22 February 2018

Nasional

Demi Marwah MK, Arief Hidayat Sebaiknya Mundur

KONFRONTASI-Sebanyak 76 guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mengirimkan surat dan makalah sebagai lampiran, kepada sembilan Hakim Konstitusi dan tiga orang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait Penyerangan Kiai Mubarak, Abdul Mukti Sebut Terstruktur dan Sistematis

KONFRONTASI -  Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, meminta agar polisi tidak boleh membiarkan aksi penyerangan yang mengatasnamakan orang gila terhadap ulama terus berlanjut. Ia menduga, penyerangan itu merupakan aksi yang sistematis dan terstruktur.

Fenomena Bendera Pelangi Merebak, Tokoh Jogja Bersuara

KONFRONTASI -  Fenomena LGBT yang semakin merebak di Indonesia rupanya mendapat perhatian dari berbagai kalangan umat Islam. Aktivis Muhammadiyah Gunungkidul, Ngadimin menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak serius menghilangkan LGBT.

Dipecat dari Presidium Alumni 212, Faisal Assegaf: Keputusan Itu Diambil Tanpa Tabayyun

KONFRONTASI-Faisal Assegaf menanggapi dingin pemecatannya dari Presidium Alumni 212. Ketua Progres 98 ini menyatakan tidak ada yang salah dengan pernyataannya. Sebab, pernyataannya itu dimaksudkan bahwa di hadapan hukum, Ahok dan Rizieq adalah sama.

"Saya dapat memahami reaksi sporadis dari loyalis Rizieq, namun mereka tidak bisa membantah substansi serta fakta bahwa Rizieq dan Ahok sebagai warga negara di hadapan hukum setara," kata Faisal dilansir INDOPOS.

Nazaruddin Dipersilakan Melapor Jika Memang Miliki Bukti Korupsi Fahri Hamzah

KONFRONTASI-Terpidana kasus korupsi, Muhammad Nazaruddin, dipersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan jika memiliki bukti korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, pada prinsipnya pihaknya terbuka untuk menerima aduan pihak manapun jika bukti korupsi tersebut terkait kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

"Saya belum tahu ya tentang itu apakah ada atau tidak ada kalau memang ada informasi terkait dengan penyelenggara negara silahkan disampaikan saja kepada KPK," ujar Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2018).

Nantinya setelah mendapatkan informasi tersebut, KPK akan melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti korupsi. Dirinya mengungkapkan bahwa setiap aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPK.

"Ini sama seperti laporan masyarakat yang lain pada prinsipnya kita mempertangung jawabkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," kata Febri.

Kasus Novel Masih Gelap, Pemuda Muhammadiyah Desak Presiden Segera Bentuk TPGF

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo kembali didesak untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Pasalnya, penanganan kasus yang dialami penyidik senior KPK pada 11 April 2017 lalu tersebut sampai saat ini masih gelap.

"Saya ingin mengetuk batin Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, untuk terlibat langsung mengungkap kejahatan yang sistematik terhadap Novel Baswedan ini, ini bukan sekedar tergantung Novel," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dilansir rmol.co (Senin, 19/2).

Dia menegaskan kejahatan terhadap Novel Baswedan adalah teror terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagi Dahnil sendiri, pihak Kepolisian sendiri tidak sungguh-sungguh menuntaskan kasus tersebut.

"Justru banyak dugaan (Polisi) ingin mempersalahkan Novel Baswedan. Kami pesimis Polisi mau menuntaskan," ungkap pendiri Madrasah Antikorupsi ini.

Oleh sebab itu, Presiden harus membentuk TGPF yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku, aktor dan motif di balik teror terhadap Novel dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Janji Presiden untuk menyelesaikan utang-utang kasus Pelanggaran HAM dan melawan korupsi, kami tagih saat ini. TGPF saat ini satu-satunya jalan untuk membantu Kepolisian mengungkapnya," demikian Dahnil Anzar Simanjuntak.

Soal Asimilasi, Nazaruddin: Saya Percayakan Saja Sama Allah

KONFRONTASI-Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku pasrah soal permohonan asimilasi yang diajukannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kalau masalah usulan asimilasi bebas bersyarat itu, kita ini kan negara hukum. Kita ini negara aturan, saya minta kepada semua aparaturnya, ikuti lah aturan. Kalau saya melawan aturan kan, ini saya kena masalah hukum, saya dipenjara kan karena ikuti aturan," katanya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Nazaruddin mengungkakan hal itu seusai menjadi saksi untuk Setya Novanto, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tipikor pengadan kartu tanda penduduk berbasis database secara elektronik (KTP-el) dengan potensi merugikan keuangan negara total senilai Rp2,3 triliun.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat, mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

Asimiliasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan dalam kehidupan masyarakat.

"Saya minta siapa pun itu, baik itu siapa pun di negeri ini, saya minta ikuti aturan. Kita harus percaya pada aturan dan harus menjalankan aturan yang disepakati. Jangan orang yang mengorbankan semuanya untuk membangun KPK janganlah sampai dilangar aturan," ujar Nazaruddin.

Tags: 

Maruarar Sirait Akui Bersalah Atas Insiden di Piala Presiden

KONFRONTASI-Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Terduga Teroris Lutfi Dikirim ke Jakarta

KONFRONTASI - Muhammad Lutfianto (ML) alias Lutfi alias Lut bin Munal Al Musari alias Musari (23) warga Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Probolinggo akhirnya dibawa Densus 88 Antiteror ke Mabes Polri, Senin (19/2/2018) siang.

ML dibawa tim Densus 88 antiteror dengan pengawalan ketat. Mata ML ditutup, dan tangan diikat. Ia meninggalkan Polres Probilinggo Kota dengan mengenakan kaus tahanan warna orange.

Ia dimasukkan sebuah mobil dan langsung dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke Jakarta.

Tags: 

KPK Panggil Dua Saksi Terkait TPPU Suami Walikota Airin

KONFRONTASI -  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi guna menelusuri kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

Kali ini, penyidik memanggil dua orang saksi. Yakni pengusaha John Chaidir dan karyawan swasta Dadang Sumpena.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TCW,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (19/2/2018).

Tags: 

Pages