28 April 2017

Nasional

Giliran KAMMI Desak Jokowi Copot Jaksa Agung

KONFRONTASI-Desakan agar Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo terus disuarakan berbagai pihak. Kali ini giliran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang ikut menyuarakan desakan tersebut. Desakan tersebut ditengarai karena adanya intervensi Jaksa Agung pada proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penodaan agama.

Soal Kasus Ahok, Yusril: Hakim Bisa Vonis Ahok Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gubernur DKI Jakarta Tjahaja Purnama (Ahok) satu tahun penjara dua tahun percobaan dalam kasus penistaan agama yang menjeratnya.

Meski begitu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai hakim bisa menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya itu biasa terjadi dalam praktek hukum.

"Jadi bisa saja hakim memberi keputusan lebih daripada yang dituntut jaksa. Dalam praktek, itu sering terjadi," ujarnya kepada iNews beberapa waktu lalu.

Yusril menambahkan, putusan lebih berat dari tuntutan sudah sering terjadi. Ia mencontohkan, dalam kasus korupsi sering terjadi hal seperti itu.

"Dalam kasus korupsi misalnya, itu seringkali terjadi. Jaksa menuntut tiga tahun, tapi hakim menjatuhkan lima tahun," ucapnya.

Ahok Dinilai Konsisten Hina Umat Islam

KONFRONTASI-Hingga saat ini masih ada sejumlah pihak yang beranggapan Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menistakan agama. Hal tersebut dinilai aneh oleh anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i.

Menurut dia, pandangan seperti adalah sesuatu yang keliru. “Dia memang penista agama Islam,” kata Syafi’i di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (27/4).

Miryam Haryani Jadi Buronan KPK

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Miryan S Haryani ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

Miryam S Haryani adalah tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-e) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

"Jadi KPK sudah memasukkan dalam DPO tersangka Miryam S Haryani (MSH), kami kirimkan surat ke Polri hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Febri mengatakan KPK juga meminta Polri membantu menangkap Miryam.

"Jika penangkapan sudah dilakukan maka itu diserahkan ke KPK dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, menurut Febri, KPK sudah memberi Miryam kesempatan mendapat panggilan secara patut dan menjadwal ulang pemeriksaan ketika pengacaranya mengatakan dia sakit. Namun, Febri mengatakan, tersangka belum juga memenuhi panggilan.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, KPK memandang perlu menerbitkan surat DPO untuk tersangka Miryam dan mengirimkannya kepada Polri.

"Kalau memang ada informasi-informasi dari masyarakat atau dari pihak-pihak lain terkait dengan keberadaan tersangka, itu dapat disampaikan kepada kantor Kepolisian yang terdekat karena kami hari ini sudah kirimkan surat DPO tersebut kepada Polri dan tentu kami berkoordinasi juga dengan pihak Polri terkait hal ini," tuturnya.

Dalam penyidikan kasus Miryam S Haryani, KPK sebelumnya sudah melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Tanjung Barat Indah, kantor advokat di H Tower lantai 15 Rasuna Said Kavling 20, rumah salah satu saksi di Jalan Lontar Lenteng Agung Residence, dan rumah saksi di Jalan Semen Perum Pondok Jaya, Pondak Aren, Tangerang Selatan.

"Setelah proses penggeledahan dan penyitaan tentu penyidik mempelajari terlebih dahulu dokumen-dokumen yang sudah disita tersebut terkait dengan penanganan perkara di tahap penyidikan indikasi memberikan keterangan tidak benar di pengadilan," katanya kemarin.

Ahok Dituntut Rendah, Jaksa Agung Dicurigai 'Cawe-cawe'

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan rendah terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu memantik kecurigaan Pemuda Muhammadiyah akan adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo.

Hal itu terlihat dari rendahnya tuntutan JPU kepada Ahok dalam kasus penistaan agama. Ahok hanya dituntut hukuman pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Artinya, Ahok tidak dipenjara. Ia akan dipenjara bilamana dalam masa percobaan dua tahun itu melakukan tindak pidana lain.

Hukuman Ringan Ahok Bisa Picu 'Public Distrust'

KONFRONTASI-Para hakim yang menangani kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menimbang masak-masak vonis hukuman yang akan dibacakan pada 9 Mei nanti.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu (26/4).

Menurutnya, kasus yang menimpa Ahok ini bukan kasus yang kecil, melainkan kasus besar yang telah menguras tenaga masyarakat Indonesia selama ini.

Kasus BLBI Diusut Lagi, Fitra: Kenapa Baru Satu Tersangkanya?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Atas hal tersebut, Deputi Bidang Hukum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadimengapresiasi langkah KPK.

Ia mengatakan, dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

"Kami mengapresiasi langkah KPK, ini kasus hampir menjadi fosil. Kasus korupsi ekonomi terbebar di Indonesia," kata Apung di Kantor Seknas Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.

Apung menjelaskan SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator atau pihak yang berkewajiban membayar utang BLBI kepada BPPN. KPK, kata dia, menduga Syafruddin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Pertanyaannya kenapa baru satu tersangkanya, padahal secara kasat mata banyak sekali yang menerima SKL," ujar dia.

Meski mengapresiasi langkah KPK, Apung juga khawatir terhadap eksistensi lembaga antirasuah tersebut setelah berupaya mengungkap skandal kejahatan ekonomi terbesar, yakni kasus BLBI ini.

"Selain mengapresiasi, kami juga khawatir nasib KPK ke depan saat ada kasus mega skandal kejahatan ekonomi terbesar ini. Makanya, di sini kami menunggu konsistensi Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi," kata Apung.

Tags: 

Ketua MUI Heran Ahok Dituntut Ringan, Pendapat Siapa yang Dijadikan Rujukan Tuntutan?

KONFRONTASI-Tuntutan ringan terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki T. Purnama, dari jaksa penuntut umum membuat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin merasa heran. Menurutnya, dalam kasus itu, MUI telah mengeluarkan sikap bahwa apa yang dilakukan Ahok itu bentuk penistaan agama.

“Cuman bagi saya agak heran apa yang yang dijadikan dasar tuntutan itu, pendapat siapa,” kata Ma’ruf saat menghadiri penutupan Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Senin (24/4/2017).

Perkembangan Terbaru Kasus Mega Korupsi BLBI

KONFRONTASI- Syafruddin Tumenggung ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus terkait penyelewengan dana BLBI. Meski sudah menggantung lebih dari satu dekade, penanganan kasus BLBI ini dengan tahap penetapan tersangka untuk pertama kalinya oleh KPK dianggap sebagai kemajuan.

Bagaimana ihwal kasus BLBI ini dan apa saja yang perlu diketahui mengenai ini?

Siapa saja yang terlibat?

Syafruddin Tumenggung yang adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) salah satu obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Obligor yang dimaksud adalah Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki oleh Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim juga dikenal sebagai pemilik perusahaan ban otomotif Gajah Tunggal dan perusahaan ritel ternama PT Mitra Adiperkasa (MAP). MAP adalah peritel untuk merk-merk terkemuka seperti Starbucks, Zara, Marks & Spencer, dan puluhan merk lainnya.

Penetapan tersangka Syafrudin Tumenggung yang menjabat sebagai ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menciptakan spekulasi bahwa Ketua Umum PDIP tersebut mungkin terlibat dalam kasus penyelewengandana BLBI.

Namun politikus PDIP Eva Sundari menyanggah hal itu.

"Posisi Bu Mega bagaimanapun beliau melaksanakan perintah dari MPR, istilahnya mandataris MPR. Dan tidak langsung menerima manfaat dari BLBI tersebut," kilah Eva.

Seberapa besar negara dirugikan?

Kucuran dana BLBI yang diterima Sjamsul sebagai pemegang saham pengendali BDNI adalah sebesar Rp27,4 triliun. Sjamsul kemudian membayar dengan aset-aset miliknya serta uang tunai hingga menyisakan utang sebesar Rp 4,8 triliun.

BBPN juga menagihkan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun kepada para petani tambak Dipasena, yang adalah debitur BDNI.

Oleh karena itu, masih ada Rp3,7 triliun yang harus ditagih BPPN ke BDNI.

Namun Kepala BPPN Syafruddin justru mengeluarkan SKL (Surat Keterangan Lunas ) pada April 2004, sehingga masih ada dana sebesar Rp3,7 triliun yang belum dikembalikan ke negara.

Apakah BLBI itu?

BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) adalah dana talangan yang diberikan pemerintah ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada 1997.

Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (yang juga memiliki Indofood), Bank Umum Nasional milik Mohamad 'Bob' Hasan, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad.

Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar Rp144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.

Tags: 

Jawaban Klise Jaksa Agung atas Tuntutan Ringan JPU di Kasus Ahok

KONFRONTASI-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hanya memberikan  jawaban klise menanggapi tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dugaan rekayasa di balik ringannya tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli menilai tuntutan hukuman percobaan 2 tahun disengaja untuk meringankan Ahok.

Prasetyo pun menanggapi bila jaksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridornya. Dia meminta agar seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Pages