22 September 2019

Geger Mekah -Madinah Karena Makam Nabi Akan Dibongkar

MADINAH-Wacana pembongkaran Nabi SAW langsung atau tidak segera mengingatkan kita akan usul internasionalisasi Mekkah dan Madinah. Perlukah pengelolaan kedua situs suci umat Muslim itu memang tak lagi semata dikelola sendirian oleh pemerintah Arab Saudi?

Umumnya, usul itu selalu berkait dengan segenap kekecewaan atas penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi tak terelakkan, kemudian cara pemerintah Saudi memperlakukan situs-situs Islam—yang diyakini sebagai milik Muslim, juga menjadi penambah kekecewaan itu. Apalagi saat ini, ketika isu pembongkaran makam Nabi SAW terus bergulir dalam beberapa tahun terakhir.

Mantan pemimpin Libya, alm Muammar Khadafy sempat melontarkan gagasan agar dua kota suci, Mekkah dan Madinah, diinternasionalisasi. Dia meyakini, kedua kota suci tersebut merupakan milik umat Islam se-dunia, bukan milik kerajaan Saudi. Hal yang sama juga sempat digulirkan pemimpin spritual Iran, Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Sebelum dikelola pemerintah Saudi, pengelolaan kedua situs suci Islam itu dikelola Kekhalifahan Turki Usmani. Saat Kekhalifahan Turki Usmani runtuh pada 3 Maret 1924, bangkitlah Kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932. Sejak itulah Mekkah dan Madinah dikelola kerajaan yang saat itu dipimpin Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud atau dikenal dengan Ibnu Saud. Kerajaan yang meliputi wilayah Riyadh, Najd, Haia, Asir, dan Hijaz ini pun kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi atau Al Mamlakah Al Arabiyah As Suudiyah.

Selain itu, sejak saat itu, raja-raja Arab pun menggelari dirinya dengan sebutan Al Khadim al Haramain atau pelayan dua kota suci. Dua kota Suci yang dimaksud adalah Mekkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawarah. Dua kota yang sangat penting dalam catatan peradaban Islam.

Libya dan Iran memang negara berpenduduk Muslim yang paling gencar mengusulkan internasionalisasi kedua kota itu. Yang terakhir, hal itu sampai-sampai membuat Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Fouad Al-Farsi, memperingatkan Iran agar tidak melakukan apa yang mereka sebut ‘mempolitisasi haji’.

“Iran seharusnya tidak menjadikan haji untuk tujuan-tujuan politik dan membuat agenda tertentu," kata Farsi seperti dikutip surat kabar Saudi, Al-Watan, Oktober 2009 lalu. Saat itu memang Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan Arab Saudi untuk memperlakukan jemaah haji Iran dengan baik.

Persoalannya, maukah pemerintah Arab Saudi memberikan otoritas yang selama ini dipegangnya? Rasanya akan sulit. Kita semua tahu persis, haji bermakna uang. Kantor berita AFP menulis, selama musim haji tahun 2014 ini, Arab Saudi diperkirakan meraup pendapatan sebesar 8,5 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 93 triliun.

Data itu didapat AFP dari data resmi KADIN Mekkah (The Mecca Chamber of Commerce/MCC). MCC merilis pernyataan bahwa pendapatan dari haji tahun ini akan naik sekitar 3 persen dari tahun lalu. “Sebuah studi memperkirakan, ada 1,98 juta jamaah yang ikut haji tahun ini. Sebanyak 1,38 juta atau 70 persen diantaranya, dari luar negeri,” tulis AFP.

Dengan pendapatan sebesar itu, meski Saudi masih kaya minyak, rasanya sangat beralasan bila Saudi tetap mempertahankan pengelolaan.

Tetapi usulan Iran dan Libya itu pun tidak lantas disambut baik dunia Islam. Pengamat dunia Islam dari Moderate Moslem Society, Hasibullah Satrawi, melihat usul internasionalisasi pun tak lantas mudah direalisasikan.

Hasibullah mempertanyakan, lembaga apa nanti yang punya otoritas dan kepabel untuk itu. Ia bahkan skeptis Organisasi Konferensi Islam (OKI)—lembaga yang dianggap paling kredibel mengurus Muslim sedunia, pun punya kemampuan untuk itu.

“OKI ini lembaga yang tak seperti Uni Eropa dihargai anggotanya,” kata dia. “OKI tak punya cukup wibawa di mata dunia Islam.”

Karena itu, dibanding merombak ulang dan menyerahkan pengelolaan kepada lembaga apapun, Hasibullah lebih memilih memperbaiki pengelolaan yang dipegang pemerintah Saudi. “Dulu, NU melalui Komite Hijaz pernah mengusulkan beberapa hal. Mungkin, saat ini, sembari mengingatkan posisi pemerintah saudi bahwa mereka hanya penjaga dan pengelola dua situs Islam terbesar itu, kita pun bisa mengingatkan kembali usul Komite Hijaz,” kata dia.

Salah satunya, kedua kota itu harus bebas dari tekanan salah satu mazhab fikih. Bahkan meski pemerintah Saudi memegang kuat salah satu mazhab, yakni pemikiran Wahhabi. “Silakan semua orang memilih mazhab apapun, tapi di kedua kota itu, semua mazhab bisa hidup dan dijalankan dengan damai dan harmoni.” (CS)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...