28 February 2017

Tokoh

Duet Darmin-Sri Mul Sudah Tumpul. 'Mangan Ora Mangan', Presiden Jokowi yang Tercoreng dan Memikul?

KONFRONTASI- Terbukti penunjukan Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) dinilai sebagai keputusan yang meleset dan gagal penuhi ekspektasi rakyat.

Duet Darmin Nasution-Sri Mulyani Lembek, dan Butek. Ekonomi Mules. Benarkah Jokowi Dikempongi?

KONFRONTASI- Tim ekuin Kabinet Jokowi makin lembek dan  miskin gagasan terobosan.  Duet Darmin Nasution dan Sri Mulyani makin kedodoran, lemes dan butek. Ekonomi makin mules dan lesu. Duet Darmin-Sri Mul kian tumpul. Namun Jokowi santer diisukan ragu rombak tim ekonomi kabinet. Benarkah Jokowi dikempongi?  Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa hari silam mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,02%. Angka ini lebih tinggi ketimbang 2015 yang dikoreksi, yaitu 4,88%. Dibandingkan pertumbuhan negara-negara maju yang tergabung di G-20, kinerja ini jelas lebih tinggi.

43 Tahun Perisitiwa Malari, “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme”

’43 Tahun Malari, “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme” ‘

Jokowi Jawab Pertanyaan SBY di Twitter Dengan Guyonan - Apa Kata Dunia?

KONFRONTASI -Beberapa waktu belakangan ini, kicauan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menarik perhatian publik.

Salah satunya, tweet SBY pada Senin (6/2) lalu.

"Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," demikian kicauan SBY.

Hal itu disampaikan SBY setelah mahasiswa yang menumpang 10 bus, melakukan aksi unjuk rasa tak jauh dari kediamannya, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mahfud: Berhentikan Terdakwa Ahok Tak Perlu Tunggu Pembacaan Tuntutan

KONFRONTASI-Masa cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berakhir 11 Februari nanti. Namun, belum ada tanda-tanda Ahok yang sudah menjadi terdakwa penodaan agama itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sesuai pasal 83 ayat 1 Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. "Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud di kantor KPK, Kamis (9/2).

Mahfud MD: Kalau Lindungi Ahok, Jokowi Menanggung Akibat Politik

KONFRONTASI- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Presiden Joko Widodo agar tidak mengangkat lagi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, langkah itu melanggar Undang-Undang.

"Menurut Undang-undang, Pasal 83 ayat 1 jelas seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Nggak ada pasal lain yang bisa menafikan itu," kata Mahfud MD di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Ini Pasemon Jokowi Membalas Gerutu Keluhan SBY

JAKARTA- Pasemon Jokowi akhirnya  disampaikan untuk membalas gerutu/keluhan SBY yang ingin bertemu Presiden Jokowi itu. Beberapa waktu belakangan ini, kicauan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menarik perhatian publik.

 

Salah satunya, tweet SBY pada Senin (6/2/2017) lalu.

Dicopot dari Dirut Pertamina, Ini Reaksi Dwi Soetjipto

KONFRONTASI-Banyak pihak yang mempertanyakan alasan pencopotan dua pucuk pimpinan PT Pertamina, yakni Dwi Soetjipto dan Wakilnya, Ahmad Bambang. Pencopotan tersebut dinilai merupakan langkah yang cukup mengejutkan. Bahkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha menilai pencopotan tersebut merupakan sebuah hal yang anomali. 

Kursi Mark Zuckerberg Mulai Digoyang

KONFRONTASI-Jabatan pendiri sekaligus CEO Facebook, Mark Zuckerberg mulai digoyang. Para pemegang saham ingin Zuckerberg mundur dari dewan direksi, tempat yang sudah dia duduki sejak 2012.

Mereka ingin sosok yang lebih independen sebagai penggantinya. Menurut Yahoo News, proposal yang meminta Zuckerberg lengser dari dewan direksi ini sudah disodorkan secara resmi.

Prabowo Subianto: Ya, Saya Ingin Berkuasa

KONFRONTASI-‎Penegakan keadilan di Indonesia dinilai masih tebang pilih. Banyak masyarakat yang merasa aparat tidak bersikap objektif. Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Belum lagi masalah ketimpangan ekonomi. Rakyat semakin sulit mendapatkan kehidupan layak. Sementara yang kaya semakin kaya.

"Kalau ditanya apakah ingin berkuasa, saya jawab, ya s‎aya ingin berkuasa. Sebab, hanya dengan berkuasa saya bisa menegakkan keadilan dan mengangkat ekonomi bangsa," kata Prabowo dalam dialog Kabar Tokoh, Rabu (8/2) malam.

Pages