16 November 2019

Ekbis

BPJS itu pemerintahnya yang gak bayar, bukan rakyat

KONFRONTASI -  maunya pemerintah itu 60jt peserta BPJS swasta dan mandiri lah yg nanggung biaya kesehatan seluruh rakyat indonesia, tanpa perlu bayarin biaya kesehatan masyarakat miskin dan jamkesnya ASN dan TNI

Dari tabel ini terlihat jelas peserta BPJS terbanyak adalah para pejabat, ASN, TNI dan polri,itu di bayar pakai uang rakyat, jumlahnya ada 100 juta jiwa lebih.

Terussss...

Katanya BPJS selalu defisit dan salahkan rakyat miskin yang tidak disipilin bayar iuran BPJS.

Fenomena Toko Elektronik Bak 'Kuburan', Ternyata Ini Sebabnya

KONFRONTASI -   Ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan pada triwulan III-2019, tampak tercermin dari kondisi di lapangan. Sektor perdagangan ritel, ada fenomena toko-toko elektronik sepi pembeli di toko-toko fisik pusat perbelanjaan.

Di atas kertas, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan III-2019, perdagangan besar dan eceran non mobil-sepeda motor hanya tumbuh 4,9% atau melambat dibandingkan triwulan III-2018 yang sempat mencapai 5,34%. Tren stagnasi perdagangan sudah terlihat pada triwulan II-2019 yang mana hanya tumbuh 4,92%.

Kemajuan Kesepakatan AS-China Dorong Wall Street Catat Rekor Penutupan Tertinggi

KONFRONTASI -  Indeks Dow Jones dan S&P 500 mencatat rekor penutupan tertinggi pada hari Kamis (7/11/2019) di tengah tanda-tanda terbaru dari kemajuan hubungan perdagangan AS-China.

Namun, sebuah laporan terbaru meningkatkan kekhawatiran mengenai prospek kesepakatan membatasi penguatan perdagangan hari Kamis.

Sriwijaya Air dan NAM Air Disarankan Setop Operasi, Setujukah Anda?

KONFRONTASI -   Sriwijaya Air dan NAM Air disarankan untuk menghentikan operasional sementara menyusul pemutusan kerja sama operasi dengan Garuda Indonesia Group yang mengakibatkan layanan penerbangan menjadi terganggu.

Pemerhati penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI Alvin Lie menuturkan Sriwijaya Air hanya mengoperasikan beberapa pesawat sehingga ada sejumlah penerbangan yang mengalami keterlambatan (delayed) hingga dibatalkan (cancelled). Hal tersebut merugikan pengguna jasa angkutan udara.

 

Survei: Jika Korut dan Jepang Perang, Korsel Bela Kim Jong-un

KONFRONTASI -   Sebuah survei baru menunjukkan mayoritas warga Korea Selatan (Korsel) memilih membela rezim Kim Jong-un jika Korea Utara (Korut) dan Jepang berperang. Hasil survei ini mengejutkan masyarakat di luar Semenanjung Korea karena selama ini Seoul dan Tokyo menjadi sekutu Amerika Serikat (AS) yang memusuhi Pyongyang.

Jajak pendapat berjudul "The Situation in Northeast Asia and South Koreans" menemukan bahwa 45,5 persen responden akan mendukung Korea Utara, hanya 15,1 persen yang mendukung Jepang, dan 39,4 menjawab tidak dapat memutuskan.

Akuilah, Ekonomi RI Tidak Baik-baik Saja

KONFRONTASI-Perlambatan ekonomi domestik semakin nyata di depan mata. Berbagai data terbaru menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja.

Teranyar, Bank Indonesia (BI) merilis data penjualan ritel periode September yang hanya tumbuh 0,7% year-on-year (YoY). Melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,1% dan menjadi laju terlemah sejak Juni.

Secara kuartalan, BI menyebut penjualan ritel pada kuartal III-2019 tumbuh 1,4% YoY. Melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mampu naik 4,2% YoY, apalagi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 4,6% YoY.

Kemarin, BI sudah mengumumkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang juga menunjukkan perlambatan. IKK pada Oktober berada di 118,4, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 121,8.

IKK menggunakan angka 100 sebagai titik awal. Angka di atas 100 menandakan konsumen masih optimistis menghadapi kondisi perekonomian saat ini dan masa mendatang.

Namun IKK Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima bulan terakhir. Bahkan angka Oktober merupakan yang terendah sejak Februari 2017. Artinya, tingkat optimisme konsumen kian luntur.

Dua hal ini menjadi penegas bahwa konsumsi rumah tangga domestik sedang melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,01% pada kuartal III-2019. Melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 5,17% dan menjadi laju terlemah sejak kuartal III-2018.

Padahal konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pada kuartal III-2019, peranan konsumsi rumah tangga mencapai 56,52%. Tidak heran kala konsumsi rumah tangga melambat pertumbuhan ekonomi juga ikut lesu menjadi 'hanya' 5,02%, terendah sejak kuartal II-2017.

Masih Kecanduan Komoditas

Inilah akibatnya kalau perekonomian masih bergantung kepada komoditas. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati (terutama minyak sawit mentah/CPO) dan bahan bakar mineral (utamanya batu bara).

Sepanjang 2019 harga batu bara acuan di pasar ICE Newcastle (Australia) anjlok 32,94%. Akibatnya, laba perusahaan batu bara turun parah. Selama Januari-September 2019, laba PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ambrol 45,99% sementara PT Indika Energy Tbk (INDY) dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) malah berbalik dari untung menjadi buntung.

Begitu korporasi minim laba, maka dampaknya tentu dirasakan oleh para karyawannya. Konsumsi rumah tangga pun terpukul.

Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk mengingatkan para pembuat kebijakan agar membangun industri pengolahan/manufaktur. Sumber daya alam Ibu Pertiwi yang begitu melimpah jangan dijual begitu saja. Jadikan sebagai bahan baku untuk industri manufaktur.

Dengan begitu, Indonesia akan menikmati nilai tambah dari sumber daya alam. Lapangan kerja pun terbuka luas, sehingga pada akhirnya mampu mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Masalahnya, deindustrialisasi di Indonesia sudah sulit untuk disangkal. Sudah cukup lama pertumbuhan industri manufaktur berada di bawah pertumbuhan ekonomi umum.

Jokowi Ingatkan BUMN Jangan Serakah Ambil Semua Proyek Infrastruktur

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tak mengambil semua pembangunan proyek infrastruktur. Peringatan tersebut merupakan yang kesekian.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sudah sering mengeluarkan peringatan serupa. Ia meminta BUMN membagi pembangunan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.

Diminta Turunkan Bunga Kredit, Perbankan Mengaku Masih Sulit

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga kredit, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang sudah terjadi berkali-kali. Jokowi juga menyinggung bahwa perbankan di negara lain sudah banyak yang menurunkan suku bunga kreditnya.

Menanggapi permintaan kepala negara tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga kredit. Hal ini, kata dia, terkait kondisi global yang tidak menentu.

Jokowi Jilid II: Anggaran Infrastruktur Rp6.421 Triliun, Kemampuan Tak Lebih 40%

KONFRONTASI-Pembiayaan proyek infrastruktur dalam periode II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi tantangan, mengingat kebutuhan anggaran terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo akan kembali menggenjot pembangunan infrastrukturnya pada periode II masa pemerintahannya, lantaran infrastruktur diyakini penting untuk memikat lebih banyak investor.

Pekerja Disabilitas Perlu Diberdayakan

KONFRONTASI-Pemerhati hak disabilitas mengusulkan selain kuota kerja bagi disabilitas  juga perlu upaya pemberdayaan bagi  disabilitas yang sudah diterima bekerja di perusahaan sehingga tidak hanya sekedar memenuhi kuota yang diwajibkan oleh pemerintah.

"Saya berharap perusahaan melatih kawan disabilitas itu hingga menjadi orang yang ahli di bidang tertentu. Jadi bukan hanya sekedar mengisi lowongan kosong atau memenuhi kuota," kata pendiri Precious One Ratna Sutedjo dalam diskusi di pusat kebudayaan @america di Jakarta pada Rabu.  

Pages