29 April 2017

Nasional

Hukuman Ringan Ahok Bisa Picu 'Public Distrust'

KONFRONTASI-Para hakim yang menangani kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menimbang masak-masak vonis hukuman yang akan dibacakan pada 9 Mei nanti.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).

Menurutnya, kasus yang menimpa Ahok ini bukan kasus yang kecil, melainkan kasus besar yang telah menguras tenaga masyarakat Indonesia selama ini.

Kasus BLBI Diusut Lagi, Fitra: Kenapa Baru Satu Tersangkanya?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Atas hal tersebut, Deputi Bidang Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadimengapresiasi langkah KPK.

Ia mengatakan, dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

"Kami mengapresiasi langkah KPK, ini kasus hampir menjadi fosil. Kasus korupsi ekonomi terbebar di Indonesia," kata Apung di Kantor Seknas Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.

Apung menjelaskan SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator atau pihak yang berkewajiban membayar utang BLBI kepada BPPN. KPK, kata dia, menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Pertanyaannya kenapa baru satu tersangkanya, padahal secara kasat mata banyak sekali yang menerima SKL," ujar dia.

Meski mengapresiasi langkah KPK, Apung juga khawatir terhadap eksistensi lembaga antirasuah tersebut setelah berupaya mengungkap skandal kejahatan ekonomi terbesar, yakni kasus BLBI ini.

"Selain mengapresiasi, kami juga khawatir nasib KPK ke depan saat ada kasus mega skandal kejahatan ekonomi terbesar ini. Makanya, di sini kami menunggu konsistensi Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi," kata Apung.

Tags: 

Ketua MUI Heran Ahok Dituntut Ringan, Pendapat Siapa yang Dijadikan Rujukan Tuntutan?

KONFRONTASI-Tuntutan ringan terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki T. Purnama, dari jaksa penuntut umum membuat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin merasa heran. Menurutnya, dalam kasus itu, MUI telah mengeluarkan sikap bahwa apa yang dilakukan Ahok itu bentuk penistaan agama.

“Cuman bagi saya agak heran apa yang yang dijadikan dasar tuntutan itu, pendapat siapa,” kata Ma’ruf saat menghadiri penutupan Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017).

Perkembangan Terbaru Kasus Mega Korupsi BLBI

KONFRONTASI- Syafruddin Tumenggung ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus terkait penyelewengan dana BLBI. Meski sudah menggantung lebih dari satu dekade, penanganan kasus BLBI ini dengan tahap penetapan tersangka untuk pertama kalinya oleh KPK dianggap sebagai kemajuan.

Bagaimana ihwal kasus BLBI ini dan apa saja yang perlu diketahui mengenai ini?

Siapa saja yang terlibat?

Syafruddin Tumenggung yang adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) salah satu obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Obligor yang dimaksud adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim juga dikenal sebagai pemilik perusahaan ban otomotif Gajah Tunggal dan perusahaan ritel ternama PT Mitra Adiperkasa (MAP). MAP adalah peritel untuk merk-merk terkemuka seperti Starbucks, Zara, Marks & Spencer, dan puluhan merk lainnya.

Penetapan tersangka Syafrudin Tumenggung yang menjabat sebagai ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menciptakan spekulasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut mungkin terlibat dalam kasus penyelewengandana BLBI.

Namun politikus PDIP Eva Sundari menyanggah hal itu.

"Posisi Bu Mega bagaimanapun beliau melaksanakan perintah dari MPR, istilahnya mandataris MPR. Dan tidak langsung menerima manfaat dari BLBI tersebut," kilah Eva.

Seberapa besar negara dirugikan?

Kucuran dana BLBI yang diterima Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali BDNI adalah sebesar Rp27,4 triliun. Sjamsul kemudian membayar dengan aset-aset miliknya serta uang tunai hingga menyisakan utang sebesar Rp 4,8 triliun.

BBPN juga menagihkan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun kepada para petani tambak Dipasena, yang adalah debitur BDNI.

Oleh karena itu, masih ada Rp3,7 triliun yang harus ditagih BPPN ke BDNI.

Namun Kepala BPPN Syafruddin justru mengeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas ) pada April 2004, sehingga masih ada dana sebesar Rp3,7 triliun yang belum dikembalikan ke negara.

Apakah BLBI itu?

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997.

Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad 'Bob' Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Tags: 

Jawaban Klise Jaksa Agung atas Tuntutan Ringan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hanya memberikan  jawaban klise menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Ahok.

Prasetyo pun menanggapi bila jaksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Kapolda Metro: Firza Husein Tak Bisa Pungkiri 16 Bentuk Lekuk Tubuhnya

KONFROONTASI-Polisi masih terus mengumpulkan alat bukti terkait kasus pornografi 'baladacintarizieq' yang menyeret imam besar FPI Habib Rizieq Syihab dan Firza Husein. Polisi menghadirkan ahli antropometri untuk menganalisis lekuk tubuh guna memastikan bahwa foto telanjang yang tersebar di media sosial itu adalah Firza Husein.

Blunder Panas bagi Jokowi: Ahok Masuk Kabinet, Amit-Amit !

KONFRONTASI- Ahok bakal masuk kabinet? Isu ini bergulir liar beberapa waktu belakangan. Konon, lelaki yang sangat doyan marah-marah dan menghamburkan sumpah-serapah ini bakal parkir di posisi Menteri Dalam Negeri.  Ahok masuk kabinet akan jadi blunder panas dan maut bagi Jokowi.

Dewan Pers: Jangan Samakan Informasi dan Berita

Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi

KONFRONTASI-Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengajak masyarakat dapat lebih jeli membedakan antara produk pers dengan informasi yang beredar di media sosial sebagai upaya membentengi diri dari informasi hoax atau kabar palsu.

"Jangan disamakan antara informasi dengan berita karena itu adalah hal yang berbeda," kata Jimmy di Padang, Rabu, pada kegiatan workshop dengan tema Literasi Media Sebagai Upaya Cegah Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat, diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Barat.

Ia menjelaskan perbedaan utama produk pers dengan media sosial adalah apa yang dihasilkan oleh pers disebut berita sementara apa yang keluar di media sosial adalah informasi.

"Dari sisi produksi berita harus diolah oleh wartawan yang memiliki kompetensi yang terukur sementara produk media sosial bisa ditayangkan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang," ujar dia.

Kemudian cara kerja pers memiliki tim yang disebut dengan redaksi dengan standar yang ketat sementara media sosial lebih kepada pribadi sehingga sifatnya perorangan, lanjut dia.

Berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban dalam pers ada jenjang mulai dari pemimpin redaksi hingga wartawan sedangkan untuk media sosial tidak ada dan dapat disebarkan kapan pun oleh siapa saja.

Lalu produk pers memiliki batasan yang disebut dengan Kode Etik Jurnalistik sedangkan media sosial tidak terikat batasan apapun, kata dia.

"Yang namanya wartawan itu adalah profesi dan terikat kepada kode etik sedangkan media sosial bukan profesi jadi tidak terikat kepada apapun," lanjut dia.

Tags: 

Dua Orang Ditangkap Terkait Teror Novel Baswedan, Ternyata...

KONFRONTASI-Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menegaskan dua orang yang ditangkap terkait teror penyiraman air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan, ternyata bukan pelaku. Keduanya adalah cepu atau informan polisi.

Sebelumnya polisi menangkap dua orang tersebut setelah menganalisa foto--yang dicurigai pelaku--yang diambil oleh tetangga Novel.

Ahok Keok, Megawati Bungkam

KONFRONTASI-  Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (70 tahun) belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Pages