19 June 2019

Politik

Pemblokiran Aplikasi Medsos ; Preseden Buruk Penegakkan Hukum di Indonesia

Oleh:  *Dr. Ibnu Mazjah, SH. MH

 

 

PEMBLOKIRAN sebagian fitur  aplikasi chatting di media sosial (selanjutnya ditulis pemblokiran) utamanya fitur mengirim gambar dan video tak ayal menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap tegaknya negara hukum dan iklim demokrasi di negara ini. Betapa tidak, berjalinan dengan pertanyaan a quo , terdapat persinggungan antara tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran  dengan beberapa hal yang bertalian dengan konsep negara hukum.

Dalami Peran Rommy, KPK Periksa Sejumlah Rektor UIN

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran tersangka M. Romahurmuziy alias Rommy dalam pengisian jabatan rektor di sejumlah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

BW: Kuasa Hukum KPU Telah Melanggar Aturan dan Tidak Memiliki Moral, please get out !

KONFRONTASI -   Ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto (BW) mengusir anggota tim hukum KPU dari Ali Nurdin dan Partners (AnP) dari ruang pelayanan informasi dan dokumen di Mahkamah Konstitusi (MK). Peristiwa itu terjadi ketika BW tengah mempersiapkan alat bukti berupa dokumen C1 hasil forensik. 

Rakernas PDI Perjuangan Tertutup Buat Pers, Kenapa?

KONFRONTASI - PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV hari ini (Rabu, 19/6) di kantor pusatnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Banyak agenda internal yang dibahas dalam rakernas ini. 

“Mohon maaf kepada teman-teman pers, mengingat Rakernas IV lebih banyak membahas agenda internal partai, maka Rakernas bersifat tertutup," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi.

Salah Input Dana Kampanye Jokowi, No Perfect Crime?

KONFRONTASI -   Kasus salah input ini mengingatkan kita pada sebuah adagium No Perfect Crime, tidak ada kejahatan yang sempurna. Petunjuk kecil bisa menuntun kita pada hal-hal yang besar Anggota tim hukum paslon 01 luhut Pangaribuan menyebut sumbangan pribadi Jokowi untuk dana kampanye Pilpres salah input. Jokowi atau Ma'ruf tidak pernah menyumbang. Dana itu berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf. 

Edaan ! Media Mainstream di Indonesia Hancur Idealisme Kebenarannya, Takluk di Bawah Nafsu kekuasaan 01

KONFRONTASI -  Hoax alias kabar bohong tidak hanya ditemukan di media sosial. Bila mau sedikit cermat, hoax juga berseliweran di media massa mainstream. 
Hoax jenis ini jauh lebih berbahaya. Diproduksi secara terencana, melibatkan lembaga resmi, memerlukan dana besar, dan yang paling parah adalah dampaknya.
Kabar bohong di media massa semacam ini cenderung lebih dipercaya publik. Dianggap lebih kredibel karena muncul di media resmi. Hanya kalangan praktisi media, atau mereka yang terlibat dalam “bisnis” ini yang memahaminya.

Soal Sumbangan Kampanye Jokowi Rp19,5 M, TKN Berkilah Salah Input Data

KONFRONTASI-Tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah ada sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019 seperti yang dituding oleh tim Prabowo-Sandiaga dalam sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim hukum menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.

Anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, mengatakan Jokowi maupun Ma'ruf tak memberikan sumbangan dana kampanye dari kantong pribadi. 

Ancaman Sanksi AS Membuat Indonesia Batal Beli Jet Su-35 Rusia?

KONFRONTASI - Seorang pakar Australia menyebut Indonesia diam-diam mundur dari rencananya untuk membeli 11 unit pesawat jet tempur Su-35 Rusia atau dikenal sebagai Flanker-E. Dia menduga ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) di bawah undang-undang bernama Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) sebagai biangnya.

Babak Baru Sengketa Pilpres di MK, Kembali untuk Direnungkan

KONFRONTASI -  Anda, harus memahami beberapa fakta yang ada dalam sengketa Pilpres di MK. Sehingga, ketika ada celah sedikit dari jendela, Anda tidak menilainya sebagai peluang angin segar secara berlebihan.

30 Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2019 MK Minta Jaminan Keselamatan

KONFRONTASI   - 30 orang yang bersedia menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta jaminan keselamatan. Saksi ini merasa keselamatannya terancam.

Hal ini disampaikan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada 30 orang yang bersedia menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pages