24 May 2019

Politik

Terkait Dua Nama Calon Ketua BIN, As'ad dan Sjafrie, Allan Naim : Keduanya tak layak, sebab terlibat pembunuhan warga sipil!

KONFRONTASI-Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn, kembali menarik perhatian publik. Kali ini Allan mengeluarkan pernyataan bahwa As'ad Said Ali, bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, dan Sjafrie Sjamsoeddin, bekas Wakil Menteri Pertahanan, tidak layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara.

"Keduanya terlibat pembunuhan terhadap warga sipil," kata Allan setelah memberikan keterangan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Senin, 3 November 2014.

Nama Kepala BIN Masih Digodok

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjianto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN).

Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, membenarkan adanya sejumlah nama yang telah beredar dalam bursa Ka BIN tersebut.

Diantaranya, Wakil Menteri Pertahanan pada masa Presiden SBY, Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua Umum PB NU Asad Ali.

Kata Sekretaris Kabinet, Panggil Saya Mas AW saja !

KONFRONTASI-Andi Widjajanto akhirnya mengakui bahwa dia sudah bekerja sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), sebelum menteri di Kabinet Kerja dilantik. Hal tersebut diungkapnya di sela serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya, Dipo Alam, di Kementerian Sekretariat Negara, Senin (3/11).

"Secara hukum, memang baru dilantik. Namun sudah bekerja sebagai Seskab bahkan sebelum menteri dilantik," ujar Andi, seperti dilansir situs Sekretariat Kabinet, Senin (3/11).

DPR Harus Jelaskan Rencana Pembangunan Gedung Baru Pada Publik

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk menjelaskan beberapa hal pada publik apabila ingin menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR. Cara pandang publik dapat dipengaruhi penjelasan DPR terkait hal ini. Demikian ditegaskan Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.

"Pertama dari aspek keadilan. Pembangunan ini dapat membuat DPR dinilai memikirkan diri sendiri dan tidak sensitif terhadap kepentingan publik," kata dia, Minggu (2/11).

Menteri Amran Didesak Lepaskan Jabatannya Sebagai CEO PT Tiran Group

KONFRONTASI-Agar tidak terjebak dalam conflict of interest, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Pertanian baru yang dijabat Amran Sulaiman, segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan perusahaan swasta, yaitu CEO PT Tiran Group.

"Meski berhasil dibidang swasta, namun belum tentu berhasil memimpin di sebuah kementrian," jelas Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho dalam keterangannya, Minggu (2/11).

Disamping itu Emerson juga mendesak agar Mentan Amran segera melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para Wartawan Tahu bahwa Kabinet Jokowi itu Kompromi. Tudingan Jokowi 'Presiden Boneka' Tidaklah Tepat. Basmilah Mafia dan KKN

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo diprediksi akan menghadapi tantangan besar dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menilai, mampu atau tidaknya Jokowi menghadapi tantangan tersebut akan menjawab keraguan publik atas sebutan 'presiden boneka' yang kerap melekat di Jokowi.
Para Wartawan sudah tahu bahwa Kabinet Jokowi itu kompromi dengan Koalisi parpolnya, para pengusaha dan kelompok kepentiungan di belakangnya. Tudingan Jokowi 'Presiden Boneka' tidaklah tepat karena  dia musti kompromi. Yang penting, basmi mafia dan korupsi.

Ancam Kepung Istana, Jokowi Didesak Copot Amran Sulaiman

KONFRONTASI-Pengangkatan Amran Sulaiman sebagai menteri Pertanian pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mendapat sorotan publik. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu dinilai tidak pantas menduduki jabatan menteri Pertanian, Penolakan itu disampaikan oleh gabungan organisasi Aktivis Kepemudaan Dan Kemahasiswaan yang tergabung dalam Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA).

Pengamat : Dilihat dari trend politik saat ini kemungkinan Pilkada secara langsung akan diterima

KONFRONTASI - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow memprediksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada langsung akan disahkan oleh DPR.

Jeirry mengatakan meskipun pembahasan kepastian pengesahan Perppu baru akan dilangsungkan tahun depan namun situasi politik saat ini sudah cukup bisa menggambarkan keputusan akhirnya.

"Dilihat dari trend politik saat ini kemungkinan Pilkada secara langsung akan diterima" ungkap aktivis ini saat dihubungi pers, Jum'at (31/10).

Kata Benny K Harman, Jaksa Agung dari Internal,Nonpartai

KONFRONTASI--Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat, Benny Kabur Harman menyarankan Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari independen. Tujuannya, kata Benny, agar jaksa agung terpilih tidak tersandera kepentingan kelompok atau partai. "Sebaiknya, bukan orang partai," kata Benny ketika dihubungi Ahad, 2 November 2014.

Kata Romo Benny, RUU Perlindungan Umat Beragama Harus Mengandung Tiga Hal

KONFRONTASI-Rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan umat beragama mendapat respon dari tokoh agama. Termasuk dari tokoh agama katolik Indonesia, Romo Benny. Ia menjelaskan, dalam rumusan RUU perlindungan umat beragama harus memiliki tiga hal utama. Jika ketiga hal tersebut terdapat dalam draft RUU maka akan banyak pihak yang menyetujui RUU ini.

Pages