21 November 2019

Dinas Kebudayaan Dan Dewan Kesenian "Bukan Dinas Kebutuhan Dan Dewan Kesenangan"

Konfrontasi - Jejak jejak seni budaya Kota Pekalongan semakin rapuh dan pudar diakui, geliat berkesenian sejalan pada putaran waktu , para pelaku kesenian hanya mampu bertahan dimasing masing kelompok yang tak mampu berbuat banyak untuk mengekspresikan buah karyanya. Fenomena seperti ini bertahun tahun pula penggiat kesenian hanya berbangga diri dan naifnya tidak sejalan dengan apa yang menjadi pengharapan secara umumnya rasa dan pengakuan berkarya ‘pelaku seni seharus bisa saling sinergy dengan menguatkan rasa kesatuan untuk saling menghargai satu sama lain sesama kelompok kesenian, dengan tidak mengedepankan egoisme lantaran “suka dan tidak suka” dengan demikian maka gaung berkesenian di kota pekalongan akan diperhitungkan, bukan sebaliknya menjadi pecundang yang dijadikan kambing hitam oleh birokrat pemerintah daerah setempat dan kelembagaan yang mengatasnakan Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian, memanfaatkan kelompok kesenian untuk (kepentingan) pencairan dana. Lalu peran dinas kebudayaan dan dewan kesenian “Mandul” budaya seperti itu mustinya sudah harus dihilangkan.

Menyikapi berbagai keluhan pelaku kesenian di Kota Pekalongan dalam dekade ketidak jelasan dari waktu kewaktu juga proses pergantian pimpinan, hingga saat ini sepertinya proses pembinaan kebudayaan kesenian tidak pernah sampai. Sementara program hanya hasil buatan dan rekayasa yang tidak diterapkan semestinya, “wujudnya NOL...?” Peran Dinas Kebudayaan terhadap kantong kantong kesenian sangat tidak optimalistis selain sistimasis dan metode jual beli karya. Bisa dibayangkan ‘Dinas Kebudayaan dengan alokasi pendanaan yang tidak sedikit setiap tahunnya diketok palu, hanya mengedepankan Tari,Wayangang,Fashion Show dan Duta Wisata, kenapa ? karena semua itu yang bisa menyerap anggaran banyak juga diyakini menjadi aikon perwakilan budaya yang bergengsi. Nasib kesenian lainnya seperti Teater,Sastra,Musik, dan banyak lagi hanya dipandang sebelah mata. Lebih sialnya lagi ketika ada salah satu kelompok kesenian mengajukan pendampingannya untuk sebuah kegiatan budaya, yang ada tidak mendapatkan respon positif dan selalu saja dikatakan tidak ada ‘DANA. Bahkan Dinas Kebudayaan malas untuk menghadiri peristiwa seni budaya meskipun diundang secara resmi.

Berbagai alasan menjadi perdebatan namun untuk sebuah Wayangan,Duta Wisata yang tersebut diatas, dinas kebudayaan selalu diposisi depan (Bagian dari Andil) Lembaga satu ini juga sama gerak dan lagunya “Dewan Kesenian Kota Pekalongan “ (DKKP) sejak terbentuknya kelembagaan dewan kesenian kota pekalongan yang sudah mengalami pergantian kepengurusa ke tiga kalinya ini, tetap saja tak bisa melakukan perubahan mekanisme dan kinerja peertanggung jawabannya sebagai lembaga sektoral pemberdayaan seni budaya. Dewan Kesenian hanyalah simbol kebisuan sebuah kepentingan yang bukan lagi mementingkan nasib seni budaya, sebagai penggerak dan adanya terbentuk Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Kota Pekalongan kali ini dengan melalui proses MUSDA tahun 2010 lalu, hingga sampai saat ini berjalan melebihi batas waktu ketentuan masa kepengurusan, yang semestinya 3 tahun namun kini sudah menginjak masa waktu 5 tahun (Diam Keenakan) tanpa ada upaya melakukan Musda kembali untuk pergantian pengurus.

Lebih menghjerankan lagi strukturan kepengurusan dewan kesenian penuh nama nama, dari pengurus harian hingga Komite (Divisi) akan tetapi orang pelakunya tidak ada. (pertamanya ada selanjutnya minggir diam diam kalah) mereka juga tidak pernah melakukan upaya pembenaran peran tanggung jawab sebagai dewan kesenian, hampir seluruh komponen pengurus yang namanya tercantum cuek tak perduli. Lalu orang yang diberikan amanat sebagai ketuapun semakin injoy ( tak ingin adanya pergantian ) karena menjabat ketua dewan kesenian cukup menyenangkan dan menjanjikan, tanpa harus pusing pusing mengatur kesenian dan yang penting tulisan program kerja bisa terbaca dengan menghasilkan nominal. @ 25 Juta dana pembinaan kesenian yang dialokasikan dari dana APBD, dibandingkan dengan dewan kesenian daerah lain, Kota Pekalongan sangat kecil hanya Rp.25 Juta, sedangkan untuk dewan kesenian daerah lain mencapai hingga ratusan juta rupiah. Namun meski hanya 25 juta bagi Dewan Kesenian Kota Pekalongan, itu dana paling besar diterima (besar pemanfaatanya) untuk siapa ? Pelaku seni dan tokoh seniman kota pekalongan tidak bisa menjawab.

Dengan kondisi seperti ini dan yang mungkin seterusnya akan berlangsung, bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan ketegasan terhadap proses seni kebudayaan yang ada. Kebijakan macam apa yang dicanangkan terhadap program pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan daerah benar terwujud baik ? Pemerintah daerah seharusnya tegas terhadap kepanjangan tangan seperti Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian yang tidak Profesional didalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. (*)

__________________________________________________________________

Hadi Lempe, Jurnalis, pekerja teater dan penggiat seni dan budaya di Kota Pekalongan (K)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...