9 December 2019

Politik

Novel Harap Kabareskrim Baru Punya Keberanian Ungkap Kasusnya

KONFRONTASI -  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri mempunyai keberanian untuk mengungkap kasus penyerangannya.

Ma'ruf Amin: Pemerintah Komitmen Tuntaskan HAM Masa Lalu

KONFRONTASI -   Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyinggung penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang masih menjadi komitmen pemerintah saat ini.

4 Pimpinan organisasi pemuda lapor ke KPK impor beras Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto

KONFRONTASI -   HIMAH, PERISAI, IPTI dan Generasi Muda Khonghucu Indonesia (GEMAKU) meminta KPK harus segera Menyelidiki Kebijakan Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto perihal kebijakan impor beras yang dilakukan olehnya sebab hal ini menyebabkan rusaknya perekonomian Indonesia.

Beras adalah kebutuhan pokok, gara-gara kebijakan Enggar dari 2,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan perseroannya sekitar 20 ribu ton diantaranya sudah rusak.

Rahmat Betawi: Tips beli dan bawa Sepeda dari luar negeri

KONFRONTASI -  Mumpung lagi rame, saya mau share pengalaman bawa Brompton dari Amsterdam ke Indonesia. Pada waktu yg hampir bersamaan dg Pak Dirut, saya bawa satu unit sepeda Brompton ke tanah air, beda nya beliau bawa scr ilegal (katanya), kalo saya scr legal. Ada surat2 nya,  faktur, manifest, custom declaration dan tentu saja, bayar pajak di customs di Bandara Soetta sebesar  27,5%, yg terdiri dari 10% Bea Masuk, 10% PPN Impor dan 7,5% PPh Impor.

Karyawan Garuda Ingin Punya Pemimpin Berakhlak Baik

KONFRONTASI -   Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Ari Askhara yang diduga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brampton dari jabatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Direktur Keuangan
dan Manajemen Risiko Fuad Rizal pun ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dirut Garuda.

Fuad Rizal ditunjuk sebagai Plt Dirut Garuda melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: Dekom/SKEP/001/2019 tertanggal 5 Desember 2019. Soal penunjukkan itu, Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) tak mempersoalkannya. 

KPK Ingin Pemberantasan Korupsi Masuk Amandemen UUD 1945, Ini Alasannya

Konfrontasi - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi alias UUD 1945.

Hal tersebut, kata dia, jauh lebih penting dibicarakan dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945 daripada polemik soal masa jabatan presiden. Sejauh ini, sudah ada sekitar 81 negara yang memasukkan pemberantasan korupsi dalam konstitusinya.

Sri Mulyani, Sepeda Brompton, dan Mythomania, Viral, Sri

Diapresiasi, Sikap Jokowi Tolak Amandemen Masa Jabatan Presiden

KONFRONTASI-Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang menolak adanya amendemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.

Menurut dia, sikap Presiden itu sejalan dengan sikap Partai Golkar yang menilai tidak perlu amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara dan penambahan masa jabatan presiden.

Amien Rais Semprot Kader PAN yang Yel-yel Dukung Zulhas

KONFRONTASI-Sejumlah kader yang meneriakkan dukungan kepada Zulkifli Hasan untuk maju lagi sebagai Ketua Umum PAN periode 2020-2025 mendapat teguran dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Amien Rais menegur mereka saat hendak memberikan ceramah di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN. Sebelum memulai ceramahnya, sejumlah kader PAN terus meneriakkan Zulhas lanjutkan, Zulhas dua periode. Amien Rais pun menanggapi itu dengan menyebut suasana tersebut seperti saat di Kongres.

Ridwan Kamil Terbitkan Pergub Kawasan Bandung Utara Januari 2020, Bangunan Tanpa Rekomendasi Disasar

KONFRONTASI -   Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera menerbitkan Peraturan Gubernur terkait perizinan di Kawasan Bandung Utara yang harus menyertakan rekomendasi gubernur.

Selama ini, di lapangan, pemerintah daerah kota/kabupaten salah menafsirkan rekomendasi gubernur tersebut.

Mereka masih mengizinkan pembangunan di KBU tanpa rekomendasi gubernur.

Pages