27 May 2018

Nasional

PBNU: Revisi UU Anti-terorisme Lebih Penting Ketimbang Pembentukan Koopssusgab

KONFRONTASI-Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas, menyatakan, revisi UU Anti-Terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Pasukan Khusus Gabungan TNI.

"Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," katanya, kepada ANTARA, di Beijing, China, Kamis.

Menurut dia, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak ada aturan penanganan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme.

"Misalnya ada orang Indonesia yang ikut pelatihan atau bahkan mendukung ISIS atau al-Qaeda di luar negeri. Dia dilatih untuk merakit bom, dicuci otak untuk menjadi tetroris. Namun saat pulang ke Indonesia tidak disentuh oleh hukum kita karena belum ada undang-undangnya," kata dia, yang juga pengacara itu.

NU telah mengusulkan perluasan pengertian mengenai terorisme, termasuk tindakan pendahuluan (preemptive) Ia melihat, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini belum mengoptimalkan peran serta intsitusi yang memiliki otoritas tindakan pencegahan.

"Ada BAIS, BIN, di kejaksaan ada intel, di lembaga-lembaga lain juga ada yang tidak diatur dalam undang-undang saat ini. Kami usulkan direvisi agar antarlembaga itu tidak menimbulkan ego sektoral. Jangan sampai ada yang punya informasi, tapi tidak disampaikan karena yang punya nama dalam penindakan itu institusi tertentu. Ini berbahaya sekali," ujar dia.

Ia menilai UU Antiterorisme masih memberikan kewenangan kepada penegak hukum secara terbatas dalam pemeriksaan dan penahanan. Ia yakin UU Antiterorisme versi revisi, terutama pada upaya pencegahan atas tindakan terorisme bisa efektif dilakukan.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan, para ulama tidak akan bosan membangun masyarakat beradab, berakhlak, dan berbudaya.

"Walaupun tidak diperintah, tidak diminta, bahkan tidak dibayar, para ulama akan mebangun masyarakat beradab itu. Kiai-kiai di kampung memastikan ajarannya bukan radikal," ujarnya.

Selain radikalisme, NU juga mengimbau kepada para kandidat kepala daerah dan presiden dan wakil presiden agar tidak menjadikan mesjid sebagai mimbar kampanye politik. Delegasi PB NU sebelumnya telah berkunjung ke Kunming, Provinsi Yunnan, untuk menemui tokoh komunitas muslim setempat.

Di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing, Siradj juga menyaksikan pembacaan ikrar Pengurus Cabang Istimewa NU China dengan disaksikan Duta Besar Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun, Rabu (16/5).

Kasus BLBI: KPK Anggap Peran Megawati Belum Relevan untuk Diusut

KONFRONTASI-Nama Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat disebut dalam dakwaan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yamg dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5/2018) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Penyerang Mapolda Riau Tinggalkan Sepucuk Surat

KONFRONTASI-Kepolisian Daerah Riau membenarkan temuan sepucuk surat dari salah satu jenazah terduga teroris yang menyerang Mapolda Riau, Kot Pekanbaru, Rabu.

Revisi UU Antiterorisme Jangan Sampai Reduksi Kebebasan Pers

KONFRONTASI-Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengingatkan agar revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan atau tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers.

Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa, terkait dengan serangan teroris berupa peledakan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, dan percepatan penyelesaian revisi UU Terorisme, PWI Pusat memahami keinginan revisi Undang-Undan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat segera disetujui dan disahkan.

Namun, PWI dengan tegas mengingatkan agar UU tersebut harus tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga kemerdekaan pers.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu.

Revisi UU itu harus tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama.

Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 harus mencegah dan memberantas tindak terorisme sedini mungkin. Namun, tidak boleh memberikan cek kosong kepada penguasa untuk melanggar HAM.

Untuk itu, PWI mengingatkan, terorisme perlu diberantas sampai akar-akarnya, tetapi jangan sampai memadamkan tindak terorisme dengan cara yang mirip tindak terorisme juga.

DPR RI bersama pemerintah menjadwalkan percepatan penyelesaian RUU Perubahan atas UU No. 15/2003 mulai 18 Mei mendatang dan diharapkan pada bulan ini atau selambat-lambatnya Juni sudah dapat diselesaikan dengan disetujui dan disahkan menjadi UU baru.

Yenny Wahid: Revisi UU antiterorisme Perlu Perhatikan Kewenangan TNI-Polri

KONFRONTASI-Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menilai kewenangan TNI dan Kepolisian Indonesi dalam revisi UU Antiterorisme perlu lebih diperhatikan dibandingkan mempermasalahkan definisi terorisme.

"Menurut saya bukan masalah definisi, yang lebih penting pembagian kewenangan instansi. Lebih baik kita atur soal institusi ini, untuk menghindari ekses negatif yang mungkin sudah bisa kita proyeksikan ke depannya," ujar dia, di Jakarta, Selasa.

Kementerian Agama Tetapkan Awal Puasa pada Kamis 17 Mei 2018

KONFRONTASI -  Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadhan atau awal puasa pada Kamis 17 Mei 2018.

4 Bomber Anak Selamat dari Ledakan, Polisi Sebut Ada Campur Tangan Tuhan

KONFRONTASI-Sejumlah fakta memilukan terkuak dari insiden serangan bom yang terjadi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Minggu (13/5/2018) dan Senin (14/5/2018).

Para pelaku mengajak serta istri dan anak-anaknya saat melakukan aksi biadab itu.

Aksi teroris mengajak serta anak-anak Ini kali pertama terjadi di Indonesia.

Ironisnya, sebagian anak-anak itu tewas mengenaskan di aksi itu, meski ada beberapa yang selamat.

Kondisi anak teroris yang selamat ini cukup memilukan, berikut uraiannya.

Rizal Ramli: Indonesia Tidak Pilih Mazhab Ekonomi Kapitalisme dan Komunisme

KONFRONTASI- Ekonom senior Rizal Ramli  (RR) menjelaskan latar belakang Indonesia tidak memilih mazhab ekonomi kapitalis dan komunis saat orasi kebangsaan di Munas Serikat Pekerja BTN, di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (15/5) malam.

Menurut RR, mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman, depresi ekonomi dunia selama 10 tahun akibat kapitalisme yang ugal-ugalan membuat pendiri Republik Indonesia tidak memilih kapitalisme libaral dan tidak memilih sisi pemikiran lain yakni komunisme atau sosialisme.

Rizal Ramli: Neoliberalisme Hanya Untungkan Perusahaan Asing

KONFRONTASI- Tokoh nasional/Ekonom senior Rizal Ramli memastikan bakal tetap menjadi lawan setiap orang yang memiliki pemahaman neoliberal.

Cegah Teror di Surabaya, Risma Siapkan Alat Deteksi Dini

KONFRONTASI-Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan alat deteksi dini bagi warga yang mencurigakan pascateror bom di beberapa lokasi di Kota Pahlawan beberapa hari terakhi ini.

Pages