24 May 2017

Tokoh

Akbar Tandjung: Tak Perlu Hiraukan Pendapat Luar Negeri Soal Vonis Ahok

KONFRONTASI-Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung merasa geram dengan sejumlah negara, organisasi dan badan dunia yang mengecam vonis dua tahun penjara dengan perintah penahanan, untuk terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, kedaulatan hukum Indonesia tidak boleh terganggu dengan beragam komentar dari luar. "Indonesia ini merupakan negara hukum. Masyarakat Indonesia saja menghormati proses dan putusan hukum yang ada di negeri ini," ujar Akbar.

Ketum Muhammadiyah: HTI Berhak Tempuh Jalur Hukum

KONFRONTASI-Terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berpendapat HTI berhak untuk menempuh jalur hukum. Sebab HTI sudah terdaftar di Kemenkumham sehingga berhak untuk membawa masalah pembubaran tersebut ke ranah hukum.

"HTI sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga berhak untuk membawa masalah ini keranah hukum. Pemerintah juga harus mengikuti proses hukum. Jadi nanti ada proses pengadilan seperti di kasus Pak Ahok," kata Haedar Nashir pada simposium internasional, "Genre Sosial-Budaya Muslim Tionghoa di Indonesia," di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu(10/5/2017).

Dia mengatakan Muhammadiyah menghargai langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Namun semuanya harus tetap dalam koridor hukum dan tidak dalam koridor politik. "Jika HTI merasa berkeberatan atas pembubaran tersebut juga dapat menempuh jalur hukum," katanya.

Kerap Abaikan Saran Rizal Ramli, Garuda Terus Merugi, Bisa Bangkrut

KONFRONTASI- Dewasa ini maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, dinilai terus merugi,  dan kalau  terus merugi, malah bisa saja bangkrut. Bahkan beberapa tahun ini, pemegang saham di perusahaan plat merah itu tak lagi menerima dividen.

Ada apa denganmu Garuda Indonesia? Mengapa begitu amat sulit meraup untung dan hanya terus merugi, sampai-sampai tak lagi memberikan dividen?

Pertanyaan di atas seperti itu kerap dilontarkan berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Direktur AIAC (Arista Indonesia Aviation Center), Arista Atmadjati.

Pelanggaran Hukum dan Dugaan Korupsi Ahok dalam Sorotan

KONFRONTASI- Dana off budget artinya adalah dana yang tidak dirulis didalam APBD DKI namun dana tersebut ada dan digunakan untuk proyek2 dan program2 DKI . Karena off budget maka dana yersebut tidak dicatat sebagai uang masuk dan atau uang keluar didalam APBD DKI .

Ini Sindiran Pedas Mahfud MD untuk Polri dan Ahokers

KONFRONTASI-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, turut mengomentari aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung terpidana penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5).

Pasalnya, aksi simpatik itu dilakukan hingga melewati pukul 18.00 WIB dan tidak memiliki izin untuk melakukan aksi. Namun, pihak aparat kepolisian tidak juga membubarkan massa yang berkumpul tepat di depan pintu masuk Rutan Cipinang, hingga menjelang tengah malam.

Tags: 

Persis: HTI Memang Serukan Khilafah, Tapi Tak Pernah Anarkis

Waketum Persis, Jeje Zaenuddin [foto: aktual.com]

KONFRONTASI-Rencana pembubaran organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, dinilai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Jeje Zaenuddin, penuh kejanggalan. Pemerintah melabrak aturan dan prosedur yang ada sehingga membuka banyak spekulasi.

Kejanggalan dari aspek prosedur hukum pemerintah, katanya dikutip dari laman Persis, yakni dengan melabrak undang undang yang dibuatnya sendiri bersama DPR. Yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Dimana ormas berbadan hukum dibubarkan melalui putusan pengadilan,” tegas Jeje.

Menurutnya, alasan pembubaran HTI oleh pemerintah dilakukan secara sepihak tanpa ada klarifikasi, dialog, maupun surat teguran sebagai peringatan awal. Padahal disampaikan alasannya bertentangan dengan falsafah dan dasar negara.

Selama ini, HTI memang kerap mengangkat tema seputar sistem khilafah Islamiyyah. Akan tetapi dalam berbagai kegiatannya, HTI senantiasa taat hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan berbau anarkhis. HTI juga merupakan ormas yang berbadan hukum.

“Apakah pemerintah akan menjadikan pandangan ormas tertentu yang pro kepada kekuasaannya sebagai hakim yang menentukan mana kelompok ormas yang harus diakui dan mana yang harus dibubarkan, mana yang dinilai sesuai dasar negara dan mana yang divonis mengancam negara,” katanya.

Tags: 

Naufal Rizki, Bocah Penemu Listrik dari Pohon Kedondong

KONFRONTASI -  Naufal Rizki, pelajar kelas 2 MTSN Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh penemu energi listrik dari pohon kedondong mulai diincar negara luar. Tak tanggung-tanggung, Turki dan Brunei melalui menteri energinya mengaku tertarik memboyong Naufal ke nagara mereka. Hal ini mengemuka setelah tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah Indonesia meneruskan penelitian energi yang terbarukan tersebut.

Kepemimpinan Jokowi Sedang Diuji Persoalan Fundamental, Sebut Mantan Relawan Jokowi

KONFRONTAAI  -   Mantan Relawan Jokowi di Pilpres 2014, Ferdinand Hutahaean mengatakan setidaknya ada dua persoalan yang sangat serius hingga dapat mengubah situasi politik nasional menuju pada perpecahan keutuhan negara dan persatuan ditengah rakyat.

Dua beban berat itu tengah dipikul Presiden Jokowi sebagai ujian untuk segera diselesaikan, yakni kasus Ahok dan pembubaran HTI (Hisbuth Tahrir Indonesia) yang keduanya berkaitan dengan hal yang fundamental atau setidak tidaknya dikaitkan menjadi fundamental, yaitu isu Agama.

HTI: Vonis Ahok Jadi Pelajaran bagi Penista Agama

KONFRONTASI-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. HTI berharap vonis itu jadi pelajaran dan peringatan bagi siapa pun yang berniat menodakan agama.
 
"Kalau sampai hakim menyatakan Ahok tidak terbukti, itu musibah besar. Ini akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara," kata Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto di Kantor Pusat HTI, Crown Palace A25, Jalan Prof.Dr. Soepomo, Jakarta Selatan, Selasa 9 Mei 2017.
 
Menurut Ismail, vonis itu sesuai harapan HTI. Vonis itu menjadi pelajaran agar tidak ada warga, apa pun agamanya, mudah menistakan agama. "Itu poin paling penting," ujarnya.
 
Ismail berharap tiap warga negara menghormati tiap agama dan ajarannya. Tidak boleh ada yang melecehkan agama maupun kitab suci.
 
Terkait hukuman dua tahun penjara yang diberikan pasa Ahok, menurut Ismail masih ringan. HTI berharap Ahok divonis maksimal.
 
"Ini jauh dari yang kita perkirakan. Dalam Pasal 156a KUHP (penjara) 5 tahun. Ya sudahlah. Setidaknya bukan 1 tahun dengan hukuman percobaan 2 tahun," ujarnya.
 

Ini Penjelasan Hakim Yang Memvonis Ahok Cuma Dua Tahun Penjara

KONFRONTASI -   Ali Mukartono, ketua tim jaksa penuntut umum, menyatakan, hakim boleh saja menggunakan Pasal 156a KUHP untuk menjatuhkan vonis terhadap Basuki Purnama.
 
Mukartono menyatakan, dalam surat dakwaan, Purnama dikenakan dakwaan alternatif yakni pasal 156a KUHP dengan ancaman lima tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.
 

Pages