24 May 2017

Tokoh

Bahaya, Jadikan Indonesia Sapi Perah: Rencana Politik Konglomerat ke Depan

KONFRONTASI - Undang-Undang Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, serta sederet produk turunannya telah berhasil “dipaksakan” oleh Amerika Serikat (AS) melalui NDI (National Demoratic Institute) pimpinan Jimmy Carter yang merancang sistem politik sangat liberal di Indonesia, bahkan lebih liberal dari ibu demokrasi, negara AS sendiri.

Begitulah politik, karena pihak asing melalui IMF dan Bank Dunia yang telah meminjamkan Rp 678 triliun untuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), maka mereka mendikte kita dengan 50 butir perjanjian kerjasama, yang intinya:

Pertama, Transparansi yakni buka seluas-luasnya informasi tentang aset strategis, pintu masuk kala itu melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), aset pengutang BLBI disita oleh Pemerintah, dan dibeli Asing dengan harga murah;

Kedua, Privatisasi yaitu aset-aset strategis dijual melalui bursa saham, maka jadilah Telkom dan Indosat dijual, sehingga ruang pribadi Megawati (Presiden RI ke-5) juga tembus satelit saat itu;

Ketiga, Deregulasi yakni revisi termasuk amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, maka diberi peluang non-pribumi sebagai Presiden Republik Indonesia. Deregulasi juga termasuk 100-an Undang-Undang yang mengandung pasal kepentingan Asing, kemudahan dalam berinvestasi, maka sumber daya alam kita 85% dimiliki oleh pihak Asing, perbankan 71%, hutan dan perkebunan 67% juga dimiliki oleh pihak Asing.

Lebih tragis, dalam bidang politik dengan sistem pemilihan langsung. Sistem pemilu dan pilkada dengan pemilihan langsung, one man one vote telah membawa kita pada budaya politik baru, yakni sistem transaksional sehingga hanya bagi yang mempunyai logistik besar saja mampu maju sebagai kepala daerah. Kaderisasi politik hancur karena sistem transaksional berbau kapitalistik. Konon minimal Rp 30–50 miliar uang yang dibutuhkan jika seseorang maju mengikuti pilkada; mulai dari biaya beli kursi parpol, riset, penggalangan, kampanye, biaya saksi, dan lainnya. Jika tidak punya uang, harus mencari “bohir”. Tentu setelah terpilih, kandidat harus mengembalikan uang bohir tersebut melalui proyek atau fasilitas terkait jabatannya. Hal ini menyebabkan korupsi semakin merebak karena politik dikelola secara korporatif. Ekses ini menghidupkan "bohir" yang mayoritas etnis Cina.

Begitu juga dengan pasal bahwa non-pribumi mempunyai peluang menjadi kepala daerah, bahkan Presiden RI. Maka tak heran, orang seperti Ahok, Hary Tanoesoedibjo (Perindo), Enggartiasto Lukito (Nasdem), Djan Faridz (PPP), Rusdi Kirana (PKB), merupakan nama-nama Cina yang muncul dalam partai politik Indonesia saat ini.

Jadi, etnis Cina sangat oportunistik, dan Ahok salah satu pertaruhannya. Dukungan taipan sebagai pendana Teman Ahok (walau dibantah), terlihat jelas kehadiran mereka saat demonstrasi kebhinnekaan di depan bundaran Hotel Indonesia (HI). Foto-foto kehadiran mereka menjadi viral kala itu (Desember 2016).

Politik selama ini wilayah “tabu”, namun di beberapa daerah yang banyak jumlah etnis Cina, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara, pemimpin etnis Cina sudah cukup banyak memenangkan Pilkada.

Semua itu karena politik Indonesia sudah menjadi oligarki, salah satu buah reformasi, khususnya setelah Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum Golkar, sehingga Senayan (DPR) kehilangan daya kritisnya. Tercatat hanya Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra yang di luar pemerintahan. Setnov berhasil “menjinakkan” Senayan jika Pemerintah ada keperluan di DPR.

Sofyan Wanandi dan CSIS sebagai guru politik etnis Cina

Perdagangan dan bisnis selalu membentuk sindikat. Etnis Cina sudah menguasai ekonomi, dan sekarang di bidang politik. Tercatat nama CSIS (Centre for Strategic and International Studies), walau tidak bisa dilepas dari nama mahaguru politik Golkar Ali Murtopo dan Sudjono Humardani, tapi nama Sofyan Wanandi, dan kakaknya Yusuf Wanandi, adalah sokoguru CSIS yang bermarkas di Tanah Abang ini.

Dalam ekonomi ada Prof. Panglaykim (ayah dari Prof. Mari Elka Pangestu), Prof. Djisman S. Simanjuntak (Prasetiya Mulya) yang menjadi think-tank politik Orde Baru.

Tercatat fusi parpol menjadi 3, yaitu PPP, Golkar, dan PPP (tahun 1977), untuk pengendalian parpol sehingga Golkar bisa menang di atas 60% ketika Ali Murtopo menjadi Ketua Umum Golkar saat itu.

NKK/BKK (1978) untuk mengendalikan mahasiswa, Petrus (penembak misterius) untuk keamanan (stabilitas nasional–1982) adalah program monumental dimana peran CSIS sebagai think-tank. Ketika boom oil (1970-an) pelaku (teknokrat) di bidang migas juga tak lepas dari CSIS yang dikenal dengan jalur Vatikan.

Sofyan Wanandi juga mengkoordinir pengusaha Cina melalui Kelompok Prasetiya Mulya yang pernah dikumpulkan Soeharto di Tapos (1995) untuk memberikan 2,5% keuntungannya bagi rakyat miskin, sebagai salah satu bentuk toleransi. Sekarang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility), pada awalnya adalah berasal dari himbauan Soeharto di Tapos yang dilanjutkan pertemuan di Jimbaran.

Sofyan Wanandi terlibat politik pada awal tahun 1966, ketika ia sebagai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menentang Soekarno kala itu. Sebagai Eksponen 1966, mengenalkannya pada tokoh-tokoh politik Indonesia, termasuk Ali Murtopo.

Puncak manuver Sofyan Wanandi dalam politik yang membela etnis Cina adalah ketika 1994 dengan beberapa konglomerat di kelompok Prasetiya Mulya, seperti: Sudono Salim (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas), Prayogo Pangestu (Barito Pacific), Bob Hasan (Nusamba), Ciputra, Mu’min Ali Gunawan (Panin Group), Trihatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro), William Soeryadjaya (Astra), Benyamin Setiawan (Kalbe Farma), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Murdaya Poo (Berca Group), Mochtar Riyadi (Lippo), Peter Sondakh (Rajawali), Soekanto Tanoto (RCA), Joko Tjandranegara (Mulia Group), The Nin King (Argo Manunggal Group), Husain Djojonegoro (ABC Group), Usman Admadjaja (Danamon Group), Kartini Muljadi (Tempo Group), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal), Osbert Lyman (Lyman Group), meminta dominasi KADIN tidak lagi oleh pengusaha pribumi yang dipimpin Aburizal Bakrie kala itu.

Ketegangan sempat terjadi karena sangat politis jika institusi dagang dan industri di tangan pengusaha Cina, tentu kebijakan politik akan dipengaruhi kelompok Prasetiya Mulya. Gerakan ini sangat politis karena Sudono Salim dan Bob Hasan, serta Sudwikatmono ikut mempengaruhi Soeharto kala itu. Kita bersyukur kerabat Cendana yang lain, yakni Probosutedjo dan Sukamdani Sahid Gitosardjono tampil membela Aburizal Bakrie, sehingga Soeharto mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie di KADIN untuk kedua kalinya.

Sofyan Wanandi cs. bermanuver dan menanggapinya dengan mendirikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Aburizal Bakrie dkk. lalu juga mendirikan HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia).

Sofyan Wanandi pasca-reformasi banyak berkiprah di Apindo yang dipimpinnya selama dua periode. Pada prinsipnya, Apindo sangat melindungi pengusaha Cina. Terlihat dari acara tahunan sebagai kebijakan UMR, dimana Apindo sebagai wakil pengusaha dalam Tripartit (Pemerintah dan buruh serta pengusaha).

Manuver Sofyan Wanandi pada pemerintahan Joko Widodo cukup mengagetkan, karena menjadi koordinator Staf Khusus Wapres, Jusuf Kalla (JK). Namun JK tidak leluasa berkiprah karena Joko Widodo tidak memberi peluang untuk itu. Apalagi JK terlibat kasus Pelindo dan berada di belakang kepemilikan Li Ka-shing melalui RJ Lino sang eksekutif binaan JK (NV. Kalla Group).

Sampai saat ini Sofyan Wanandi adalah pengusaha Cina yang sangat besar pengaruhnya bagi etnis Cina. Pria kelahiran Sawah Lunto-Sumatera Barat, 73 tahun lalu itu memang salah satu kader Cina dari Kelompok Vatikan.

Beberapa nama dalam politik Indonesia

Tercatat ada nama Enggartiasto Lukito, petinggi Nasdem yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Kerja Joko Widodo. Karirnya dimulai pada bidang properti. Tercatat pada tahun 1990-an sebagai eksekutif di Bimantara Property. Lalu dia ikut mendirikan Nasdem bersama Surya Paloh dan Jan Darmadi (tokoh bisnis Cina senior Jan Dharmadi Corporation), pemilik Hotel Mandarin Oriental, Setiabudi Building, dan beberapa proyek properti lainnya. Di era Ali Sadikin, dia salah satu orang terkaya karena menjadi pengelola judi ‘toto anjing’ di Senayan yang sangat populer di tahun 1970-an.

Lalu ada nama Murdaya Poo yang menjadi sokoguru PDIP di era Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi (2002–2004), dan sangat dekat dengan almarhum Taufik Kiemas (suami Megawati). Murdaya Poo merupakan salah satu Cina terkaya dengan aset USD 2,1 miliar, bernaung di bawah bendera Berca Group (alat-alat listrik, serta pemegang lisensi Nike dan Adidas). Istrinya, Hartati Moerdaya dikenal sebagai pendukung SBY (Partai Demokrat) pada tahun 2004–2014, dan sempat masuk penjara karena kasus korupsi.

Nama pengusaha lainnya adalah Djan Faridz (mantan Menteri Perumahan Rakyat) era SBY (2009–2014), menggantikan Suharso Monoarfa, rekannya di PPP. Pada eranya, terjadi PPP kembar, salah satunya yang dia pimpin (pendukung Ahok), dan lainnya dipimpin M. Romahurmuziy (Rommy). Sengketa muncul karena PPP terpecah dua, yang satu membela Prabowo Subianto, dan lainnya mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014. Djan Faridz dikenal sebagai Cina mualaf dan menjadi Ketua NU DKI Jakarta walau akhirnya NU dijadikan media politik belaka.

Menunggu Habibie Serahkan Dokumen Tragedi Mei 1998 ke Jokowi

JAKARTA-Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie tidak mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini sehingga penyelesaian peristiwa Mei tahun 1998 masih tersendat.

Habibie meminta keluarga dan pendamping korban peristiwa tersebut  untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tragedi kemanusiaan tersebut.

Kisah Memilukan Mantan Budak Seks ISIS yang Terpisah dari Putranya

KONFRONTASI-Tiga tahun yang lalu, saat berusia 15, Nihad Barakat Shamo Al-Awsi, perempuan dari Yazidi, Irak utara, memiliki banyak teman. Dia menikmati semua pelajaran di sekolahnya. Terutama matematika dan bahasa Inggris. Nihad bercita-cita menjadi seorang guru.

Namun kehidupan Yazidis muda yang cerah itu, suram seketika. Di suatu siang, seorang penduduk dari kota terdekat di mana Nihad tinggal membunyikan alarm: ISIS akan datang!

Nihad dan keluarganya (dia adalah satu dari 18 bersaudara), hanya punya dua pilihan. Masuk ISIS atau lari. Cita-cita Nihad ingin menjadi guru buyar seketika. ISIS mengangap Yazidis adalah masyarakat campuran Kristen, Islam dan iman kuno zoroastrianisme Persia, yang mengarah ke pemuja setan.

Jadi, Nihad dan keluarga berkemas. Dengan mobil, mereka lari menuju ke Gunung Sinjar. Namun di perjalanan mereka tertangkap di sebuah pos pemeriksaan. Nihad dibawa ke sebuah desa di perbatasan Irak-Syria, tempat para tahanan pria dipisahkan dari perempuan muda maupun sedikit tua.

Di sana, Nihad akhirnya kenal dengan apa dan siapa itu monster. "Saudara perempuan saya diperkosa di depan saya. Dia berteriak, memohon agar ibu saya datang untuk membantunya," kenang Nihad, saat bercerita kepada Fairfax Media, di markas besar yayasan amal berbasis di London, Yayasan AMAR.

Nihad kemudian dipindahkan ke Mosul, tempat seorang militan ISIS mengklaimnya. Nihad diperkosa berulang kali sebelum anggota ISIS itu tewas di medan perang dua bulan kemudian.

Nihad dengan cepat diklaim dan dipaksa menikah dengan monster lain, seorang pria bernama Abo Faris. Pria ISIS ini sudah memiliki istri dan seorang gadis Yazidi lain sebagai budaknya.

Pengacara Ahok: Vonis Ahok Paling Aneh Sepanjang Karir Saya

KONFRONTASI - Putusan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Basuki Purnama alias Ahok sangat mengecewakan dan paling tidak lazim. Demikian disampaikan Pengacara Ahok, Wayan Sudirta, dalam diskusi "Dramaturgi Ahok" dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/5).

"Saya melawan . Putusannya, saya sangat terpaksa mengatakan, sangat mengecewakan. Saya enggak menduga putusan seperti ini. Paling tidak lazim sepanjang umur saya sebagai pengacara," kata Wayan.

Negara Lain Jangan Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Indonesia !

KONFRONTASI -  Baru-baru ini, pemerintah merasa terganggu dengan sikap dan pandangan Uni Eropa, Inggris, Denmark, Belanda dan Badan HAM PBB untuk Asia. Sebab, mereka ikut berkomentar terkait keputusan Majelis Hakim memvonis terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dua tahun penjara. Mereka meminta pemerintah Indonesia meninjau kembali pasal penistaan agama.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto meminta semua pihak, termasuk negara lain untuk menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk, proses hukum terhadap Ahok.

Apakah Jokowi Bebani Rakyat Kecil dengan Menaikkan Tarif Listrik?

KONFRONTASI -

Pertanyaan: Saya mendengar berita Jokowi membebani rakyat kecil dengan menaikkan tarif listrik lagi tahun 2017 ini. Benarkah?

Jawaban: Tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya bukan kenaikan tarif, namun pencabutan subsidi yang selama ini dinikmati oleh kalangan yang sebenarnya mampu membayar dengan harga normal. Penyesuaian ini hanya bagi yang dianggap sudah cukup mampu membayar tanpa harus disubsidi lagi.

Pemerintah Jangan Paksakan Reklamasi Dong!, Sebut Hafid Abbas

Oleh: Hafid Abbas

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) resmi melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terkait proyek reklamasi teluk Jakarta yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah.

 

Venice Biennale 2017: Peradaban Manusia Dipengaruhi Seni, Sains & Teknologi

KONFRONTASI - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI Triawan Munaf menghadiri pembukaan pameran berjudul '1001 Martian Homes' pada Indonesian Pavilion Venice Art Biennale 2017 yang digelar pada Rabu malam (10/5).

Kasus e-KTP Seret Novanto. Akbar Dorong Golkar Lakukan Munaslub

KONFRONTASI- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan Partai Golkar harus segera menyelesaikan segala dinamika yang terjadi di internal agar bisa bersaing di agenda politik kedepan. Salah satu cara jika memang sudah sangat mendesak adalah dengan penyelenggaraan Munaslub.

"Kenapa Munaslub? Kan presedennya sudah dilakukan lalu-lalu. Jadi, kalau ini merupakan solusi untuk selesaikan situasi yang sedang berkembang kalau itu semua berdasarkan kesepakatan ya kenapa tidak?,"katanya di kediamannya, Kamis (11/5/2017).

Habib Rizieq Ternyata Sedang Berjuang Rampungkan S3 di Malaysia

KONFRONTASI-Selain disibukkan dengan gerakan dakwah, Habib Rizieq Shihab (HRS) saat ini juga tengah berjuang merampungkan studi S3 di Malysia. HRS saat ini diketahui menjadi kandidat doktor di Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan.

"HRS saat ini kandidat doktor pada Dakwah dan Manajemen Islam Universitas Sains Islam Malaysia. Disertasinya sudah 70 persen," ujar Kepala Program Dakwah dan Manajemen Islam USIM, Associate Proffesor Dr Kamaluddin Nurdin Marjuni di Kuala Lumpur, Kamis (11/5). Demikian dikutip Antara.

Pria asal Indonesia alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tersebut saat ini menjadi promotor pertama Habib Rizieq sedangkan promotor kedua Dr. Ahmed Abdul Malik dari Nigeria.

Kamaluddin mengatakan HRS memulai S3 pada September 2012 di Universiti Sains Islam Malaysia di Program Dakwah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan.

"HRS menulis disertasi dalam Bahasa Arab Manahij At-Tamyiz Bayna Al-Ushul Wa Al-Furu' Inda Ahli Suna Waljama'ah atau Metode Pemisahan Antara Masalah Usuliyyah dan Furui'yyah menurut Ahlu Sunnah Waljama'ah," katanya.

Dia mengatakan HRS saat ini sedang berada di Malaysia beberapa hari secara intensif berjumpa dengan dua orang promotor untuk konsultasi desertasi.

"Saat ini berada pada semester sembilan. Seandainya tidak disibukkan dengan dakwah dan politik di Indonesia, maka seharusnya HRS sudah dapat selesaikan program doktornya pada akhir tahun 2015 atau semester tujuh," katanya.

Pages