerakan politik, maka konstinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda politik formal kebangsaan," ujar dia dalam siaran pers, Jumat (1/12/2017).

Ia menuding aksi reuni 212 tak lebih merupakan ajang kepentingan elit 212 serta tidak memiliki relevansi dengan tantangan kebangsaan dan kenegaraan. "Apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya," cetus Hendardi.

Sementara terpisah Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid menilai di era demokrasi seperti saat ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan ekspresi dan pendapatnya di ruang publik. "Di era demokrasi seperti sekarang ini, sah-sah saja orang berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat sepanjang hal itu dilakukan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan," ujar Zainut.

Hanya saja, Zainut menyebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat dirinya kepada para pemrakarsa acara reuni 212, apa perlu membentuk forum alumni dan akan diperingati peristiwa itu setiap tahunnya. "Sementara masih banyak pekerjaan umat yang terbengkalai yang menuntut kita untuk segera kita tangani. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memandang ke depan, jangan terus menengok ke belakang," cetus Zainut.

Acara reuni 212 yang digelar bertepatan dengan peringatan aksi 212 setahun lalu itu, merupakan bagian dari cerminan demokrasi di Indonesia. Sejak awal kehadiran aksi ini, sikap resistensi lembaga negara atas aksi tersebut cukup kuat. Seruan larangan untuk hadir di aksi tersebut menggema di sejumlah daerah. Namun nyatanya, tak menyurutkan massa untuk hadir dalam aksi tersebut.

Apapun motif dari reunui 212 itu merupakan hak setiap warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Bila pun aksi tersebut bermuatan politis, tentu tidak ada soal. Setiap orang berhak melakukan aktivitas politik. Asal, setiap tindakan warga negara harus berbasiskan pada nilai hukum.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpidato dalam reuni 212 di Monas, Jakpus, hari ini. Ia menjamin kegiatan ini berjalan tertib dan damai.

"Umat Islam sudah membuktikan kebhinekaan. Oleh karena itu, kegiatan umat Islam pasti damai. Tahun lalu sudah tertib 7 juta manusia dalam satu tempat," ujar Fadli di Monas, Jakpus, Sabtu (2/12/2017)
Fadli meminta tak perlu ada upaya kriminalisasi terhadap reuni 212. Ia menjamin upaya mengkriminalisasi akan menjadi senjata makan tuan.

"Tidak perlu ditakuti, diancam, atau kriminalisasi, usaha kriminalisasi pasti akan berbalik. Kekuasaan pasti berganti, jika keadilan tidak bisa ditegakkan, hari ini pasti bisa selanjutnya," terang Waketum Gerindra ini.

Sebagai wakil rakyat, Fadli memberikan garansi bahwa reuni 212 dilindungi UU dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ia merasa heran jika aksi seperti pengajian hingga ceramah keagamaan dilarang.

"Saudara-saudara, kalau masih ada yang berprasangka buruk di Indonesia, tidak mengerti sejarah melarang ceramah, pengajian-pengajian, tidak mengerti sejarah bagaimana Indonesia ini dibangun oleh pejuang-pejuang bangsa," paparnya. (ff)

 

 
 
 
 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...