24 May 2017

Nasional

Mendesak KPK Tahan Jero Wacik

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Indonesia Mining And Energy Studies (Imes) Erwin Usman meminta KPK menahan mantan Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

"Sebaiknya KPK segera lakukan penahanan terhadap JW (Jero Wacik),"katanya, Senin 22 September 2014.

Menurut Erwin Usman, hal ini penting untuk meminimalisir pro dan kontra yang terkait Jero. "Untuk menghentikan polemik terkait pelantikan anggota DPR yang berstatus tersangka, salah satunya JW," ucapnya.

Pengamat: SBY Tidak Ikhlas untuk Dukung Pilkada Langsung

JAKARTA- Keputusan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akhirnya tetap mendukung pilkada langsung dinilai tidak ikhlas. SBY mendukung kepala daerah dipilih rakyat hanya sebagai langkah politik untuk merayu Jokowi-JK agar masuk dalam koalisi.

"Saya pikir Demokrat berusaha merayu Jokowi-JK agar bisa dimasukkan ke koalisi mereka," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi "Pilkada Langsung di Tangan Demokrat dan Koalisi yang Goyah" di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Tags: 

Jika Jokowi-JK Gagal, Masa Depan NKRI Terancam

JAKARTA- Jokowi- JK dalam sorotan akademisi UI. Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menegaskan jika kelangsungan NKRI ke depan tergantung pada pemerintahan Jokowi-JK. Terutama dalam keberhasilam membangun ekonomi kerakyatan melalui kedaulatan dan kemandirian petani yang akan menghasilkan kebutuhan pokok berupa pangan dan sembako. Kalau itu gagal, maka sama dengan pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono (SBY), dan itu akan mengancam NKRI.

Seleksi calon pimpinan KPK Makin Ketat

JAKARTA-Sebanyak 11 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah lolos dalam proses seleksi makalah. Mereka selanjutnya, menjalani penilaian profil atau profile assessment.

 

Awalnya, ada 59 yang ikut menjalani tes makalah. Setelah dilakukan penilaian oleh Pansel (Panitia seleksi), maka hanya 11 orang yang lolos untuk tahap selanjutnya.

 

Tahap ini, profile assessment, dimulai pada 18 September dan akan berakhir 25 September. Penilaian akhir atau hasilnya, akan diumumkan pada 26 September 2014.

 

Ahok Bakal Gagal Jadi Gubernur DKI, kata Gerindra

KONFRONTASI-Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menegaskan jika Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok bisa gagal menjadi Gebernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi, jika pengunduran dirinya ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.

Karena syaratnya wakil gubernur untuk menjadi gubernur menggantikan Jokowi yang mundur karena terpilih menjadi Presiden RI itu, syaratnya harus mendapat persetujuan DPRD.

Ahok Serahkan Kawasan Pantai untuk Konglomerat

KONFRONTASI - Ahok sapaan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan akan meniru pembangunan tanggul laut raksasa atau kerap disebut giant sea wall di wilayah pantai utara Jakarta. Awalnya, Basuki hendak mempelajari sistem operasional tanggul laut milik Korea Selatan. Saat tiba di sana, sistem yang negara ginseng itu miliki ternyata tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Konsep Poros Maritim Jokowi Ibarat Tong Kosong Nyaring Bunyinya

KONFRONTASI - Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paongan mengatakan konsep poros maritim yang digaungkan oleh calon presiden terpilih Joko Widodo mengambang dan terkesan angkuh serta jumawa. Bila diibaratkan hal itu seperti semut yang dengan angkuhnya berteriak mampu mengalahkan gajah.

"Perspektif maritim bukanlah berbicara penguasaan tapi berbicara kepada strategi bagaimana mengelola dan memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat," katanya, (Senin, 22/9).

Pengamat LIPI Nilai Peta Suara RUU Pilkada Belum Jelas

KONFRONTASI-Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wawan Ichwanuddin menilai peta suara fraksi-fraksi di DPR terkait RUU Pilkada belum jelas, sebab dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat masih menyisakan sejumlah catatan.

"Demokrat memang telah menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat tetapi ada catatan-catatan yang diberikan, sehingga dukungan Demokrat ini menurut saya masih meragukan," kata Wawan dihubungi dari Jakarta, Senin malam.

Terlalu Gampang Obral Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor, Jokowi Jangan Pilih Menteri Hukum dan HAM Seperti Amir Syamsuddin

KONFRONTASI - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dua saran kepada Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk menentukan siapa orang yang paling pantas mengisi kursi Menteri Hukum dan HAM di kabinet 2014-2019.

Pertama, Jokowi harus melibatkan orang yang latar belakangnya non parpol. Dan kedua, tidak pernah menjadi pengacara dari koruptor.

"Kalau dari parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (pembebasan bersyarat)," kata peneliti ICW, Emerson Yuntho, di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan, Senin (22/9).

Pengungkapan Korupsi Transjakarta Terkesan Main-main, DPRD Jakarta Persoalkan Hibah Alkes Untuk RS Adhyaksa

KONFRONTASI - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Syarif, berencana melakukan pemanggilan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP ) dan pihak Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Agung.

Pemanggilan itu, ujarnya, dilakukan untuk mendapat penjelasan terkait dana hibah alat kesehatan (Alkes) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada RS Adhyaksa.

"Nanti di rapat kerja kita panggil, kalau ternyata ada pelanggaran serius ya gitu," ujar Syarif, saat ditemui di DPRD, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Pages