27 May 2019

Politik

Tak Mampu Tahan Emosi, Aksi 22 Berbuntut Rusuh Mulai di Bawaslu Sampai Tanah Abang

KONFRONTASI -  Aksi demo mulai rusuh. Kericuhan terjadi di depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa malam (21/52019).

Dari pantauan, sekelompok massa mencoba merusak kawat berduri yang telah dipasang polisi. Aparat keamanan terpaksa membubarkan paksa massa yang nekat tersebut.

“Curang… Curaang… Pak Polisi jangan berkompetisi..” teriak massa di depan Bawaslu, sekitar pukul 22.30 WIB.

Massa kemudian berusaha mendorong-dorong kawat berduri yang melingkar di depan Bawaslu. Polisi kemudian mengejar sejumlah orang.

Sandi Tegaskan Tak Ada Anggota Koalisi yang Berideologi di Luar Pancasila

KONFRONTASI-Partai Demokrat mengaku gerah terhadap politik identitas yang ada di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sandi membantah ada ideologi di luar Pancasila di dalam koalisi yang mengusungnya.

"Tidak ada yang mendukung ideologi di luar Pancasila di Koalisi Indonesia Adil Makmur," tutur Sandi di Posko Relawan M16, Jl Melawai No 16, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur

KONFRONTASI- Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyatakan menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pilpres yang memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. BPN Prabowo menyatakan tetap akan melawan ketidakadilan dan kebohongan terkait Pilpres 2019.

BPN Tolak Mentah-mentah Hasil Pemilu 2019

KONFRONTASI-Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak penetapan hasil rekapitulasi suara nasional pemilu presiden 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan penetapan pleno KPU pada Selasa (21/5/2019) dini hari.

"Bahwa kami, saya Azis Subekti dan sebelah saya Didi Hariyanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil Pilpres yang telah diumumkan," kata Azis di Kantor KPU.

Waketum Gerindra Sebut Pengumuman Hasil Pemilu Hoaks, Polisi Didesak Tangkap Seluruh Komisioner KPU

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut ada oknum pejabat Istana yang menekan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mempercepat pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu Serentak 2019.

"Diduga percepatan hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan, diperintah oleh oknum Istana inisial W dan HP agar mengelabui masyarakat yang akan melakukan protes dan menolak hasil Pilpres 2019," kata Arief di Jakarta, Selasa (21/5).

Massa Terus Berdatangan ke Bawaslu

KONFRONTASI-Hingga malam, massa pedemo di depan kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat terus berdatangan. Polisi yang mengawal aksi demo tersebut juga langsung mempertebal personel untuk pengamanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa terus berdatangan ke Bawaslu dengan berjalan kaki. Mereka datang berkelompok dengan jumlah belasan dengan membawa bendera merah putih.

Giliran Djoko Santoso dan BPN Dilaporkan dengan Tuduhan Makar

KONFRONTASI-Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal (Purn) Djoko Santoso dan kawan-kawan yang berada dalam organisasi BPN dilaporkan atas dugaan makar ke Bareskrim Polri. Djoko dan kawan-kawan dilaporkan seseorang bernama Miko Napitupulu.

"Jadi kami datang ke Bareskrim ini untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana makar, siapa yang kami laporkan adalah BPN yang sekarang sudah berubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," kata Miko di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.

Alamak, Gagal 'Nyaleg' Lahan Diminta Lagi

KONFRONTASI-Seorang caleg gagal di Bulungan, Kaltara, mengambil kembali pemberiannya, berupa lahan yang di atasnya berdiri SDN 002 di Kecamatan Sekatak.

Kesal karena perolehan suaranya tak bisa mengantarkan ke kursi wakil rakyat, caleg tersebut pun menyegel SDN 002 yang berada di Desa Sekatak Bengara itu. Akibatnya, sebanyak 97 siswa SDN 002 Sekatak terpaksa menumpang di SMPN 2 Sekatak.

People Power Tak Langgar Hukum, Kata Din Syamsuddin

KONFRONTASI -   Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan people power merupakan konsekuensi demokrasi, tidak melanggar konstitusi serta tidak boleh dihalang-halangi.

"Tetapi syaratnya people power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Menurut Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Gerindra: Washington tak Akan Amini Hasil Pilpres

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuwono mengatakan pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang meminta warga negaranya menjauhi lokasi demo 22 Mei 2019 mendatang adalah bentuk peringatan dari Washington.

"Ini bentuk warning dari Washington Jangan paksakan hasil Pilpres 2019 dengan penuh rekayasa dan ketidakberesan. Mulai dari proses Kampanye hingga pencoblosan dan Perhitungan yang menghasilkan kecurangan dalam pilpres," katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

Pages