22 January 2017

Tokoh

Rizal Ramli tentang Martin Luther King Jr

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut Martin Luther King sebagai  pejuang demokrasi dan hak asasi manusia yang patut diteladani. Martin Luther King Jr. adalah pahlawan yang menolak tentang rasialisme yang dengan membedakan warna kulit sebagai pembeda di tiap manusia di kala itu di Negeri Paman Sam. Ia tidak sendiri, di kala itu Malcolm X dan juga Muhammad Ali ikut memperjuangkan hak nya sebagai manusia berkulit hitam.

Fatwa untuk Dipatuhi, Sebut Ketum MUI KH Ma'ruf Amin

KONFRONTASI -    Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan fatwa MUI memang bukan hukum positif. Tapi, fatwa MUI banyak juga yang diserap jadi hukum positif. 

"Memang tidak berbenturan, memang fatwa itu sendiri, hukum positif sendiri. Ketika fatwa itu diserap jadi hukum positif, dia menjadi hukum positif," kata Ma'ruf usai diskusi di Kompleks PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Tidak ada yang berhak melakukan penegakan hukum terkait fatwa yang dikeluarkan MUI. Menurut Ma'ruf, fatwa yang dikeluarkan tersebut untuk dipatuhi saja.

RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Jelas Inkonstitusional

KONFRONTASI-Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy, menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak.

Habib Rizieq Minta Megawati Diproses Hukum dan Minta Bersihkan Polri dari Jenderal Preman?

KONFRONTASI-  Imam Besar FPI dalam orasinya menyampaikan berbagai tuntutan ke Mabes Polri. Seperti pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan penahanan terhadap Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Bahkan dalam aksi ini mereka juga menuntut agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga diproses dalam kasus dugaan penistaan agama.

Tiap Parpol Bisa Ajukan Capres, Jokowi: Masih Proses. Tapi JK Tak Setuju

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara perihal usulan bahwa setiap partai politik berhak secara penuh mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum. Tanggapannya santai karena semua itu baru berproses di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-undang Pemilu kan masih dalam proses di DPR," ujar Presiden Joko Widodo usai pembukaan Rapim TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 16 Januari 2017. "Menurut saya, tunggu hasil di sana."

Hanya Prabowo, Lawan Politik di Pilpres Yang Paling Dipercaya Jokowi, Wajar Kalau Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

KONFRONTASI- Walaupun pihak Istana sudah membantah soal kabar kocok ulang kabinet dalam waktu dekat, tapi kabar perombakan (reshuffle) kabinet jilid III terus berhembus kecang. Namun hanya Prabowo, Lawan Politik di Pilpres  yang paling dipercaya  Jokowi, maka wajar kalau Gerindra masuk Kabinet Jokowi

Alasan lainnya, Partai Gerindra, partai oposisi yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat tawaran bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono bahkan mengatakan, Gerindra ditawari empat pos kementerian sekaligus.

Benarkah Ahok Bau Korupsi?

KONFRONTASI- Beberapa bulan yang lalu, Ahok terlibat konflik dengan BPK. Ini karena BPK menyampaikan ada kerugian 191 milyar dalam pembelian tanah RS Sumberwaras. Belakangan diketahui bahwa BPK salah melihat posisi tanah, sehingga ada perbedaan harga NJOP dan terjadilah gap harga yang kemudian disebut “ada kerugian negara.” BPK menilai posisi tanah berada di jalan Tomang Utara, namun BPN menyatakan posisi tanah berada di jalan Kyai Tapah. NJOP dua jalan tersebut berbeda cukup jauh, meskipun cukup berdekatan. Tomang Utara 7 juta permeter, sementara Kyai Tapah 20 juta permeter persegi.

Jokowi, Ketidakadilan, Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Makin Tajam

KONFRONTASI- Ekonomi era Jokowi makin timpang dan tak adil. Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.

 

Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis.

Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat.

Yudi Latif di 43 Tahun Malari: Indonesia Alami Kemunduran Berpikir

KONFRONTASI- Indonesia Democracy Monitor (Indemo) merayakan hari jadinya yang ke-17 sekaligus memperingati 43 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/1).

Peringatan tersebut juga menggelar Seminar Kebangsaan bertajuk “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme” dengan pembicara aktivis Malari Hariman Siregar, Pengamat Politik dan Sosial Yudi Latif, Pengamat Ekonomi Faisal Basri dan Peneliti STF Driyarkara Herry Priyono.

Secara garis besar, Yudi Latif dalam paparannya menekankan soal demokrasi, perubahan dan perkembangannya.

43 Tahun Malari: Populisme dalam Sorotan

KONFRONTASI- Ekonomi UI Faisal Basri memberikan paparan diskusinya di acara erayaan HUT Indemo ke 17 tahun dan 43 Tahun Peristiwa 15 Januari 1974 di hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (15/1/2017).Dalam diskusinya Ekonomi UI Faisal Basri mengambil tema “Tren Nasionalis Populis & Implikasinya Terhadap Ekonomi Indonesia”.

Pages