19 April 2018

Nasional

Menyoal Keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani Dalam Petaka Century

KONFRONTASI-Kasus bailout Bank Century kembali menyeruak setelah pengadilan memerintahkan KPK menetapkan status terssangka Boediono dan sejumlah orang lainnya. Diketahui, penyelamatan Bank Century dengan dalih bank gagal dan berdampak sistemik pada 2008 berujung petaka. Selain itu, dalam proses penyelamatan Bank Century juga melibatkan beberapa nama besar serta kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kasus itu menjadi salah satu kasus besar yang 'mangkrak' penanganannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK terakhir kali menetapkan tersangka dalam kasus ini pada 2012 lalu.

Saat itu, KPK menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.

Budi sudah divonis hakim dan tengah menjalani masa hukuman di penjara, sementara Siti meninggal dunia dalam perjalanan proses hukumnya.

Selain Budi Mulya dan Siti Fadjrijah, ada sejumlah nama yang punya peran dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik serta pengucuran dana talangan dan modal untuk bank yang kini berganti nama menjadi Bank JTrust Indonesia itu. Nama-nama itu di antaranya mantan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati.

Boediono masih menjabat Gubernur Bank Indonesia saat kasus itu terjadi, sementara Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Boediono sebelumnya sudah menjelaskan posisi dan keputusan yang diambilnya selaku orang nomor satu di BI. Boediono menilai, pada 2008 Bank Century mesti diselamatkan untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan perbankan.

"Keputusan bahwa suatu bank dianggap sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah rapat Dewan Gubernur," kata Boediono saat menghadiri pemanggilan Pansus Hak Angket Bank Century, Desember 2009 seperti dilansir Detik.com

BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.

KPK Perpanjang Masa Penahanan 10 Anggota DPRD Malang

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

"Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dari 16 April sampai 25 Mei 2018 untuk tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebanyak 10 anggota DPRD Malang itu adalah Heri Pudji Utami, Suprapto, HM Zainuddin, Sukarno, Ya`qud Ananda Gudban, Abdul Rachman, Salamet, Rahayu Sugiarti, Hery Subianto dan Mohan Katelu.

Sebelumnya, KPK telah menahan seluruh tersangka dalam kasus tersebut, yakni Wali Kota Malang Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Pada Agustus 2017, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moh Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tags: 

Jokowi Hanya Bagikan Surat Izin Pemanfaatan Lahan, Bukan Sertifikat Tanah

KONFRONTASI-Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat menjelaskan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selama ini bukan membagi-bagikan sertifikat tanah kepada petani kecil di Indonesia.

Menurut Agus yang dibagikan Jokowi hanyalah surat izin pemanfaatan lahan. Ia menilai pemerintah telah melakukan kebohongan.

Tags: 

Korupsi Korporasi: KPK Sebut BUMN Nindya Karya Dapat Rp44,68 Miliar dari Dermaga Sabang

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan PT Nindya Karya mendapat keuntungan sebesar Rp44,68 miliar dalam proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011. Perusahaan plat merah itu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

"PT NK mendapat sekitar Rp44,68 miliar. KPK telah melakukan pemblokiran rekening terkait PT NK yang diduga menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/4).

Novanto: Saya Terdakwa yang Dituntut Paling Tinggi

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mempertanyakan tuntutan terhadap dirinya paling tinggi dibandingkan terdakwa-terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-el) lainnya. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Setnov dengan pidana 16 tahun penjara.

"Dari keseluruhan terdakwa KTP-el yang sudah disidangkan, saya lah terdakwa yang dituntut paling tinggi. Sepanjang persidangan saya sudah mencoba untuk bersikap kooperatif. Pada saat menjadi saksi di penyidikan pun saya sudah bersikap kooperatif dengan menyampaikan semua apa yang saya ketahui," kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

"Saya menyadari betul di luar sana begitu banyak cemoohan dan cacian yang ditujukan kepada saya dan keluarga, khususnya setelah pemeriksaan terdakwa. Apa yang saya sampaikan pada pemeriksaan terdakwa dianggap hanya bualan semata. Penyebutan nama-nama penerima uang dianggap omong kosong belaka," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikannya soal nama-nama penerima dana KTP-el didengarnya dari Made Oka Masagung pada saat berkunjung ke kediamannya di Jalan Wijaya Jakarta Selatan bersama Andi Narogong.

"Kedua, pada saat dikonfrontir dengan Irvanto Hendra Pambudi di depan penyidikan pada 21 Maret 2018. Terbukti pada saat ini imbauan saya kepada Irvanto untuk bersikap kooperatif ternyata berbuah manis. Pada saat saya dikonfrontir untuk yang kedua kalinya dengan Irvanto pada 6 Maret 2018, Irvanto menceritakan proses penyerahan uang kepada beberapa orang anggota DPR," ujarnya.

Setnov pun mengharapkan kepada Made Oka Masagung juga bersikap kooperaif sebagaimana yang sudah dilakukan Irvanto agar persoalan ini menjadi terang benderang dan keadilan bisa ditegakkan.

Selain itu, Novanto juga menyinggung soal permohonan justice collaborator yang juga belum dikabulkan.

"Walaupun Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa permohonan justice collaborator saya belum dapat dikabulkan, namun saya sudah berjanji kepada diri untuk tetap membantu penyidik KPK dan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntaskan kasus korupsi KTP-el, akan memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap kasus korupsi KTP-el sampai tuntas, dan akan mengungkap pelaku-pelaku lain sepanjang yang saya ketahui," tuturnya.

Soal UNBK Terlalu Sulit, Mendikbud Minta Maaf

KONFRONTASI-Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menyampaikan permohonan maaf terkait soal Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) yang dianggap terlalu sulit oleh para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Seperti diketahui, di dunia maya banyak keluhan soal matematika yang dinilai sulit. Keluhan ini disampaikan kepada pemerintah.

"Saya minta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan, yang sulit, yang tidak bisa ditoleransi," ujar Muhadjir, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Ini Penyebab Ular Kembali Muncul di Sungai Jakarta

Konfrontasi - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Pusat menangkap seekor ular piton sepanjang 7 meter di Rusun Kebon Kacang, Tanah Abang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut ular tersebut muncul karena lingkungan di sekitar rusun tersebut sudah bersih dan baik.

Isnawa menuturkan, lingkungan yang bersih membuat hewan-hewan yang ada di tempat tersebut juga menjadi nyaman. Sebaliknya, jika lingkungan kotor hewan pun enggan muncul ke lingkungan tersebut.

KPK Tetapkan Satu BUMN Sebagai Tersangka Korupsi Korporasi

KONFRONTASI-KPK menetapkan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Nindya Karya dan satu perusahaan swasata PT Tuah Sejati sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Setelah KPK melakukan proses pengumpulan informasi dan data, termasuk permintaan keterangan pada sejumlah pihak dan terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka PT NK (Nindya Karya) dan PT TS (Tuah Sejati)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Kedua perusahaan itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar di Sabang, Aceh pada kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

"Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan para tersangka sebelumnya," tambah Laode.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar.

Rinciannya adalah pada 2004 senilai Rp7 miliar (tidak dikerjakan pada 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh tapi uang muka telah diterima sebesar Rp1,4 miliar), pada 2006 senilai Rp8 miliar, pada 2007 senilai Rp24 miliar, pada 2008 senilai Rp124 miliar, pada 2009 senilai Rp164 miliar, pada 2010 senilai 180 miliar dan pada 2011 senilai Rp285 miliar.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang," tambah Laode.

"Dua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses," ungkap Laode.

Tags: 

Terlibat Suap, Bupati Bandung Barat Dipecat dari PDIP

KONFRONTASI-Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memecat atau memberhentikan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai kader partai tersebut menyusul keterlibatannya dalam kasus suap yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tags: 

KPK Hibahkan Aset Fuad Amien Pada Dua Kementerian

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset senilai Rp17 miliar yang disita dari terpidana perkara korupsi mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin, kepada dua kementerian.

Pages