21 February 2017

Tokoh

Kisah Seorang Bernama Gusdur, Percaya atau Tidak Terserah

KONFRONTASI - Di akhir tahun 1998 Gus Dur rawuh (datang) di Wonosobo. Saat itu sedang ramainya era reformasi, beberapa bulan setelah Pak Harto jatuh. Dan ini terjadi beberapa bulan sebelum Gus Dur menjadi orang nomer satu di Negeri ini. Beliau masih menjabat sebagai Ketua PBNU.

Kembali Ngawur, Ahok akan Terus Jadi Beban Jokowi

KONFRONTASI - Tokoh nasional yang juga Ekonom senior, Rizal Ramli menilai pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang memilih berdasar agama melanggar konstitusi benar-benar ngawur. "Ini orang kok ndak kapok-kapok, saenake dewe," kritik Rizal Ramli melalui akun facebooknya, hari ini (Minggu, 12/1).

Rizal menegaskan setiap orang bebas memilih siapapun dan apapun alasannya tidak melanggar konstitusi.

"Yang bilang itu melanggar, ngawur berat.." ungkap Rizal Ramli agi.

Pesawat Karya Habibie Sudah Terima Ratusan Pesanan. Istana Presiden Jokowi Mendukungnya. Mantap !

KONFRONTASI- Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Telekomunikasi&Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, pesawat karya mantan Presiden BJ Habibie masuk program strategis nasional (PSN).

Presiden Jokowi, kata Suryawirawan, telah memutuskan untuk memasukkan proyek pesawat R80 dan N245 sebagai salah satu PSN. Proyek yang diperkirakan menelan dana US$ 200 juta ini, diharapkan menorehkan sejarah baru bagi dunia kedirgantaraan nasional.

Rizal Ramli dan Dampak Gebrakannya: Ada 1 Juta Turis ke NTT, Kabar Kecil yang Besar

KONFRONTASI- Ada kabar ‘kecil’ dari dampak gebrakan Menko Rizal Ramli tahun lalu di  Nusa Tenggara Timur (NTT).  Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, mengatakan jumlah turis yang berkunjung ke provinsi NTT sepanjang 2016 mencapai 1 juta orang.

Pemberhentian Ahok, Kapan?

oleh: Hamid Chalid
Doktor Ilmu Hukum dan Pakar Hukum Tata Negara,
Universitas Indonesia

Pada dasarnya tulisan ini bukan soal Ahok atau hantu-blau lain yang sejenisnya. Ini adalah soal kekhawatiran adanya penggiringan NKRI dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Biang keroknya tentu saja adalah kontroversi pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang kembali memanas setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo memberi isyarat untuk kembali menunda proses pemberhentian sementara terhadap Ahok.

Tak Berhentikan Ahok, Pemerintah Tabrak Aturan Undang-undang

KONFRONTASI - Pemerintah dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan dengan tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, aturan perundang- undangan yang dimaksud adalah Pasal 83 (1) Undang-Undang (UU) mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda).

Sekali Lagi, Tangan Dingin Rizal Ramli Membuahkan Hasil Manis Bagi Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI - Apa yang dimulai Rizal Ramli sekali lagi terbukti benar. Ini terkait dengan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT). Lali lagi, Rizal Ramli membuktikan diri sebagai ekonom ‘problem solver’.

Setahun menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, medio Agustus 2015 hingga Agustus 2016, tangan dingin Rizal membawa perubahan. Kunjungan wisatawan pada 2016 meningkat pesat lebih sekitar 40 persen lebih jika dibandingkan pada tahun 2015.

Pengangkatan Kembali Ahok Sebagai Gubernur DKI Dianggap Jalan Untuk Menuju Kecurangan Massif

KONFRONTASI - Aktivis Lintas Generasi Pro Demokrasi menyayangkan pengaktifan kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya saat ini menjadi terdakwa kasus dugaan penghinaan agama.

Berikut pernyataan sikap mereka:

“Pemilukada sebagai proses demokrasi adalah jalan untuk melahirkan pemerintah daerah yang jujur, bersih dan terpercaya…

”Tahapan Pilkada DKI Jakarta belum selesai. Dan Standar etik pengelolaan negara, tidak etis seorang terdakwa diangkat kembali menjadi Gubernur.

Pernyataan Sikap Aktivis Lintas Generasi Pro Demokrasi: Tak Etis Terdakwa Ahok Maju Pilkada

KONFRONTASI - Tak dinoaktifkannya sementara Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dicurigai akan menjadikan lumbung kecurangan yang cukup masif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Padahal, Pilkada sebagai proses demokrasi adalah jalan untuk melahirkan pemerintah daerah yang jujur, bersih dan terpercaya.

*Tahapan Pilkada DKI Jakarta belum selesai. Dan Standar etik pengelolaan negara, tidak etis seorang terdakwa diangkat kembali menjadi Gubernur,” kata Andrianto, salah satu aktivis yang tergabung dalam aktivis lintas generasi itu.

Jokowi Patut di Impeach Jika Tidak Berhentikan Ahok!

Oleh:

Oleh: Muslim Arbi, Koordinator, Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, (GALAK)

Presiden Joko Widodo patut dan pantas di makzulkan jika tidak memberhentikan Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok yang telah berstatus  terdakwa dalam kasus Penistaan Agama dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun.

Pages