25 November 2017

Tokoh

Dirilis Kronologi Penahanan Setya Novanto Versi KPK

KONFRONTASI -  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan kronologis proses penahanan Ketua DPR RI, Setya Novanto atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dari pemanggilan sebagai tersangka hingga akhirnya Ketua Umum Partai Golkar itu menjalani perawatan akibat kecelakaan di Rumah Sakit Cipto Mangkunkusumo (RSCM) pada Jumat (17/11). Berikut kronologinya:

Senin, 13 November 2017

Keluarkan PP 72/2016 untuk Jual BUMN, Jokowi DInilai Melanggar Konstitusi. Bakal dimakzulkan?

KONFRONTASI- Peraturan Pemerintah (PP) 72/2016 yang menggantikan PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, dianggap telah melanggar konstitusi. Jokowi bakal dimakzulkan, di- impeach?

Tags: 

Sungguh Begitu Fatalnya, Terbongkar KPK Salahi Prosedur

KONFRONTASI -  Kesalahan prosedur penetapan Walikota Batu non-aktif Eddy Rumpoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap di lanjutan persidangan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko di PN Jakarta Selatan, yang dipimpin hakim tunggal R Iim Nurohim, Jumat (17/11/2017).

Fahri Hamzah Meledak Saat Jokowi Yang Dimanja Tak Peduli Kisruh DPR

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya menegaskan tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Jokowi menekankan, proses penegakkan hukum di Tanah Air tidak bisa dihalangi oleh siapa pun.

Mahfud MD: Setnov Ketua DPR Terburuk Sepanjang Era Reformasi

KONFRONTASI -  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui Setya Novanto menjadi ketua DPR RI terburuk dalam menjalankan institusi tinggi tersebut.

Mahfud mengatakan Setnov menjadi Ketua DPR yang terburuk selama era reformasi yang terjerat kasus hukum jika dibandingkan dengan beberapa Ketua DPR sebelumnya.

Berikut video lengkapnya.https://www.youtube.com/watch?v=SbEPscI3rwE(KONF/REP)

Jokowi Celaka Tigabelas - Satu Persatu Aset Negara Jatuh ke Asing

KONFRONTASI - Jokowi cilaka tiga belas. Satu persatu aset negara jatuh ke tangan asin‎g. Kalau dulu di era Megawati, negara kehilangan aset seperti Indosat,  kapal tanker Pertamina, dan lain-lain, kini kita kembali kehilangan bandara Halim Perdanakusuma di tangan pemerintah yang lahir dari partai politik yang mengaku "nasionalis".

Gugat KPK Terkait Penangkapan Setya Novanto

Oleh: Muslim Arbi (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi)

 

Jika melihat, apa yang KPK lakukan dalam penangkapan terhadap Setya Novanto (Setnov) dengan  dugaan korupsi kasus ktp elektronik dengan kerugian negara hanya Rp 2,3 T dibanding dengan kasus dugaan korupsi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat di DKI dalam sejumlah kasus, maka operasi KPK ini di anggap sebagai tindakan politik.

Semua Mereka Itu Pengkhianat Bangsa dan Negara

Oleh: Syarwan Hamid

 

Saya hampir 15 tahun bertugas disatuan Intel dan pernah mengalami pendidikan Intel strategis, betul-betul tak paham mennerjemahkan fenomena apa, atau pakai teori apa Presiden dengan Jajarannya menangani masalah Bangsa, khususnya Kemanan Negara ini.

 

Semakin hari bertambah terus warga Cina yg patut diduga berstatus atau berkwalifikasi Para Militer masuk ke Indonesia , terbanyak di bagian Timur.

Sukses Tim Ekonomi Gus Dur: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Utang Dikurangi dan Gini Ratio Rendah, Kilas Balik

KONFRONTASI- DI balik segala kontroversi politiknya, dinaikkan hingga dimakzulkan parlemen, ternyata perekonomian di era Gus Dur bekerja sangat istimewa. Memang awalnya Gus Dur menerima warisan perekonomian dari Habibie dalam kondisi growth masih minus (-) 3 persen pada September 1999.  

Apakah Setya Novanto dan Luhut Binsar Pandjaitan Melakukan 'Abuse of Power'?

KONFRONTASI -  Apakah Setya Novanto dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) melakukan abuse of power? Sebagai Ketua DPR RI, Setnov mangkir berkali-kali dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan akrobat politik untuk meloloskan diri dari kasus hukumnya. LBP memberikan izin serta mencabut moratorium Menko Bidang Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli (RR)? Padahal, RR di-reshuffle dari Kabinet Jokowi karena dianggap melakukan kebijakan tersebut yang di luar kewenangannya, karena otoritas ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pages