25 November 2017

Tokoh

Inilah Zaman Swasta Ikut Masuk Kantor Pemerintah: Bos Lippo Rapat Di Kantor Luhut Bahas KEK Bekasi - Purwakarta

KONFRONTASI -  CEO Lippo Group James Riadymenyambangi Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (2/11). James datang sekitar pukul 14.30 WIB. Menggunakan setelan jas hitam, James Riady langsung memasuki Kantor Kemenko Kemaritiman dengan berjalan cepat. Dia didampingi beberapa ajudannya saat memasuki gedung tersebut.

Pengakuan John Perkins Tentang Korporatokrasi Dunia

KONFRONTASI- Postingan saya kali ini adalah tentang pengakuan seorang konsultan Ekonomi yang bernama John Perkins, yang pernah bekerja sebagai “Former Chief Economist” untuk perusahaan swasta “Chas T. Main Inc”  seputar korporatokrasi dunia yang pernah saya sebutkan di postingan saya sebelumnya. John sendiri merupakan penulis buku best seller “Confessions of an Economic Hitman”.

Mahasiswa Muhammadiyah Bergerak: Desak Jokowi Pecat Luhut Panjaitan

KONFRONTASI- Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Aris Munandar mendesak pada pemerintah agar Menteri Luhut Binsar Panjaitan dipecat, dilengserkan dari jabatannya.

Hal ini ia ungkapkan, karena orang yang pernah menjabat sebagai kepala staf kepresidenan tersebut mendukung penuh adanya proyek reklamasi yang sangat merugikan banyak masyarakat, terutama para nelayan.

Indonesia Bangkrut: Simaklah Rencana 'Gila' Jokowi-JK Menjual' Bandara Soekarno-Hatta ke Pihak Asing

KONFRONTASI -  Bandara Soekarno-Hatta adalah salah satu bandara paling menguntungkan, namun mau dijual Jokowi-JK ke pihak asing akibat rezim salah urus lalu kesulitan duit. Dulu di era Presiden Megawati 2002,  pun Mega juga mau  jual bandara Soekarno-Hatta, namun keluarga Hatta bilang jual saja bagian Soekarno, tapi bagian Hatta jangan dijual. ''Itulah  nasionalisme keluarga Hatta, sekaligus kritik mendasar dari keluarga Bung Hatta dan akhirnya Megawati tak jadi jual bandara ini,'' kata seorang mantan demonstran ITB..

Novel Baswedan Benarkan Keterlibatan Setnov dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI -  Penyidik senior Novel Baswedan membenarkan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam proyek mega korupsi e-KTP karena KPK memiliki bukti yang kuat.

"Soal keterlibatan SN barangkali itu betul, penetapan tersangka kepada SN itu bukti nya kuat," ujar Novel melalui Telewicara di Queens Head, Kemang, Jakarta  Selatan, Jumat (10/11).

Ayahku (Gus Dur) bukan Perekayasa Konflik

 Oleh :Alissa Wahid

Siapa Ulama Pencetus Senjata Bambu Runcing? Dialah Kiai Subchi

KONFRONTASI -  Dengan bersenjatakan bambu runcing, perjuangan Arek-arek Suroboyo dalam pertempuran 10 November 1945 mampu menandingi senapan penjajah. Bagaimana bisa bambu runcing menandingi persenjataan canggih tentara sekutu?

Apakah Tahlil dan Doa Bersama Bisa Selamatkan Novanto Dari Jerat Hukum?

KONFRONTASI -  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dikabarkan mengadakan acara di kediamannya pada Sabtu (11/11) malam kemarin.

Menurut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, acara tersebut bukanlah sebuah pesta tertentu, melainkan sebuah acara doa bersama yang digelar tuan rumah.

“Semalam bukan pesta, tapi adalah doa. Dan yg memimpin doa adalah Idrus Marham,” ucap Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (12/11).

Apakah Daratan Sudah Genting, Hingga Menko Urusan Kelautan Sampai Naik ke Darat Ngurus Meikarta?

KONFRONTASI - Kalau melihat naga-naganya, mega proyek kota Meikarta milik taipan James Riady bakal tak terbendung.

Presiden Jokowi, kata Menko Maritim Luhut Panjaitan, telah memerintahkannya untuk mengkoordinasikan kajian menjadikan kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Koruptor KTP-El Sangat Pantas Dihukum Mati,Tegas GEPRINDO

KONFRONTASI -  Akibat pelaksanaan proyek e-ktp tidak profesional dan sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme di mana konsorsium pemenang proyek tersebut telah melakukan permufakatan jahat dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, sehingga negara dirugikan baik dari sisi keuangan, keamanan negara, maupun dari sisi terhambatnya program digitalisasi administrasi kependudukan.

Pages